Dirut LPDB KUMKM - Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum

Braman Setyo

Dirut LPDB KUMKM

Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tengah mendapat sorotan dari Komisi VI DPR karena menyalurkan dana bergulir ke KUKM melalui lembaga perbankan. Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo mengklarifikasi hal tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tarif Layanan BLU, LPDB-KUMKM mengenal tiga skim pembiayaan, yakni melalui koperasi, UKM berbadan hukum dan lembaga keuangan bukan bank, maupun perbankan.

“Kenapa saya menyampaikan penyaluran ini ke lembaga keuangan bukan bank atau perbankan, karena UKM perorangan cukup banyak yang tidak memiliki badan hukum, sehingga saya harus melalui perantara itu, baik itu melalui BPR maupun lembaga perbankan,” kata Braman di Jakarta, Senin (24/6).

“Bukan dalam arti enak-enakan LPDB diam-diam menyalurkan ke perbankan, bukan seperti itu. Karena ada kebutuhan-kebutuhan UKM yang belum memiliki badan hukum harus melalui lembaga perantara perbankan, ini diperbolehkan oleh Kementerian Keuangan,” lanjut Braman.

Braman menegaskan pihaknya dapat menyalurkan pinjaman langsung ke UKM yang memiliki badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), atau Perseroan Komanditer (CV). Namun karena belum ada regulasinya, UKM yang belum berbadan hukum baru bisa mengajukan pinjaman melalui lembaga perantara, ataupun perbankan.

“Saya berharap UKM-UKM yang belum terfasilitasi penyaluran kepada kami tentu harus melalui lembaga perantara, ataupun perbankan. Ini sekalugus klarifikasi ke teman-teman yang ada di Komisi VI DPR. Jadi bukan hanya penyaluran dana bergulir LPDB ke perbankan,” tandasnya.

Braman menyebut penyaluran dana bergulir pada semester pertama yang mencapai 30 persen sebagai sebuah capaian yang luar biasa. Diharapkan jumlah tersebut terus meningkat pada semester kedua sehingga target penyaluran bisa tercapai 100 persen menjelang tutup tahun. Pihaknya tengah mengupayakan menggelar komite dengan calon mitra untuk mempercepat penyerapan. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

RUU SDA Terhambat Banyak Faktor

Jakarta- Berlarut-larutnya RUU Sumber Daya Air (SDA) untuk segera diundangkan, akan berdampak pada terhambatnya iklim yang tidak kondusif dan proses investasi…

Konflik Jababeka, BEI Belum Tentukan Sikap

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan belum mengambil sikap soal penolakan tiga kontraktor PT Kawasan Industri Jababeka…

KPK Terima Banyak Laporan Korupsi di Probolinggo

KPK Terima Banyak Laporan Korupsi di Probolinggo   NERACA Kota Probolinggo, Jawa Timur - Direktur Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Klaim Fireworks Jadi Pemegang Hak Tagih Tunggal Dinilai Tidak Benar

Klaim Fireworks Jadi Pemegang Hak Tagih Tunggal Dinilai Tidak Benar NERACA Jakarta - Klaim Fireworks Ventures Limited sebagai pemegang tunggal…

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah - Divonis Bersalah Kasus Karhutla

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah Divonis Bersalah Kasus Karhutla NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

RUU SDA Terhambat Banyak Faktor

Jakarta- Berlarut-larutnya RUU Sumber Daya Air (SDA) untuk segera diundangkan, akan berdampak pada terhambatnya iklim yang tidak kondusif dan proses investasi…