NERACA

Jakarta – Dinilai sukses dalam mengentaskan angka kemiskinan, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) bakal memperluas program bantuan pangan non tunai (BPNT) mencapai 5,3 juta keluarga penerima manfaat di 295 kabupaten atau kota. Dengan demikian, pada tahun ini, Kemensos menargetkan dapat menyalurkan 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan peta daerah mana saja yang lebih dulu dilakukan perluasan BPNT. "Kita lihat dulu kesiapan dari daerahnya seperti apa mulai dari infrastruktur hingga akses kesana bagaimana," katanya di Jakarta, kemarin (28/1).

Tapi secara prinsip, untuk perluasan ini Kemsos telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk pengadaan layanan internet di daerah-daerah. Serta telah menuntut Bank Himbara untuk mempersiapkan aksesibilitas. Bahkan pihaknya memiliki sistem sendiri di daerah-daerah tertentu yang aksesnya sulit untuk bisa menggunakan sistem offline. "Setelah semua datanya masuk baru dimasukkan secara online. Ini sedang kita kembangkan, karena kami tidak menunggu kesiapan ini semuanya dari Kominfo," tambah Andi. "Maka itu kita nyari cara sendiri paling tidak untuk sementara. Mungkin setelah itu kita semuanya sudah lengkap baru bisa online," lanjut dia.

Asal tahu saja, berdasarkan hasil riset independen yang mengevaluasi pelaksanaan program BPNT sepanjang 2018 menegaskan bahwa 96% Keluarga Penerima Manfaat dan 89% e-warong menyatakan puas terhadap pelaksanaan program tersebut. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa KPM dan e-warong merasakan bahwa proses BPNT saat ini mudah dan nyaman sehingga baik KPM maupun e-warong merasakan manfaat positif dari pelaksanaan BPNT tersebut.

Survei tersebut dilakukan oleh lembaga independen MicroSave Consulting Indonesia dalam kerangka kerjasama antara Kementerian Sosial RI dan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF). Survei yang dilakukan dari periode Oktober hingga Desember 2018, mencakup 93 Kota/Kabupaten di 25 Provinsi. Dengan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif yang melibatkan sekitar 2.398 KPM dan 779 e-warong, serta 30 responden lainnya dari KPM dan e-warong melalui wawancara mendalam, pemilihan sampel dilakukan melalui pendekatan acak bertingkat multi-tahap dengan margin error sekitar 5% dan sudah mempertimbangkan ekspansi penerima manfaat BPNT hingga Juli 2018.

Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, tingkat kepuasan KPM dan e-warong yang tinggi tersebut linear dengan data angka kemiskinan BPS yang turun menjadi single digit sekitar 9,82% pada Maret 2018 dan 9,66% pada September 2018. Selain itu, terbukti bahwa bansos yang diberikan oleh pemerintah melalui BPNT memberikan peluang usaha bagi pengusaha mikro khususnya wanita (68%) sehingga mendorong pertumbuhan e-warong KUBE yang dikelola oleh penerima PKH yang pada akhirnya meningkatkan kemandirian masyarakat kurang mampu.”Hasil survey ini bersifat independen dan dapat berlangsung berkat dukungan dari BMGF dan mitra kerjanya di Indonesia, antara lain MicroSave Consulting (MSC) dan Inke Maris & Associates (IMA). Kami sangat mengapresiasi bantuan ini guna mengevaluasi pelaksanaan BPNT 2018,” ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

Berdasarkan temuan dalam riset tersebut, masyarakat penerima manfaat menyatakan lokasi e-warong dekat dengan rumah KPM dengan waktu tempuh sekitar 10 menit (median) dan nilai median biaya pangan per rumah tangga KPM per bulan sekitar Rp700 ribu dengan mayoritas 4 – 5 anggota keluarga dapat memenuhi satu hingga dua minggu atau sekitar 12 – 29%  kebutuhan pangan keluarga tersebut. KPM menyatakan bahan pangan yang diterima kualitas premium dan pasokannya terjamin.

Temuan tersebut menjadi catatan perbaikan yang signifikan atas pelaksanaan program bantuan sosial pada 2017, karena BPNT berhasil memperbaiki ketepatan dalam hal jumlah dan waktu penyaluran bantuan, pengurangan antrian, proses pencairan yang lebih cepat, serta pengurangan secara signifikan masalah teknis yang dihadapi seperti saldo kosong, kerusakan jaringan/sistem. Hal ini mendorong KPM menyatakan kepuasannya terhadap pelaksanaan BPNT tahun 2018. bani