Kementan Dorong Ekspor Bunga Melati dari Jawa Tengah

NERACA

Jakarta – Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan terus mendorong peningkatan ekspor bunga melati atau "Jasminum sambac" dari Jawa Tengah dengan pengawasan ketat bebas penyakit.

Nilai ekspor bunga melati dari Jawa Tengah selama Agustus 2018 sampai Januari 2019 saja mencapai Rp200,55 miliar dengan tujuan antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, dan Arab Saudi.

"Barantan menjamin kesehatan komoditas melati ekspor ini dengan memperketat pengawasan kesehatan supaya bebas dari hama dan penyakit tumbuhan, seperti serangga hidup," kata Kepala Barantan Ali Jamil saat peluncuran perdana ekspor bunga melati ke Malaysia via Singapura di Tegal, Jawa Tengah, disalin dari Antara di Jakarta.

Dalam rilisnya, Ali menjelaskan bunga biasa digunakan masyarakat beragama Hindu dan Budha untuk ibadah, selain juga sebagai tanaman hias karena memiliki aroma yang wangi untuk penyegar.

Bentuk perawatan yang dilakukan Barantan terhadap komoditas ini di antaranya pencelupan insektisida (dithane) dan pendinginan. Hal tersebut dilakukan agar ekspor melati dapat memenuhi persyaratan "sanitary" dan "phytosanitary" (SPS) negara tujuan. "Kami memastikan melati yang diekspor tidak mengandung serangga dan lain-lain, sehingga aman sampai dan tidak ditolak oleh negara tujuan," kata Ali.

Provinsi Jawa Tengah memiliki sebaran petani bunga melati di Kabupaten Tegal, Pemalang, Batang dan Pekalongan dengan luas area tanam mencapai 600 hektare. Harga bunga potong melati di tingkat petani sebesar Rp30.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Sementara untuk tujuan ekspor, harga di tingkat petani bisa mencapai Rp100.000 per kg. Dengan demikian, petani mendapatkan untung hingga 100 persen.

Hingga saat ini, di Jawa Tengah hanya terdapat sembilan eksportir bunga melati, yang sebagian besar eksportasinya melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Barantan juga melakukan pendampingan kepada petani dan calon eksportir, khususnya para milenial, agar dapat ikut terjun meningkatkan ekspor komoditas pertanian.

Para kelompok tani mendapatkan bimbingan teknis cara pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di lapangan saat budi daya, pembinaan saat proses ekspor dengan penerapan higienis dan sanitasi di area pemrosesan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku senang karena ada produk dengan merek asli Indonesia yang telah "menjajah" lebih dari 100 negara. "Ada Torabika, ada Kopiko," kata Presiden saat menghadiri pelepasan kontainer ekspor ke-250.000 Mayora Group di Pabrik PT Mayora Indah Tbk., Cikupa, Kabupaten Tangerang, disalin dari Antara.

Produk-produk asli Indonesia yang diproduksi PT Mayora Indah Tbk. itu telah berhasil masuk ke pasar ekspor bahkan mampu menjadi pemegang pangsa pasar terbesar di negara lain. Produk itu sudah diekspor di antaranya ke Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, negara-negara di kawasan ASEAN, hingga negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika. "Menjajah dalam artian masuk ke pasarnya," kata Presiden.

BERITA TERKAIT

BRI Online Travel Fair Dorong Pertumbuhan Pariwisata

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung program BRI Online Travel Fair ke-22 yang diinisiasi oleh online travel agen terkemuka Traveloka dengan Bank…

Dorong Ekspor UKM, Kemenkop Perkuat Sinergitas

Dorong Ekspor UKM, Kemenkop Perkuat Sinergitas NERACA Yogyakarta - Kementerian Koperasi dan UKM komitmen untuk terus mendorong koperasi dan UKM…

BI Tahan Suku Bunga Acuan

      NERACA   Jakarta – Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Dongkrak Daya Saing Batik dengan Substitusi Impor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu daya saing industri batik dan tenun dalam negeri. Hal ini dilakukan guna menghasilkan…

Siap Jaga Stabilitas Harga Barang Pokok Menjelang Puasa

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan jajaran pemerintah terutama Kementerian Perdagangan siap menjaga harga dan ketersediaan barang kebutuhan…

IEU CEPA Diminta Dikaji Ulang, Tapi Bukan Karena Sawit

NERACA Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana…