NERACA

Jakarta – Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyarankan agar Pusat Promosi Perdagangan Indonesia atau Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) yang berada di luar negeri berubah bentuk menjadi agen penjualan.

"ITPC itu harus berubah bentuk, tidak bisa murni sebagai orang pemerintah, tapi dia menjadi agen penjualan yang bisa mewakili dunia usaha," ujar Ketua Umum GAPMMI Adhi Lukman di Jakarta, disalin dari Antara.

Dia menjelaskan dengan menjadi agen penjualan tersebut, maka ITPC otomatis mendapatkan dukungan pembiayaan dari dunia usaha, seperti "success fee" dan sebagainya. "Sehingga, ITPC kalau memiliki keterbatasan dana dari APBN, mereka bisa menggunakan dana-dana seperti 'success fee' itu untuk membiayai sendiri kegiatan mereka," ujar Adhi.

Dia juga menambahkan dengan adanya dukungan pembiayaan dari dunia usaha, maka ITPC sebagai agen penjualan akan lebih aktif dan agresif untuk mempromosikan serta memasarkan produk-produk Indonesia di negara-negara asing.

Selain menyarankan agar ITPC berubah menjadi agen penjualan yang mewakili dunia usaha, Ketua Umum GAPMMI itu juga menilai pentingnya Indonesia memiliki cetak biru atau "blueprint" strategi perdagangan ekspor.

Cetak biru itu menurutnya penting agar strategi perdagangan ekspor Indonesia tidak berubah-ubah, dan mengetahui apa yang menjadi arah perdagangan Indonesia dalam rangka menembus pasar ekspor.

Adhi juga mengatakan bahwa Indonesia jangan membuat cetak biru strategi yang umum, karena setiap kawasan seperti Afrika dan Eropa masing-masing memiliki cara atau strategi yang berbeda untuk menembusnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mempertanyakan peran ITPC yang dinilai belum optimal dalam mempromosikan dan membantu eksportir memasukkan barang ke negara tujuan. Presiden menilai negara sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam menyelenggarakan promosi di luar negeri, karena ITPC juga merupakan etalase bagi produk-produk Indonesia.

GAPMMI menilai pentingnya Indonesia memiliki cetak biru atau "blueprint" strategi perdagangan ekspor. "Saya pikir penting supaya strategi kita tidak berubah-ubah, dan kita tahu apa yang menjadi arah kita mau menembus pasar ekspor,  dengan cara apa," kata Adhi.

Dia menjelaskan bahwa cara atau "how to" untuk menembus pasar ekspor, siapa yang siap menembus, kemudian dukungannya seperti apa, semua itu harus disiapkan dalam cetak biru strategi perdagangan ekspor. "Bahkan kalau menurut saya cetak birunya itu harus sampai menyusun strategi di setiap zona ekspor, karena masing-masing zona memiliki strategi yang berbeda-beda," ujar Adhi.

Dia juga menambahkan  Indonesia jangan membuat cetak biru strategi yang umum, karena setiap kawasan seperti Afrika dengan Eropa memiliki cara atau strategi yang berbeda untuk menembusnya. "Termasuk dalam cetak biru tersebut ditentukan apa fokus komoditas dan produk, itu harus dijabarkan masing-masing," tuturnya.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data bahwa ekspor industri pengolahan pada Februari 2019 mencapai 9,41 miliar dolar AS atau turun 7,71 persen jika dibandingkan Januari 2019, dan turun 8,06 persen jika dibandingkan Februari 2018.

Presiden Joko Widodo menegaskan, tidak mau investasi dan ekspor Indonesia kalah dari Kamboja dan Laos karena Tanah Air memiliki kekuatan besar, yakni kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Menurut  Presiden Joko Widodo, meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia terlalu lama menyukai ekspor material mentah dan tidak juga berani melakukan industrialisasi dan hilirisasi.

Ia mencontohkan Indonesia mengekspor banyak komoditas seperti karet, minyak sawit mentah (CPO), kopra hingga batu bara dalam bentuk mentah. Padahal, nilai tambahnya bisa lebih besar jika diolah terlebih dulu.

GAPMMI menilai bahwa wacana retaliasi atau balasan dari pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa (UE) terkait rencana pemboikotan kelapa sawit, merupakan strategi Indonesia untuk mendapatkan keadilan. "Saya kira (retaliasi) ini merupakan strategi dari Indonesia karena kita ingin mendapatkan keadilan," kata dia.