Sekitar 1,3 Juta Penumpang Angkutan Udara Beralih Transportasi - EVALUASI MUDIK 2019

Hal1-2

NERACA

Jakarta - Tahun 2019 merupakan tahun yang cukup sulit bagi dunia penerbangan dan masyarakat yang kerap menggunakan pesawat untuk bepergian. Jika dulu ada maskapai yang mengusung slogan all people can fly (semua orang bisa terbang), sejak awal tahun seiring melonjaknya harga tiket pesawat bepergian dengan transportasi udara itu kembali jadi barang mahal.

Sebagai gambaran jika sebelumnya untuk rute Padang-Jakarta menggunakan maskapai berbiaya murah kelas ekonomi cukup membayar Rp 700.000 seseorang bisa terbang, kini paling kurang harus mengeluarkan biaya minimal Rp 1,3 juta baru bisa mendapatkan selembar tiket terbang. Pada evaluasi mudik 2019, Kementerian Perhubungan mencatat realisasi data pemudik Lebaran 2019 bagi pengguna angkutan transportasi udara mengalami penurunan berkisar 1,3 juta penumpang dari periode yang sama pada 2018. "Angkutan udara pada tahun ini kurang banyak peminat, larinya ke transportasi umum bus, kapal, kereta api dan juga masyarakat banyak beralih ke kendaraan pribadi," kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi dalam acara Evaluasi Mudik 2019 di Kantor Staff Kepresidenan Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (19/6).

Budi tidak memungkiri kondisi itu juga dipengaruhi oleh harga tiket pesawat yang dirasa sebagian masyarakat relatif mahal. Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya jumlah angkutan udara pada H-7 dan H+7 Lebaran 2019 berjumlah 4.342.672 penumpang atau menurun sekitar 1.321.858 dari 2018 yang mencapai 19.845.785 penumpang.

Menurut dia penurunan jumlah penumpang maskapai penerbangan itu sebagian beralih menggunakan angkutan jalan yang mengalami peningkatan 11, 56 persen dari tahun sebelumnya sejumlah 3.974.709 penumpang. "Kendaraan pribadi dipancing dengan kehadiran jalan tol yang terhubungkan ke Probolinggo dan Palembang sehingga memancing pengalaman baru," katanya.

Menurut Budi, angkutan kereta api juga mengalami tren peningkatan jumlah pemudik sejumlah 7,18 persen dari kondisi 2018 sejumlah 4.771.324 penumpang. Selain itu tren peningkatan juga diperlihatkan pemudik yang memanfaatkan angkutan laut sejumlah 9,69 persen dari 2018 sejumlah 1.366.254 penumpang. Sementara pemudik dengan angkutan penyeberangan meningkat 3,12 persen dari 2018 sejumlah 4.068.968 penumpang.

Bila dirinci secara keseluruhan, kata dia, jumlah pemudik pada Lebaran 2019 mengalami penurunan jumlah sekitar 260.408 penumpang bila dibandingkan periode 2018. "Jika ditotal realisasi data pemudik 2019 berjumlah 19.585.377 penumpang atau berkurang sekitar 260.408 penumpang dari 2018 sebanyak 19.845.785 penumpang," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Darmawan Prasodjo, mengatakan pelayanan mudik Lebaran 2019 terbilang sukses karena sejumlah pihak terkait telah belajar dari kekurangan yang terjadi pada setiap pelaksanaan mudik di tahun sebelumnya. "Pemerintah mampu mengidentifikasi tantangan mudik di 2016, ditingkatkan 2017 dan 2018 sehingga koordinasi 2019 ini berjalan sangat baik," katanya. Kondisi ini merupakan bukti dari kesungguhan stakeholder terkait dalam menjalani tugasnya terhadap pelayanan publik.

Pegiat transportasi Djoko Setijowarno menilai, arus mudik Lebaran 2019 relatif lancar. Namun untuk arus balik, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk dibenahi. "Untuk mudik tahun ini relatif lancar ya, tapi memang masih agak bermasalah untuk arus baliknya," kata Djoko. Ia mengatakan untuk jalur darat, jalan tol Transjawa menjadi jalur favorit yang dipilih pemudik. Tersambungnya tol Transjawa membuat pemudik yang melintas di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa menurun. Menurut Djoko, penurunan jumlah arus kendaraan selama arus mudik di tol Pantura mencapai 10-15 persen.

Selain itu, rentang waktu masa arus mudik dan balik juga dinilai masih harus dievaluasi. Tidak samanya rentang waktu antara masa arus mudik dan masa arus balik menyebabkan kemacetan terjadi saat arus balik. Masa arus mudik sendiri terjadi selama enam hari, mulai 30 Mei 2019 hingga H-1 lebaran pada 4 Juni 2019. Namun demikian, rentang waktu arus balik hanya terjadi selama tiga hari, yaitu 7-9 Juni 2019 lantaran instansi pemerintahan sudah kembali beroperasi pada Senin, 10 Juni 2019. "Ini jadi peringatan pemerintah, bagaimana tahun depan masa waktu antara arus mudik dan balik harus sama. bayangkan saja, masa arus mudik enam hari, tapi baliknya diapadatkan tiga hari," ujarnya. bari

BERITA TERKAIT

PERCEPATAN KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR NIKEL - Ombudsman Mengendus Ada Potensi Korupsi

Jakarta-Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengatakan percepatan kebijakan pelarangan ekspor nikel di 2020 memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku…

Pakar Hukum: Putusan Keliru Jika Aset FT Dirampas untuk Negara

NERACA Jakarta-Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai dirampasnya aset First Travel (FT) untuk negara merupakan putusan keliru.…

BANYAK RS TERANCAM ‘SAKIT’ - BPJS Utang Rp 17 Triliun ke Rumah Sakit

Jakarta-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, BPJS Kesehatan memiliki utang Rp17 triliun  kepada rumah sakit (RS) per 30 September 2019.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kemenkeu Bekukan Sementara Penyaluran Dana Desa Bermasalah

NERACA Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membekukan sementara penyaluran dana desa tahap ketiga tahun 2019 khususnya bagi desa yang…

Investasi Ratusan Triliun Tersumbat Izin dan Lahan di Daerah

NERACA Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkali-kali menyebutkan investasi hingga Rp700 triliun masih tertahan masuk…

PERCEPATAN KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR NIKEL - Ombudsman Mengendus Ada Potensi Korupsi

Jakarta-Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengatakan percepatan kebijakan pelarangan ekspor nikel di 2020 memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku…