Indonesia-Papua Nugini Bermitra Awasi Peredaran Produk Ilegal

Indonesia-Papua Nugini Bermitra Awasi Peredaran Produk Ilegal

NERACA

Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kemitraan dengan otoritas Papua Nugini untuk mengawasi peredaran produk di perbatasan yang sering menjadi pintu masuk produk ilegal.

Kepala BPOM Penny Lukito dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (20/6), mengatakan kerja sama itu untuk meningkatkan pengawasan obat di perbatasan wilayah Indonesia timur.

"Hal ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Pemerintah RI melalui BPOM, dalam mendukung program Nawacita Kabinet Kerja untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia.

Ia mengatakan dengan menggandeng para pemangku kebijakan dari berbagai lintas sektor baik dari dalam dan luar negeri dapat meningkatkan pengamanan produk obat di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini dalam program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) BPOM untuk Papua Nugini.

Melalui program itu, kata dia, BPOM melakukan eksplorasi potensi kerja sama dan kemitraan di bidang pengawasan dan peningkatan daya saing produk obat sekaligus melakukan peningkatan kapasitas SDM BPOM di wilayah Indonesia timur dan perbatasan.

Beberapa kegiatan itu, lanjut dia, seperti pelatihan teknis diplomasi, bidang protokol serta etika pergaulan internasional yang diikuti Kepala Balai Besar/ Balai POM dan Kantor Badan POM di wilayah timur.

Penny mengatakan BPOM juga menggandeng otoritas regulator obat Papua Nugini."Sebagai salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Pasifik, kualitas kesehatan masyarakat Papua Nugini menjadi aspek penting yang tidak luput dari perhatian Pemerintah Indonesia. Melalui kegiatan KSS Badan POM ingin berkontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan obat di Papua Nugini melalui bantuan pengembangan kapasitas pengawasan obat bagi regulator Papua Nugini," kata dia.

BPOM, kata dia, juga mendorong industri farmasi Indonesia untuk dapat menciptakan dan memanfaatkan peluang untuk menyediakan obat yang aman, berkhasiat, bermutu serta terjangkau bagi masyarakat Papua Nugini khususnya di Vanimo yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Ant

BERITA TERKAIT

Konstitusi Terkait Erat Dengan Anti Korupsi

Konstitusi Terkait Erat Dengan Anti Korupsi   NERACA Jakarta - Sekretaris Jenderal MPR Dr H Ma'ruf Cahyono mengungkapkan konstitusi memiliki kaitan…

Satgas Kembali Temukan Usaha Gadai Swasta Ilegal

Satgas Kembali Temukan Usaha Gadai Swasta Ilegal   NERACA Jakarta - Satgas Waspada Investasi menemukan kembali 22 kegiatan usaha gadai swasta…

KPK Dorong Evaluasi Kinerja Bapenda Kota Sorong

KPK Dorong Evaluasi Kinerja Bapenda Kota Sorong   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

AKPI Tekankan Keseragaman dan Standar Kode Etik Kurator

AKPI Tekankan Keseragaman dan Standar Kode Etik Kurator   NERACA Jakarta - Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menekankan pemberlakuan…

FTII Soroti Perlindungan Data Publik Dalam Revisi PP 82/2012

FTII Soroti Perlindungan Data Publik Dalam Revisi PP 82/2012  NERACA Jakarta - Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) yang mengaku keberatan…

Mahkamah Konstitusi RI Luncurkan 25 Buku Peringati HUT

Mahkamah Konstitusi RI Luncurkan 25 Buku Peringati HUT  NERACA Padang - Mahkamah Konstitusi (MK) RI meluncurkan 25 buku bertema hukum…