Jakarta—Menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai upaya menyelamatkan APBN bukanlah sebagai keputusan yang tepat.  Masalahnya, lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Artinya, kebijakan itu tidak produktif bagi perekonomian negara, bahkan kenaikan harga BBM bisa menyebabkan efek negatif.

NERACA

“Menaikan BBM,  kontraproduktif bagi pertumbuhan ekonomi,” kata pengamat perminyakan Kurtubi kepada Neraca, Minggu (25/3). Dia menanggapi proses yang sangat alot antara pemerintah dan DPR dalam mengambil keputusan apakah harga BBM bersubsidi perlu dinaikkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter, atau tidak perlu ada opsi kenaikan tersebut.

Menurut pengajar pascasarjana UI itu, pemerintah bisa menyelamatkan APBN 2012 dengan beberapa cara. Pertama, pemerintah harus menghitung ulang besaran subsidi dengan mengacu pada biaya pokok produksi BBM. Kedua, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur gas.

“Dalam setahun, semua angkutan umum di kota besar sudah harus menggunakan bahan bakar gas. Agar pembuatan pipa saluran gas tidak mengeluarkan ongkos pembebasan lahan. Saya sarankan agar pipa gas dipasang sejajar dengan pipa PLN dan PAM,” tambahnya.

Ketiga, pemerintah perlu mengupayakan koreksi harga jual gas ke luar negeri. Selama ini, menurut Kurtubi, pemerintah menjual harga gas ke negara-negara pelanggan seperti Cina di bawah harga normal. Gas di ekspor pemeritah dengan harga US$3 per mmbtu. Padahal harga normal gas di pasar dunia adalah US$20 per mmbtu. “Bila gas dijual normal, bisa menambah pemasukan Rp30 triliun,” katanya.

Malah Kurtubi  menyarankan pemerintah memperketat sasaran lifting minyak di APBN dan efisiensi cost recovery untuk memberi tambahan anggaran Rp65 triliun. Bila semua kebijakan itu dilakukan, dia percaya pendapatan kas negara dari sektor migas akan bertambah lebih besar ketimbang menaikan harga BBM Rp1.500 yang hanya menyelamatkan Rp45 triliun. "Belum terlambat bagi pemerintah bila ingin membatalkan rencana kenaikan harga BBM," ujarnya.

Senada dengan Kurtubi, anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo, menegaskan menaikkan harga BBM bersubdisi saat ini tidak realistis. Alasannya meski BBM bersubsidi tidak naik, APBN juga takkan jebol karena defisit subsidi dapat ditutup  dari sisa anggaran APBN yang tidak terserap. Bahkan APBN 2011 lalu tetap surpus. "APBN takkan jebol. Defisit subsidi bisa ditutup dari sisa anggaran yang terserap (Silpa)," katanya

Sadar bahkan mempertanyakan apa dasar penetapan harga ICP US$105 pada APBN 2012. Padahal dalam APBN 2011 saja, asumsi harga ICP US$95/barel, sementara realisasi harga ICP mencapai US$112/barel.  Dimana rencana lifting minya 950 rb barel/hari, sedangkan realisasi hanya mencapai 900 rb barel/hari. "Artinya terjadi selisih harga ICP sebesar US$17/barel  dan selisih realisasi sebesar minus 50.000 barel/hari, artinya terjadi beban subsidi bertambah sekitar Rp70 trilliun. Namun APBN 2011 tetap sehat," tambahnya.

Yang lebih mengherankan, kata Sadar, APBN 2012 ini baru berjalan 2 bulan dan pemerintah mengajukan rencana APBN-P. Karena asumsi awal harga ICP US$90/barel  dan diperkirakan realisasi harga ICP mencapai US$105/barel.   Asumsi awal lifting 950 rb barel/hari dan diperkirakan hanya mencapai 930 rb barel/ hari. Sudah tentu akan terjadi penambahan beban subsidi. "Pengalaman APBN 2011, BBM bersubsidi tak perlu naik,”tegasnya.

Pendapat yang sama juga dilontarkan peneliti LPEM-UI Eugenia Mardanugraha, yang  mengatakan saat ini kenaikan BBM belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk menyelamatkan APBN. “Jika dihitung-hitung memang, subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah jika dinaikkan dan tidak dinaikkan BBM hanya terpaut Rp 18 triliun,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, kalau dihitung-hitung, jika BBM dinaikkan Rp 1.500 maka pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi sekitar Rp 160 triliun sedangkan jika tidak dinaikkan maka pemerintah mensubsidi sekitar Rp 178 triliun. “ini kan terpautnya sedikit sekali, cuman Rp 18 triliun saja. Lebih baik tidak usah dinaikkan dan pemerintah mencari solusi untuk menutupi yang Rp 18 triliun,” ujarnya.

Eugenia mengatakan, menaikkan harga BBM maka pengaruh sosialnya justeru lebih besar dikala masyarakat benar-benar tidak menginginkan kenaikkan harga. “Ancaman sosial lebih besar. Kalau mau menaikkan, tunggu tensi masyarakat rendah dulu, ciptakan daya beli yang tinggi. Kalau daya beli masyarakat sudah tinggi maka boleh pemerintah menaikkan harga BBM,” lanjutnya.

Sementara itu,  berbeda dengan ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu yang mengatakan kenaikan BBM bersubsidi yang wajar adalah sebesar Rp 1.000 per liter. "Saya setuju untuk kenaikan BBM sehingga APBN tidak jebol tetapi kenaikan yang wajar adalah Rp 1.000 per liter dan hal ini merupakan harga kompromi untuk kenaikan BBM," ujarnya.

Diluar Kewajaran

Namun diakui Anggito, kenaikan BBM sebesar Rp 1.000 akan mengakibatkan kenaikan laju inflasi sebesar 2%. Tekanan inflasi in diyakini tak menghambat ekspansi perekonomian. Selain itu, dengan kenaikan BBM sebesar Rp 1.000 akan mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat. "Yang lebih dibutuhkan adalah kompensasi untuk percepatan pembangunan BBG dan transportasi umum Rp 15 triliun," katanya.

Lebih lanjut lagi, Anggito menambahkan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi sesuai yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 1.500 per liter sedikit di luar kewajaran. "Menambah kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter atau 33%, tidak wajar karena melampaui kenaikan rata-rata pendapatan per kapita 25% dalam dua tahun," tegasnya.

Anggito menegaskan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi harus dilakukan karena Indonesia sudah menjadi net importir minyak. "kenaikan BBM bersubsidi ini untuk memberikan insentif pada pengembangan BBG dan energi alternatif serta menurunkan konsumsi BBM di masyarakat," tambahnya.

Sedangkan ekonom Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika menilai sejak 2003 Indonesia sudah berada dalam zona importir neto minyak, sehingga setiap kenaikan harga minyak internasional selalu berdampak terhadap pembengkakan subsidi energi, baik minyak maupun listrik. Pada 2005, misalnya, subsidi minyak melesat menjadi Rp 95,6 triliun, padahal saat itu harga minyak nasional (premium, solar, dan minyak tanah) sudah dinaikkan dua kali pada Maret dan Oktober 2005 (dengan rata-rata kenaikan sekitar 110%).

Menurut Erani, puncak subsidi energi sendiri terjadi pada 2008 ketika pada Juli 2008 harga minyak internasional menembus harga US$ 145/barrel. Pada 2008 subsidi minyak sebesar Rp 139,1 triliun dan listrik Rp 83,9 triliun, sehingga total subsidi energi mencapai Rp 223 triliun. Hasilnya, pada 2005 inflasi meroket menjadi 17,11% dan 2008 sebesar 11,06%. Inilah yang kemudian memicu pelemahan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan tentu saja kenaikan angka kemiskinan. Pada 2005, misalnya, jumlah orang miskin meningkat sekitar 4 juta akibat kenaikan harga BBM tersebut.

Guru Besar FE Unibraw itu mengatakan, kejadian pada 2005 dan 2008 itu nampaknya kembali berulang sekarang, di mana saat ini harga minyak bertengger pada angka US$ 120/barrel. Dipastikan subsidi akan membengkak apabila pemerintah tidak menaikkan harga minyak nasional, sebab asumsi harga minyak yang dipatok dalam APBN 2012 adalah US$ 90/barrel. novi/iwan/bari/mohar/cahyo