Pemerintah Waspadai Ancaman Defisit Perdagangan - KEBUTUHAN INVESTASI 2020 RP 5.803 TRILIUN-RP 5.823 TRILIUN

Jakarta-Kementerian Keuangan menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,6% dalam asumsi ekonomi makro di 2020 dengan kebutuhan investasi sebesar Rp5.803 triliun hingga Rp5.823 triliun. Bersamaan dengan target pertumbuhan yang lebih tinggi dari tahun ini, pemerintah juga mewaspadai external balance perekonomian nasional seperti defisit perdagangan.

NERACA

Menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka makin tinggi permintaan energi. Sebab akan banyak aktivitas industri yang menggunakan energi. Hal ini pun dapat menyebabkan pembengkakan defisit. "Makin tumbuh pertumbuhan ekonomi makin tinggi permintaan energi, kalau kita lihat defisit makin meningkat, agar bisa tumbuh tinggi," ujarnya di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (17/6).

Seperti diketahui sejak kuartal I-2017 hingga kuartal I-2019 untuk merealisasikan angka pertumbuhan di atas 5%, sebagian besar sektor perdagangan nasional mengalami defisit. Bahkan, dari 23 sektor yang dihitung menyumbang pertumbuhan ekonomi, hanya 8 sektor yang mengalami surplus.

"Beberapa handicap pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat dari transaksi berjalan. Kalau kita lihat penyumbang defisit transaksi berjalan, komoditas maupun subsektor yang defisit, hanya sedikit yang surplus," ujar Sri Mulyani.

Dia mengatakan, di kuartal I-2019 ekonomi Indonesia tumbuh 5,07%. Pada saat yang sama sektor pengolahan energi untuk minyak mengalami defisit 2,79%, pengadaan gas defisit 0,50%, pertambangan minyak mentah defisit 0,81%. Hanya sektor pertambangan gas yang mengalami surplus, yakni sebesar 2,83%.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menargetkan pertumbuhan investasi sebesar 7%-7,4% di 2020. "Kami untuk dukung asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,6%, dengan investasi tumbuh 7%-7,4%," ujarnya seperti dikutip Merdeka.com.

Menurut Menkeu, pertumbuhan investasi selama ini belum pernah double digit. Pada tahun 1980, investasi pernah tumbuh tinggi saat tren industrialisasi mencapai kinerja terbaik namun belum menyentuh angka 10%. "Dari sisi investasi tumbuhnya relatif di bawah. Tahun 80-an sentuh angka 8,7% tapi lebih tinggi tahun 90 hingga 2000 di mana tren de industrialisasi tumbuhnya cukup tinggi tapi tetap tidak di atas 7%,” ujarnya.

Sementara itu, untuk tahun ini pemerintah masih optimistis pertumbuhan investasi capai 7% walaupun kondisi ekonomi global terus bergejolak. "2019 dengan asumsi 7% dan kita lihat 2018 mendekati 6,9%. Kita waspada 2019 pertumbuhan ekonomi melemah terutama di PMTB," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di 2020, maka pembentukan modal tetap bruto (PMTB) ditargetkan sebesar 7,0-7,4%. Di mana kebutuhan investasi pada 2020 sebesar Rp5.803 triliun hingga Rp5.823 triliun.

Nilai itu terbagi dari investasi pemerintah Rp539 triliun hingga Rp572 triliun. Di mana pemerintah pusat Rp246 triliun hingga Rp261 triliun dan pemerintah daerah Rp293 triliun-Rp310 triliun.

Menkeu menuturkan, kebutuhan investasi diharapkan dipenuhi sektor perbankan sebesar 8,4%-10,2% dan pasar modal 3,2%. Kredit perbankan dan dana hasil IPO di pasar modal diarahkan sebagai belanja modal.

Untuk kebutuhan investasi BUMN, pada 2020 dibutuhkan sebesar Rp471 triliun-Rp473 triliun. Sedangkan untuk perusahaan publik non BUMN sebesar Rp143 triliun. "Capital expenditure BUMN diharapkan dapat sesuai target," tutur dia.

Adapun kebutuhan investasi untuk penanaman modal asing adalah sebesar Rp426 triliun hingga Rp428 triliun, dan investasi swasta atau masyarakat sebesar Rp4.204 triliun sampai 4.221 triliun. "PMA didorong untuk ditingkatkan antara lain melalui kebijakan insentif fiskal dan perbaikan dalam berusaha," ujarnya.

Pembayaran Pajak

Pada bagian lain, Sri Mulyani menginginkan cara pembayaran pajak lebih mudah dibandingkan membeli pulsa telepon. Hal ini dalam rangka mendorong peningkatan tax ratio. Menurut dia, sistem pembayaran pajak yang mudah akan membuat wajib pajak lebih patuh.

"Kepatuhan perpajakan adalah fungsi dari mudahnya membayar pajak. Saya bilang sama Pak Robert dan timnya. Saya ingin membayar pajak lebih mudah dari beli pulsa telepon, kalau beli pulsa dalam semenit kita bisa pakai mobile banking harusnya bayar pajak lebih mudah lagi," ujarnya.

Menurut Menkeu, penyederhanaan pembayaran pajak menjadi kunci penting dalam meningkatkan tax ratio. Tidak hanya itu, pengawasan dan penegakan hukum juga tidak kalah penting untuk terus ditingkatkan.

"Makanya reform di bidang administrasi dan proses itu menjadi penting, bagaimana disederhanakan, bagaimana proses untuk compliance, pembayaran. Di luar itu kami tetap melakukan enforce compliance. Terutama pengawasan dan penegakan hukum namun ini dilakukan berdasarkan risiko dari penerimaan perjalanan dan profil dari tax payer," ujarnya.

Sementara itu, dari sisi penyederhanaan sisi administrasi perpajakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Bea dan Cukai sudah melakukan berbagai terobosan. Satu di antaranya melalui optimalisasi penyampaian informasi melalui media digital.

"Terobosan dari sisi administrasi perpajakan, ini adalah 3 hal termasuk optimalisasi media digital, mobil tax unit kita perbaiki bisnis prosesnya, dan juga perbaikan dalam pembayaran pajak atau tax," ujarnya.

Sebelumnya Sri Mulyani mengakui bahwa pemungutan pajak di era digital memang cukup pelik untuk dilakukan. Namun, hal itu tak hanya berlaku pada Indonesia saja, melainkan fenomena global yang juga dirasakan oleh negara-negara besar di dunia seperti negara anggota G20.

"Saya ingin tegaskan tidak ada perlakuan perpajakan yang berbeda antara perusahaan konvensional dengan yang sifatnya perusahaan digital. Dalam pertemuan G20 ini kita sedang bahas bagaimana agar bisa untuk membuat kerangka perpajakan yang adil untuk meng-capture bisnis digital," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Ekonomi Bergerak Stagnan, Pertumbuhan Kuartal III Hanya 5,05%

NERACA Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2019 sebesar 5,05%. Artinya, ekonomi dalam negeri bergerak stagnan dibandingkan dengan…

KENAIKAN BERSAMAAN IURAN BPJS DAN CUKAI ROKOK - Berpotensi Turunkan Daya Beli Masyarakat

KENAIKAN BERSAMAAN IURAN BPJS DAN CUKAI ROKOK Berpotensi Turunkan Daya Beli Masyarakat Jakarta-Ekonom menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang bersamaan…

KENAIKAN IURAN BPJS KADO TERBURUK BAGI RAKYAT - Ekonom: Pemerintah Harus Perbesar Anggaran BPJS

Jakarta-Ekonom senior Indef Prof. Dr. Didik J. Rachbini meminta kepada Presiden Jokowi untuk memperbesar anggaran untuk BPJS Kesehatan, ini bertujuan supaya lembaga tersebut bisa…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KABINET INDONESIA MAJU DIMINTA TEKAN DEFISIT PERDAGANGAN - Presiden: Satu Permen Baru Cabut 40 Aturan Lama

Jakarta-Presiden Jokowi meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sedikitnya mencabut 40 aturan sekaligus saat ingin menerbitkan sebuah ketentuan baru misalnya,…

Jokowi Kecewa Pemberdayaan UMKM Belum Optimal

NERACA Jakarta – Komitmen pemerintah meningkatkan daya saing pelaku industri usaha mikro kecil dan menengah, belum dilakukan secara optimal dan…

Impor Produk Tekstil Dikenakan Bea Masuk Hingga 67%

NERACA Jakarta-Pemerintah melalui SK Kementerian Keuangan PMK 162/PMK.010/2019 menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk tekstil dan produk…