NERACA

Jakarta-Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo, berharap putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia karena pasar sudah memiliki kepastian.

"Tentunya ini akan memberikan hal yang positif bagi perekonomian, kepastian kepala negara akan memberikan sentimen baik dan kepastian untuk investor dan pelaku ekonomi," ujarnya sesaat ditemui di Jakarta, Jumat (28/6).

Sebelumnya Majelis Hakim MK memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno. Dengan demikian, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi)- Ma'ruf Amin tetap menjadi pemenang Pilpres 2019 sesuai rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Putusan MK menjadi angin segar bagi para pelaku ekonomi yang selama beberapa waktu terakhir ini harap-harap cemas menanti siapa yang akan menjadi orang nomor satu di Indonesia. Kepastian tersebut dipastikan akan menarik minat para investor untuk menanam dananya di pasar Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, dengan selesainya dinamika Pilpres diharapkan investor masuk semakin bergairah karena memang banyak investor yang wait and see selama proses Pilpres berlangsung.

"Saatnya kita memberikan jaminan kepada investor bahwa Indonesia negara yang layak dan menguntungkan bagi investor dengan kondisi yang aman,nyaman dengan pelayanan dan perizinan yang lebih baik," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Pada bagian lain, Dody menuturkan keputusan BI untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) memberi kelonggaran bagi perbankan. Adanya Penurunan GWM tersebut diperkirakan perbankan akan memiliki likuiditas tambahan sebesar Rp 25 triliun. "Akan ada tambahan Rp 25 Triliun kurang lebih ke dalam sistem akibat penurunan itu," ujarnya.

Manfaat lain pelonggaran ini adalah dana yang dikelola perbankan bisa ditempatkan pada sektor lain, misalnya kredit. Dia menjelaskan, angka Rp 25 Triliun tersebut meski terlihat tidak terlalu besar namun dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh perbankan.

"Tolong lihat dynamic impact-nya, jadi tidak hanya berhenti di Rp 25 Triliun karena tentunya perbankan dengan Rp 25 Triliun itu bisa memutarkan dana tersebut untuk menghasilkan suatu multiplier effect yang besar dari sisi kredit," ujarnya.

Selain itu, dia menyatakan perbankan dapat memutar dana tersebut tidak hanya satu kali, sehingga bisa mendapat lebih banyak kelonggaran. "Dalam perhitungan kita tentunya banyak pertanyaan apakah Rp 25 triliun dampaknya terlalu kecil? Jangan dilihat satu putaran. Karena kita selalu mengenal teori multiplier dampak dynamic dari adanya penurunan likuiditas penurunan GWM, itu akan memungkinkan tambahan ekspansi kredit yang besar," ujarnya.

Seperti diketahui BI memutuskan untuk menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan. GWM untuk Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah masing-masing turun sebesar 50 bps menjadi 6,00% dan 4,5% dengan rerata masing-masing tetap 3,0% dan berlaku efektif 1 Juli 2019.

Selain itu, BI juga melakukan penyempurnaan layanan Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI). Salah satunya adalah menurunkan biaya transfer kliring. Transfer kliring adalah pemindahan dana yang dilakukan melalui bank cabang, internet banking, dan mobile banking. Hal ini akan resmi berlaku per 1 September 2019.

Menurut Direktur Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran BI Ery Setiawan, saat ini SKNBI yang dikenakan bank peserta kepada nasabah maksimal adalah Rp 5.000. Nah, dengan adanya kebijakan baru biaya transfer maksimal turun menjadi Rp 3.500.

Penyempurnaan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, memberikan layanan transfer dana yang lebih cepat sejalan dengan kebutuhan masyarakat, serta mengakomodasi kebutuhan pengguna baik individu maupun korporasi untuk transaksi dengan nilai yang lebih besar. mohar