Jakarta-Lembaga Penelitian Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memprediksi,  pengumuman hasil pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berdampak positif pada ekonomi Indonesia, salah satunya menggeliatkan kembali sektor bisnis. Pengumuman KPU juga diyakini akan memberikan kepastian usaha bagi pelaku bisnis di dalam negeri.

NERACA

"Yang jelas kalau dari pengumuman ini kan yang jelas seharusnya memberikan kepastian siapa yang menjadi pemimpin lima tahun ke depan sehingga ada kepastian politik ini dari sisi bisnis juga ada kepastian dalam hal pengambilan keputusan bisnis yang selama ini mungkin tertahan," kata Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia di Jakarta, Selasa (21/5).

Pelaku usaha menurut dia, akan lebih yakin dalam mengambil keputusan, baik untuk berinvestasi maupun melakukan ekspansi bisnis setelah mengetahui pemenang kontestasi lima tahunan tersebut.

"Keputusan untuk berinvestasi, untuk ekspansi itu sudah menjadi jelas. Nah ini semestinya kepastian ini yang memberikan keyakinan kepada pelaku usaha untuk kembali menjalankan usaha seperti tahun-tahun sebelumnya," ujarnya seperti dikutip Merdeka.com.

Dia mengatakan investasi yang pada tahun pemilu sempat tertekan pun akan kembali rebound. Bahkan diprediksi investasi akan menunjukkan peningkatan di tahun 2020. "Kalau kita melihat secara historis setelah tahun Pemilu ini memang umumnya selalu rebound. Saat tahun pemilu di tahun 2014, 2009, itu biasanya investasi, penanaman modal tetap bruto itu memang pertumbuhannya tertekan, melambat, tapi setelah itu biasa kembali lagi meningkat," ujarnya.

Meski demikian, dia mengatakan bahwa pertumbuhan investasi di Indonesia tidak akan terlalu tinggi. Sebab saat ini kondisi perekonomian global tengah melambat. "Biar bagaimanapun juga, faktor eksternal juga berpengaruh karena ada perlambatan ekonomi kemungkinan masih berlanjut di 2020 dengan efek dari perang dagang juga. Jadi rebound-nya mungkin tidak terlalu tinggi," tutur dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 sehari sebelum rencana semula yakni 22 Mei 2019, baik pemilihan presiden maupun legislatif. Pengumuman tersebut juga diyakini akan memberikan kepastian usaha bagi pelaku bisnis di Indonesia.

Dalam pengumuman tersebut, pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 55,5% dari total suara sah nasional. Sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno mengumpulkan 44,5% suara. "Sudah lega sudah ada yang terpilih," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Perdagangan Benny Soetrisno, kemarin.

Saat ini dunia usaha tinggal menunggu pembentukan unsur-unsur dalam pemerintahan yang baru, seperti kabinet beserta para menteri maupun pejabat negara. "Tinggal tunggu formasi kabinet dan person in charge-nya," ujar Benny.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi S Lukman mengatakan, jika Jokowi kembali menjadi presiden, maka dia tinggal melanjutkan lagi program-program yang sudah dijalankan selama ini. "Jadi ditetapkan Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi Presiden tentu kita tidak perlu belajar lagi dari nol program-program pemerintah," tutur dia.

Menurut Adhi, kalau presiden baru kita belajar lagi dari nol apa yang perlu jadi program prioritas. “Dengan ini kita ingin ada keberlanjutan lebih cepat. Dan menjadi kepastian berusaha bagi para investor maupun para pelaku usaha," ujarnya.

Dunia usaha pun sudah mengetahui program-program prioritas petahana, sehingga tidak sulit untuk menjalankannya. "Tahu program kerjanya fokus di SDM dan peningkatan daya saing dan peningkatan konsumsi masyarakat. Saya kira ini merupakan program yang sudah jelas sehingga tinggal dunia usaha mengikuti saja," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit juga mengharapkan adanya kepastian hukum oleh pemerintah yang akan memimpin lima tahun ke depan. "Harapan pengusaha adalah adanya kepastian hukum dan konsistensi kebijakan serta peningkatan daya saing internasional," ujarnya.

Peringatan Perjalanan

Selain itu, sejumlah negara diketahui telah mengeluarkan imbauan perjalanan (travel advice) hingga peringatan keamanan (security alert) terkait rencana demo 22 Mei, merespon hasil rekapitulasi KPU.

Menurut Faisal, hal tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian RI, sebab peringatan tersebut hanya bersifat sementara. "Biasanya security alert itu sifatnya temporer. Dia disematkan pada satu kondisi tertentu. Misalnya karena menjelang KPU ada penggalangan massa besar-besaran, tapi kalau momennya sudah lewat itu kan bisa dicabut kembali," ujarnya.

Dia menuturkan, security alert tidak akan terlalu memengaruhi pertimbangan investor ketika hendak menanamkan modalnya di Indonesia. "Kalau pun ada dampaknya sangat singkat sekali. Dan kalau masalah investor, investasi itu kan tidak hanya melihat momen-momen sesaat. Dia lihat dalam konteks yang lebih panjang," ujarnya.

Faisal mengatakan, dampak aksi 22 Mei terhadap perekonomian akan sangat bergantung pada implementasi aksi tersebut di lapangan. Jika aksi berlangsung damai dan tertib, maka tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam arti mengganggu perekonomian Indonesia.

"Kalau hanya sekedar demo, aksi damai, kalau itu masih terkendali, semestinya tidak akan lantas mengakibatkan sentimen negatif di pasar. Kekhawatiran mungkin ada tapi sifatnya sesaat. Tapi kalau kemudian membawa pada nanti pada kenyataannya sampai ramai, ini akan berdampak pada ekonomi kita," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Inggris dan Australia mengeluarkan imbauan perjalanan (travel advice) bagi warga negaranya di Indonesia agar ekstra waspada jelang pengumuman hasil Pilpres RI 2019 pada 22 Mei. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia mengeluarkan peringatan keamanan (security alert) untuk warganya pada Jumat 17 Mei. Imbauan itu berlaku untuk semua warganya yang ada di seluruh Indonesia.

Menjelang pengumuman itu, Kedubes AS meminta warganya tetap waspada. Apalagi pihak kepolisian telah mengatakan adanya risiko ancaman teroris yang memanfaatkan momentum tersebut. Selain ancaman terorisme, kewaspadaan terkait kemungkinan adanya aksi demontrasi di tempat-tempat seperti Gedung KPU dan Gedung Bawaslu juga disampaikan, termasuk di beberapa daerah seperti Medan dan Surabaya. bari/mohar/fba