Membangun dan mengembangkan daya saing industri kecil menengah (IKM) sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, tentunya tidak bisa berjalan sendiri tetapi perlu kerjasama dan sinergis antara pemerintah, swasta dan BUMN. Berangkat dari semangat untuk memajukan industri IKM dan bahkan mencetak serta menumbuhkan wirausaha baru Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial, sepakat menumbuhkan wirausaha baru khususnya sektor IKM. Langkah ini ditujukan bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima manfaat bidang kesejahteraan sosial lainnya.

Upaya sinergi kedua belah pihak itu, dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Industri Menengah bagi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dan Penerima Manfaat Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya. MoU ini diteken Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, kemarin.

Kata Mensos, Agus Gumiwang, dalam lima tahun terakhir pemerintah memberikan perhatian serius dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Ini diwujudkan dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial maupun perluasan target sasaran, seperti pelaksanaan PKH dan program bidang kesejahteraan sosial lainnya yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan.”Maka diharapkan lewat kerjasama ini tentu memberikan arti positif karena memang dari keluarga penerima manfaat PKH yang sudah graduasi tetap diberikan pendampingan agar mereka bisa kita terus bantu menjadi wirausaha baru IKM yang bankable. Sehingga, melalui kolaborasi ini, mereka jadi bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi,”tuturnya.

Menurut Agus Gumiwang, kerja sama strategis ini selain dapat menumbuhkan wirausaha baru juga untuk memacu ekonomi dan kesejahteraan yang inklusif. Dengan program kewirausahaan bagi penerima bantuan sosial, diharapkan para penerima manfaat dapat keluar dari keterbatasan ekonomi dengan mewujudkan kemandirian ekonomi sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Nantinya, dari keluarga penerima manfaat PKH yang sudah graduasi mandiri atau naik kelas bisa diakselerasi menjadi pelaku IKM yang berdaya saing.

Selain itu, lanjut Agus, mereka akan menjadi pengusaha yang bankable, sehingga bisa masuk dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara melalui komitmen tersebut, Kemenperin akan mendorong para penerima manfaat bantuan sosial untuk menjadi wirausaha baru yang mandiri dengan memberikan fasilitasi berupa pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis produksi, legalitas usaha, bantuan peralatan, pengembangan pasar berbasis digital, serta penyediaan akses ke sumber pembiayaan.”Selama ini, IKM telah berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dengan kontribusinya, IKM mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pengembangan sektor swasta yang dinamis," kata Menperin, Airlangga Hartarto.

Go Digital

Bantuan dapat digunakan sebagai modal untuk pengembangan usaha sesuai dengan keterampilan para penerima. Pemerintah juga memberikan bimbingan serta pengetahuan kepada penerima manfaat untuk mengelola uang bantuan agar digunakan dengan bijak untuk keperluan produktif sehingga menjadi pengusaha yang andal dan tangguh.

Kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih, di tengah tren ekonomi digital yang berkembang pesat, IKM nasional semakin didorong untuk aktif dalam memasarkan produknya melalui perdagangan online. Dalam hal ini, melalui program e-Smart IKM, Kemenperin telah bekerja sama dengan marketplace dalam negeri, di antaranya adalah Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, Blanja.com, Ralali, dan Gojek Indonesia.

Melalui berbagai kerja sama yang telah dilakukan, diharapkan akan terjadi sinergi dalam pengembangan dan pembinaan IKM yang mengarah pada one stop solution. Contohnya, kolaborasi dengan Google dalam rangka pengembangan kemampuan IKM dalam pemanfaatan fitur-fitur pada aplikasi Google untuk promosi produk dan pengembangan bisnis online.

Disampaikannya, saat ini pelaku IKM harus memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk lebih maju dan berkembang dengan dukungan dari pemerintah melalui program pemanfaatan teknologi digital e-Smart IKM. Diharapkan dengan pemanfaatan teknologi digital seperti melalui media sosial, internet broadband, dan e-Commerce akan membuka peluang bagi para pelaku IKM untuk tumbuh dan berkembang. ‘Pemanfaatan teknologi digital tersebut juga memberikan keuntungan terhadap kenaikan pendapatan hingga 80% bagi IKM,”ungkapnya.

Sebagai informasi, nota kesepahaman antara Kemenperin dan Kemensos ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak ditandatangani dan tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama kelembagaan dalam rangka penumbuhan wirausaha baru. Sementara ruang lingkup MoU tersebut, meliputi pertukaran data dan informasi, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis untuk menghasilkan wirausaha baru yang mandiri, penyelenggaraan program, serta kegiatan berbasis digital dalam rangka pengembangan pasar.

Lewat kerjasama tersebut, pemerintah melakukan penyediaan akses pembiayaan, memfasilitasi dan kemudahan penyediaan bahan baku serta pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kemenperin dan Kemensos. Baik Kemenperin dan Kemensos berharap dengan kerja sama ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh nusantara, dan tentunya meningkatkan daya saing sektor IKM sehingga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, papar Sekjen Kemenperin.

Tercatat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, jumlah IKM mencapai 4,49 juta unit usaha, menjadi sektor mayoritas dari populasi industri di Indonesia. Sektor IKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10,57 juta orang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan industri nonmigas sebesar 20,26%. Adapun, sektor yang paling dominan sebagai penopang antara lain IKM makanan dan minuman, fesyen serta kerajinan.