NERACA

Jakarta – Produk TabunganKu yang merupakan bentuk simpanan masyarakat murah tanpa dikenakan biaya administrasi, pada akhir 2011 ditargetkan meraih dana pihak ketiga (DPK) Rp 5 triliun dan pada 2014 sekitar Rp 50 triliun, ternyata banyak bank tidak mendukungnya. Padahal, produk ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung dengan setoran awal yang sangat rendah yaitu Rp 20.000 per nasabah.

Dari pengamatan Neraca ke beberapa bank pekan lalu, ternyata bank umum (pelaksana) cenderung lebih menawarkan produk tabungan yang dihasilkan oleh bank itu sendiri kepada calon nasabah. Karena banyak bank yang sekarang mengejar keuntungan lewat fee based income yang a.l. diperoleh dari pemotongan biaya administrasi tabungan.

Di awal peluncuran TabunganKu pada medio 2010, Bank Indonesia menggandeng 70 bank umum, dan 1.180 Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan program tabungan tersebut. Target jangka panjang sampai 2014, BI mencanangkan jumlah saldo TabunganKu mencapai Rp50 triliun, yang akan dicapai dengan meningkatkan edukasi keuangan kepada masyarakat dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Nasional untuk menyusun kurikulum pendidikan dasar keuangan bagi siswa SD, SMP dan SMA.

Namun, hingga Oktober 2011 dana TabunganKu mampu menghimpun dana masyarakat Rp 2,008 triliun dengan 1,967 juta rekening. Dari 33 provinsi di Indonesia, jumlah partisispasi industri perbankan hanya tercatat 35 bank. Jumlah saldo terbesar Tabunganku tercatat di pulau Jawa, yakni Jawa Timur sebesar Rp349,5 miliar. Dana tersebut dihimpun dari 360.627 rekening. Sedangkan yang terendah yakni Sulawesi Barat dengan besaran saldo senilai Rp2,57 miliar dari total 3.085 rekening. Di Lampung, nasabah program yang diluncurkan BI sejak tahun lalu ini baru 42.514 dengan dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp37,53 miliar. 

Menurut pengamat perbankan Lana Soelistianingsih, tindakan bank yang menerapkan biaya admisnistrasi kepada nasabah kecilnya memang sebaiknya dihindari agar tidak merugikan si nasabah kecil. ”Ini kan sebetulnya hanya masalah moral saja. Memang,
seharusnya kalangan bank tidak boleh diskriminasi terhadap nasabahnya,” ujarnya kemarin.

Menyinggung masalah kegagalan program Tabunganku, menurut dia, hal itu dikarenakan kalangan perbankan tidak ada yang mau mengurusi masalah kecil-kecil seperti ini (memberi sedikit keuntungan). Selain itu, pemerintah menerapkan programnya hanya “setengah hati”.  ”Pemerintah kita kan memang seperti itu, pertama sangat bersemangat, kemudian di tengah mulai kendur, dan ujung-ujungnya mereka lupa punya program apa,” ujarnya.

Makanya, lana menyangsikan kalau target Tabunganku di 2014 akan tercapai. Tentunya, dengan berkaca pada gagalnya program ini dari tahun ke tahun. Maklum, 2011 saja target Rp5 triliun tidak tercapai. ”Dengan berkaca dari tahun ini, rasanya saya pesimistis kalau target di 2014, sebesar Rp50 triliun akan tercapai,” lanjutnya.

Untuk itu, pemrintah harus lebih gencar lagi mempromosikan program yang mereka gagas. Tentu dengan menggandeng perbanas, serta melibatkan kalangan lain seperti kelurahan, RT dan RW. Maklum saja, masyarakat keci sangat alergi dengan yang namanya bank. ”Pemerintah harus punya terobosan, seperti dengan memberdayakan PT Pos, karena kalau dengan yang namanya bank rakyat kecil sangat alergi,” tuturnya.

Pengamat ekonomi lainnya,  Mirza Adityaswara  mengatakan BI mesti gencar mensosialisasikan program TabunganKu. Sebab, jumlah nasabahnya masih terbilang minim. "Tapi faktanya, pertumbuhan dana masyarakat di program TabunganKu lebih rendah dari target, BI seharusnya lebih proaktif dalam menggerakkan program TabunganKu,” ujarnya, Minggu.

Terkait dengan bank-bank sekarang yang merugikan nasabah bersaldo kecil, menurut pengamat perbankan Paul Sutaryono, hal tersebut sangat bertolak belakang  dengan program "ayo menabung” dari pemerintah. Adanya potongan biaya administrasi dinilai tidak menguntungkan untuk nasabah bersaldo kecil karena rata-rata mereka penabung kecil.

"Seseorang yang tidak ingin mendapatkan potongan harus mempunyai saldo minimal agar tabungannya aman dari potongan. Jumlahnya tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat bersaldo kecil," ujar Paul.

Untuk solusinya, Paul menyarankan kepada BI harus membuat peraturan yang jelas, karena hampir semua bank mendapatkan pendapatan dari hasil pemotongan biaya administrasi tabungan nasabah. Karena gerakan "ayo menabung" harus didukung dengan peraturan. "Harus ada program yang jelas dari BI, misalnya membuat tabungan minimal agar tidak dipotong. Misalnya taruh lah jumlah tabungan aman agar tidak dipotong itu jumlahnya minimal Rp 1 juta,” ujarnya.

didi/maya/ahmad