Buntut dari OTT, Saham Kratau Steel Ikut Menyusut - Manajemen Harus Dievaluasi

NERACA

Jakarta - Di tengah kerja keras PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) untuk keluar dari kerugian yang tinggal menuai hasil dengan pencapaian positif kinerja keuangan di 2018 kemarin, kini perseroan dihantam dengan berita negatif terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan salah satu direksi perseroan atas dugaan penyuapan. Alhasil dampak dari kabar tersebut, saham emiten baja ini langsung terkoreksi tajam pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (25/3).

Berdasarkan data perdagangan di BEI, kemarin saham KRAS dibuka melemah 20 poin atau 4,13% ke level Rp464. Padahal, untuk periode berjalan 2019, pergerakan KRAS tercatat berada di tren positif.Bloombergmencatat pergerakan saham perseroan menghasilkanreturnpositif 15,42% sepanjang periode berjalan 2019. Amblasnya saham KRAS tidak luput dari sentimen OTT terhadap salah satu direksinya.

Merespon hal tersebut, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, meminta semua direksi dan komisaris PT Krakatau Steel Tbk di evaluasi,”Karena tidak mungkin sebuah kejahatan pengaturan proyek di BUMN hanya melibatkan satu Direksi saja," ujarnya.

Menurut dia, biasanya kejahatan pengaturan proyek di BUMN dikerjakan secara berkomplot. "Dan kebetulan saja mungkin Wisnu Kuncoro yang mendapatkan tugas dalam pengaturan pengadaan barang dan jika mulus tanpa ditangkap KPK, maka hasilnya dibagi-bagi ke direksi lainnya,”jelasnya.

Di samping itu, dia menilai kasus Wisnu Kuncoro itu membuktikan kegagalan Dirut dan jajaran komisaris PT Krakatau Steel dalam mengelola perusahaan pelat merah itu secara transparan dan bersih dari korupsi.”Apalagi, PT KS ini merupakan BUMN yang sudah go publik, sehingga sistem procurement dalam pengadaan barang dan jasa sudah harus menggunakan E- Procurement yang sulit sekali adanya pengaturan pemenang tender pengadaan barang dan jasa," tuturnya.

Maka itu, menurut dia, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Krakatau Steel perlu segera digelar dengan agenda mencopot semua direksi dan komisaris. Sementara analis Panin Sekuritas, William Hartanto mengatakan, selain dari sisi kinerja dan prospek ke depan, emiten juga perlu dinilai dari sisi manajemen dangood corporate governance(GCG). Menurut William, terkait sentimen negatif dari kasus seperti ini, dampak waktunya akan tergantung dari proses kasus yang berlangsung.”Kalau misalnya nanti kabar terbarunya dikatakan tidak terbukti atau kasusnya beres, maka akan kembali naik sahamnya. Tapi kalau makin berat apalagi sampai ada penahanan, maka hati-hati semakin turun,” ujar William.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah satu Direksi perseroan pada Jumat (22/3). Oknum tersebut diamankan terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim menyampaikan penegakkan hukum yang sedang berlangsung tidak mengganggu program kerja dan pencapaian target 2019.Menurut dia, proses restrukturisasi dan rencana 10 juta tonclusterCilegon akan tetap berlanjut.

Dia mengatakan permasalahan ini tidak akan memperlambat atau menurunkan kinerja emiten berkode saham KRAS tersebut. “Saya sudah mengambil langkah antisipasi agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk para mitra konsumen dan perbankan,” jelasnya.

Manajemen KRAS menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kasus tersebut. Pasalnya, saat ini perseroan tengah gencar melakukan pembenahan internal dan perbaikan kinerja dengan mengedapankan profesionalisme dangood corporate governance(GCG). Selain itu, pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah antisipatif, antara lain dengan menghubungi berbagai mitra termasuk perbankan dan diperoleh kepastian bahwa tidak ada masalah dalam hal restrukturisasi yang dilakukan oleh Krakatau Steel selanjutnya.

Silmy Karuim juga menyatakan sudah banyak pembenahan yang dilakukan dalam jangka waktu enam bulan sejak dirinya dipercaya untuk memimpin BUMN tersebut. Dalam hal program pembangunan klaster Cilegon, lanjut Silmy tidak akan berubah dan tidak akan mundur, ini tetap dicanangkan dan akan terus dilakukan. Dia juga mengemukakan bahwa berbagai proyek lainnya sudah berjalan dengan lancar, dan dari segi internal, pihaknya juga akan tetap melaksanakan proses "operational excellece" yang saat ini sudah masuk dalam proses eksekusi. bani

BERITA TERKAIT

Pasca Pemilu 2019 - Trafik Layanan Data Ikut Terkerek Naik

NERACA Jakarta – Momentum pemilihan umum (Pemilu) menjadi berkah tersendiri bagi emiten operator telekomunikasi. Pasalnya, trafik layanan data mengalami pertumbuhan…

Dukung Penyebaran Saham - Berlina Berikan 12 Juta Saham Ke Karyawan

NERACA Jakarta – Dukung pertumbuhan investor di pasar modal, PT Berlina Tbk (BRNA) berencana menerbitkan hak opsi grant 2 dalam…

Rencanakan Buyback Saham - CIMB Niaga Siapkan Dana Rp 25 Miliar

NERACA Jakarta – Agenda rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), selain memutuskan pembagian dividen…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JELANG RAMADHAN HARGA TIKET PESAWAT MASIH MAHAL - Menhub Panggil Operator Maskapai Soal Tiket

Jakarta-Harga tiket pesawat mahal saat ini masih menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Apalagi menjelang Ramadhan 2019, moda udara diprediksi masih…

Persepi: Seluruh Data Quick Count Bersumber Form C1 di TPS

NERACA Jakarta-Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan penjelasan alur quick count dalam sebuah pemilu, termasuk Pilpres 2019. Penjelasan ini…

BPKN: Segera Revisi UU Perlindungan Konsumen! - DINILAI TIDAK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena UU tersebut…