Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada April 2019 defisit sebesar US$2,50 miliar. Defisit tersebut disebabkan oleh defisit sektor migas dan non migas masing masing US$1,49 miliar dan US$1,01 miliar. Defisit April tersebut merupakan terbesar sejak Juli 2013.

NERACA

"Menurut data kami, yang sekarang ada, itu terbesar di Juli 2013 sekitar US$ 2,33 miliar. Lalu April ini, sebesar US$ 2,50 miliar," ujar Ketua BPS Kecuk Suhariyanto di Jakarta, Rabu (15/5).

Penyebab defisit neraca perdagangan tersebut utamanya, disebabkan oleh defisit migas sebesar US$2,76 miliar. Sedangkan non migas mengalami surplus US$ 0,2 miliar. Menurut catatan BPS, defisit yang hampir sama pernah terjadi pada Juli 2013 sebesar US$ 2,33 miliar.

Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, pemerintah akan memanfaatkan peningkatan investasi guna mengurangi defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan, di samping dua strategi lain yaitu mengendalikan impor dan meningkatkan ekspor.

"Belajar dari negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap, kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah memperkuat daya saing ekonomi dengan mendorong ekspor dan investasi sebagai komponen utama pertumbuhan ekonomi," ujarnya melalui siaran pers, Jakarta, Rabu (24/4).

Susiwijono menggarisbawahi, ketidakpastian ekonomi global yang makin dalam. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk berhati-hati dalam merumuskan bauran kebijakan yang tepat.

Dalam jangka pendek, Pemerintah menitikberatkan pada perbaikan iklim usaha melalui Online Single Submission (OSS) dan e-Gov. Selain itu juga penyediaan fasilitas insentif perpajakan dan pengembangan SDM (program vokasi), kebijakan peningkatan ekspor, serta pengembangan pariwisata. "Sementara di jangka menengah-panjang, Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM," ujarnya.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan akan tumbuh 5,3% untuk 2019, dan kisaran 5,3% hingga 5,6% pada 2020. Salah satu prasyarat untuk merealisasikannya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mesti tumbuh di kisaran 7,0% sampai 7,4%.

Susiwijono pun menambahkan, kebutuhan investasi untuk tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp 5.803 triliun sampai dengan Rp 5.823 triliun. Angka tersebut akan dipenuhi dari sektor perbankan yang diharapkan tumbuh 13,5% hingga 15% serta sektor pasar modal yang diproyeksi tumbuh 10%.

Untuk itu, Pemerintah Pusat perlu terus mengalokasi belanja produktif melalui peningkatan Belanja Modal di APBN. Sementara dukungan dari Pemerintah Daerah adalah melalui alokasi anggaran infrastruktur dengan didorong ketentuan alokasi sebesar 25% dari total Dana Transfer Umum sehingga mampu mendukung kebutuhan investasi.

Alokasi capital expenditure BUMN juga diprediksi berkisar antara Rp 472 triliun sampai dengan Rp 473 triliun, baik dalam rangka mendukung pelaksanaan program penugasan pemerintah maupun inisiatif pengembangan bisnis BUMN.

Kemudian Penanaman Modal Asing (PMA) diharapkan meningkat mencapai Rp 427 triliun sampai dengan Rp 429 triliun. Hal itu didukung oleh kebijakan insentif fiskal dan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan tetap menjaga ketahanan usaha dalam negeri.

"Terakhir yang terpenting, peran swasta juga diharapkan terus meningkat, didukung oleh pemberian insentif oleh Pemerintah dan program Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," ujarnya.

Sebelumnya, investasi diyakini akan mulai mengalir masuk ke Indonesia pasca berlangsungnya pemilihan umum (pemilu). Selama ini banyak investor yang menunggu kondisi pasca pesta demokrasi dan kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan terpilih.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, kenaikan impor migas saat April disebabkan persiapan pemenuhan energi saat Ramadan dan Idul Fitri. Biasanya, pada momen tersebut konsumsi energi mengalami kenaikan. "Iya sudah itu saja untuk Lebaran kan meningkat, untuk puasa dan Lebaran," kata Djoko, kemarin.

Djoko memastikan, pasca momen tersebut impor migas akan menurun, sebab Indonesia sudah melakukan pengurangan impor migas dengan berhentinya impor solar dan avtur, serta mengurangi impor minyak mentah yang baru saja berlangsung."Kita kan impornya juga turun. Solar dan Avtur turun, crude juga turun impornya,"

Djoko melanjutkan, selain mengurangi impor, Indonesia juga mengurangi ekspor gas dan meningkatkan penyerapan gas di dalam negeri, sehingga ketergantungan terhadap energi yang dipasokan dari luar negeri berkurang. "Ekspor kurang digunakan untuk dalam negeri. Gunakan gas lebih banyak tahun ke tahun gunakan dalam negeri tidak kita ekspor. Sudah dua itu saja. Impor menurun," ujarnya.

Perang Dagang

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, menyatakan terus mewaspadai dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Dia mengatakan, kondisi perang dagang ini akan terus berjalan dan tidak akan reda dalam jangka pendek, sehingga dikhawatirkan akan berdampak lagi ke Indonesia.

"Karena pola konfrontasinya sangat head to head kalau bisa dikatakan, karena untuk dua negara besar ini yang mencoba secara diplomatis men-turndown itu menjadi lebih sulit, artinya ketegangan ini akan mewarnai cukup panjang," ujarnya.

Menurut Menkeu, pengaruh dari perang dagang ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia sendiri akan tetapi berimbas kepada negara-negara di dunia. "Jelas trade akan slowing down sangat siginifikan. Kemarin saja pertumbuhan 4 persen global trade sudah dianggap sangat rendah," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, dengan kondisi itu, maka akan mempengaruhi pada Indonesia yang masih bergantung pada neraca perdagangan eskpor. "Ini berarti kita tidak mungkin andalkan ekspor sebagai engine of growth. Tapi positifnya ada banyak barang-barang yang tadinya untuk topang industri kita menjadi tersedia," ujarnya.

Seperti diketahui, perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas setelah Presiden AS, Donald Trump mengancam untuk meningkatkan lebih dari dua kali lipat tingkat tarif menjadi 25% untuk setiap nilai US$200 miliar barang-barang China.bari/mohar/fba