Presiden Terpilih Perlu Terapkan Kebijakan Radikal - GENJOT PERTUMBUHAN INVESTASI

NERACA

Jakarta –Presiden terpilih yang akan ditetapkan KPU setelah hasil sidang sengketa Pemilu Presiden di Mahakamah Konstitusi perlu mengeluarkan kebijakan yang radikal untuk memompa investasi ke dalam negeri agar mampu meningkatkan produksi domestik sekaligus mengurangi laju impor yang selama ini membebani neraca transaksi berjalan, ”Kebijakan investasi harus lebih radikal karena negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam juga sudah radikal terlebih dulu. Jika tidak, sulit untuk mencapai potensi pertumbuhan 5,6% di 2020," kata Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual di Jakarta, kemarin

Masalah ekonomi domestik yang paling mendesak untuk diselesaikan saat ini, menurut David, adalah defisit neraca transaksi berjalan yang pada akhir 2018 melebar hingga ke 2,98% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Batas aman defisit transaksi berjalan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) adalah tiga persen dari PDB.”Jadi memang perlu ada kebijakan 'gila' untuk menopang investasi. Apalagi saat ini kita juga dihadapkan pada tren perlambatan pertumbuhan ekonomi global," ujarnya.

Adapun pemerintah mematok pertumbuhan investasi sebesar 7% hingga 7,5% pada 2020 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% hingga 5,5%. David mengingatkan, target itu hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan terobosan konkret. Disampaikannya, selama ini insentif fiskal digulirkan seperti pengurangan pajak penghasilan hingga wacana "super decuction tax belum cukup.

Dia menekankan, perlunya terobosan kebijakan investasi sembari melanjutkan reformasi struktural di berbagai bidang perekonomian. Di sisi lain, David memaklumi bahwa tampaknya sulit bagi Presiden Joko Widodo untuk menelurkan kebijakan yang "radikal" pada masa-masa saat ini. Menurutnya, saat ini adalah masa-masa transisi politik karena banyak partai dan faksi politik yang berkonsolidasi menjelang Oktober 2019.

Jika Jokowi terpilih kembali, David meyakini akan terdapat keuntungan bagi perekonomian, karena Jokowi bisa langsung "tancap gas" mengeluarkan kebijakan "radikal". Jokowi tidak perlu lagi konsolidasi dengan parlemen maupun internal partai koalisi pendukung pemerintahan, seperti yang terjadi usai Pemilu 2014.”Saat ini pelaku pasar juga sedang menanti "kabinet bayangan" yang akan menjabat pada Oktober 2019. Nama-nama di 'Kabinet bayangan' ini nantinya akan mempengaruhi keputusan pasar untuk memperesepsikan ekonomi dalam negeri," ujar dia.

Sementara Peneliti Insitute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menyebutkan, kondisi politik di Indonesia saat ini terutama menjelang keluarnya putusan MK memberi dampak negatif pada iklim investasi.”Faktor pengumuman MK (putusan MK) punya pengaruh dalam meningkatkan risiko stabilitas politik,"ujarnya.

Dia melanjutkan, adanya kerusuhan pada 22 Mei lalu membuat banyak investor ketakutan dan menarik dana investasinya dari pasar Indonesia. Namun demikian, dirinya optimis kondisi seperti ini tidak akan berlangsung lama, jika kondisi kemanan dalam negeri kondusif usai pembacaan putusan MK."Tapi dampak politik dipastikan temporer jika kondisi keamanan berjalan kondusif," ujarnya seperti dikutip Antara.

Mengakhiri perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (27/6), indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah tipis 0,16% ke posisi 6.310,49. Namun, investor asing masih mencatatkan net buy di seluruh pasar senilai Rp 399,66 miliar.

Head of LOTS Services, Lotus Andalan Krishna Dwi Setiawan melihat, IHSG ditutup melemah karena terpengaruh bursa global yang lesu. Pasar saham Amerika Serikat turun setelah Gubernur Federal Reserve Jerome Powell mengindikasikan tak akan mudah melonggarkan suku bunga. Analis Indo Premier Sekuritas Mino menambahkan, pasar saham juga terdampak pembacaan putusan sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Ada sikap hati-hati dari investor menjelang pengumuman hasil sengketa pilpres, ujar Mino.

Tapi, Mino memperkirakan, IHSG akan menguat. Semua pihak diprediksi menerima hasil keputusan MK. Proyeksi dia, IHSG bergerak di kisaran 6.280-6.345. Sedangkan Krishna memperkirakan hari ini pasar saham konsolidasi cenderung melemah terimbas pergerakan bursa global. "Meski koreksi, saya melihatnya masih wajar dan sehat," kata dia. bani

BERITA TERKAIT

Sekretariat Dewan Berikan Sosialisasi Pelantikan 35 Anggota DPRD Sukabumi Terpilih - BJB Cabang Sukabumi Siap Melayani Dewan

Sekretariat Dewan Berikan Sosialisasi Pelantikan 35 Anggota DPRD Sukabumi Terpilih  BJB Cabang Sukabumi Siap Melayani Dewan NERACA Sukabumi - Sekretariat…

Wali Kota Depok: Pengembangan SDM Perlu Bertumpu Pada Keluarga

Wali Kota Depok: Pengembangan SDM Perlu Bertumpu Pada Keluarga   NERACA Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris menegaskan pengembangan sumber…

Kebijakan Diskon Rokok Dinilai Hambat Visi Pemerintah Tingkatkan SDM Unggul

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia memiliki visi membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat menjadi pondasi dalam meningkatkan perekonomian…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ada “Mafia” Dibalik Maraknya Gelandangan dan Pengemis

  NERACA   Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) bukan hanya disebabkan faktor…

UPAYA MEMULIHKAN EKONOMI - Penurunan Suku Bunga Acuan Jadi Pilihan Tepat

NERACA Jakarta – Merespon kebijakan suku bunga The Fed yang sudah melandai, beberapa bank sentral dunia sudah mengambil langkah pelonggaran…

IMPOR MASIH MENDOMINASI - Presiden Ingin Defisit Garam Cepat Diatasi

NERACA Jakarta – Presiden Joko Widodo menilai bahwa potensi garam yang dihasilkan di tambak garam Desa Nunkurus Kabupaten Kupang, Nusa…