Dirut LPDB KUMKM - Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum

Braman Setyo

Dirut LPDB KUMKM

Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tengah mendapat sorotan dari Komisi VI DPR karena menyalurkan dana bergulir ke KUKM melalui lembaga perbankan. Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo mengklarifikasi hal tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tarif Layanan BLU, LPDB-KUMKM mengenal tiga skim pembiayaan, yakni melalui koperasi, UKM berbadan hukum dan lembaga keuangan bukan bank, maupun perbankan.

“Kenapa saya menyampaikan penyaluran ini ke lembaga keuangan bukan bank atau perbankan, karena UKM perorangan cukup banyak yang tidak memiliki badan hukum, sehingga saya harus melalui perantara itu, baik itu melalui BPR maupun lembaga perbankan,” kata Braman di Jakarta, Senin (24/6).

“Bukan dalam arti enak-enakan LPDB diam-diam menyalurkan ke perbankan, bukan seperti itu. Karena ada kebutuhan-kebutuhan UKM yang belum memiliki badan hukum harus melalui lembaga perantara perbankan, ini diperbolehkan oleh Kementerian Keuangan,” lanjut Braman.

Braman menegaskan pihaknya dapat menyalurkan pinjaman langsung ke UKM yang memiliki badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), atau Perseroan Komanditer (CV). Namun karena belum ada regulasinya, UKM yang belum berbadan hukum baru bisa mengajukan pinjaman melalui lembaga perantara, ataupun perbankan.

“Saya berharap UKM-UKM yang belum terfasilitasi penyaluran kepada kami tentu harus melalui lembaga perantara, ataupun perbankan. Ini sekalugus klarifikasi ke teman-teman yang ada di Komisi VI DPR. Jadi bukan hanya penyaluran dana bergulir LPDB ke perbankan,” tandasnya.

Braman menyebut penyaluran dana bergulir pada semester pertama yang mencapai 30 persen sebagai sebuah capaian yang luar biasa. Diharapkan jumlah tersebut terus meningkat pada semester kedua sehingga target penyaluran bisa tercapai 100 persen menjelang tutup tahun. Pihaknya tengah mengupayakan menggelar komite dengan calon mitra untuk mempercepat penyerapan. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

Menhan RI - ASEAN Harus Jadi Penyeimbang di Kawasan Indo-Pasifik

Prabowo Subianto Menhan RI ASEAN Harus Jadi Penyeimbang di Kawasan Indo-Pasifik  Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto menyebutkan,…

Ketua MK - Peran Pendidikan Pancasila Sering Dipandang Sebelah Mata

Anwar Usman  Ketua MK Peran Pendidikan Pancasila Sering Dipandang Sebelah Mata Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan…

Ketua KPK - Desa Fiktif Modus Baru Kejahatan Keuangan Negara

Agus Rahardjo Ketua KPK Desa Fiktif Modus Baru Kejahatan Keuangan Negara  Kendari - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Dorong Sinergi Pemda Kunci Perlintasan Batu Bara Ilegal di Lampung

KPK Dorong Sinergi Pemda Kunci Perlintasan Batu Bara Ilegal di Lampung   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi…

Tiga Pimpinan KPK Ajukan "Judicial Review" ke MK

Tiga Pimpinan KPK Ajukan "Judicial Review" ke MK   NERACA Jakarta - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Agus Rahardjo,…

Baleg: Omnibus Law Harus Menyatukan 74 UU

Baleg: Omnibus Law Harus Menyatukan 74 UU  NERACA Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan…