NERACA

Jakarta – Penyerapan jagung oleh Bulog akan lebih optimal tanpa diberlakukannya Harga Pokok Penjualan (HPP). HPP justru menghambat kerja Bulog untuk menyerap jagung dari petani. Terhambatnya proses serapan beras tentu membuat target serapan jagung sebanyak 250.000 ton yang sudah dicanangkan dikhawatirkan tidak akan tercapai.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, HPP sebesar Rp 3.150 per kilogram akan mempersulit penyerapan karena harga di pasaran sudah lebih tinggi dari HPP. Hal ini akan membuat petani lebih memilih menjual hasil panennya ke tengkulak yang menawarkan harga lebih tinggi dari HPP. Walaupun begitu, petani juga tetap tidak akan untung karena hanya memiliki sedikit pilihan untuk menjual hasil panennya. “Kemungkinan petani memutuskan menjual hasil panennya ke tengkulak pada akhirnya akan mengganggu pasokan dan stabilitas harga jagung di pasaran,” jelas Ilman di Jakarta, Rabu (30/1).

Untuk itu, Ilman menyarankan sebaiknya pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli. Pemerintah justru sebaiknya perlu meninjau ulang, jika perlu mencabut skema HPP agar target serapan jagung bisa terpenuhi.

Selain itu, Bulog juga sebaiknya menyediakan gudang sesuai standar untuk penyimpanan jagung ke dalam tiga level sebagaimana yang dilakukan untuk beras. Penyediaan gudang terstandar tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas jagung dan juga untuk  menyesuaikan kondisi pusat produksi Jagung yang notabene tersebar dalam skala keekonomian yang juga beragam

Pemerintah juga perlu mendorong kepala daerah bersama dengan koperasi desa atau petani jagung untuk membangun gudang sendiri. Hal ini akan berdampak positif karena sedari awal, hasil pasca panen dapat dijaga kualitasnya untuk menjamin harga yang tidak terlalu rendah.

Dengan memastikan bahwa kualitas jagung dari petani dari awal sudah sangat baik, pemerintah tidak perlu lagi mengatur harga lewat penerapan HPP. Dengan pembangunan gudang di sentra produksi yang dikelola oleh pemda beserta dengan koperasi petani jagung di masing-masing tempat, diharapkan kualitas jagung bisa lebih bermutu dan bernilai jual tinggi. Apabila kondisi tersebut sudah tercapai, peran HPP tidak diperlukan lagi, karena petani bisa mendapatkan margin dari penjualan jagung dengan kualitas yang lebih baik.

Sementara itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyoroti persoalan terkait dengan ketersediaan jagung yang sangat esensial dan diperlukan untuk memenuhi pakan ternak di berbagai daerah. Perlu ada program advokasi yang diawali diskusi publik konsolidasi peternak untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang terkait dengan itu.

"Permasalahan ketidaktersediaan jagung telah membuat banyak peternak 'layer' dan broiler menderita akibat mahalnya harga pakan dan menurunnya produksi mereka," kata Direktur Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika seperti dikutip Antara.

Sementara itu, Presidium Agri Watch Dean Novel menyatakan data terkait jagung di Indonesia yang tidak jelas mengindikasikan perlunya pembenahan sektor pangan. Novel memaparkan pihaknya juga mempertanyakan mengenai surplus jagung hingga 12,92 juta ton dengan luas panen jagung sekitar 5,3 juta hektare.

"Satu hektare lahan membutuhkan benih jagung rata-rata 20 kilogram, sehingga membutuhkan 106 ribu ton benih. Sementara kapasitas produksi benih nasional tidak pernah melebihi 60 ribu ton. Kekurangannya diambil dari mana," tanyanya.

Pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan jagung petani terutama saat memasuki panen puncak guna mengantisipasi jatuhnya harga jagung. Belum lama ini, telah dibahas membahas persiapan penyerapan produk jagung di sejumlah sentra produksi. "Bulog diperintah beliau untuk menyiapkan penyerapan jagung yang nanti dipanen dari masa panen yang diperkirakan bulan Februari. Sudah panen di Garut, salah satunya. Namun tak hanya di Garut saja," kata Budi. munib