NERACA

Jakarta - Ketika berpidato di konferensi pers Prospektus Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyebutkan ada beberapa cara yang bisa dilakukan negara untuk mengurangi risiko penurunan pertumbuhan ekonomi global. Salah satunya adalah mengurangi utang pemerintah. 

Merespon pernyataan Lagarde, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa pernyataan itu ditujukan untuk sejumlah negara yang memiliki rasio utang yang tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga defisit fiskal di negaranya yang belum memenuhi kategori aman. Ani, sapaan akrabnya, memaparkan, hingga data terakhir di akhir November 2018, rasio utang Indonesia, dalam hal ini, utang pemerintah sebesar 29,9 persen terhadap PDB atau Rp4.395 triliun. Sedangkan, standar kehati-hatian di tingkat internasional menyebutkan rasio utang sebuah negara tidak boleh melebihi 60 persen dari PDB.

"Dari standar internasional, kita masih rendah sekali. Defisit APBN kita juga 1,76 persen PDB, maka itu termasuk defisit yang kecil. Negara lain rasio utang terhadap PDB di atas 60 persen, tapi defisit APBN-nya 2 persen. Jadi tidak relevan untuk Indonesia pernyataan itu. Kita makin menurun (rasio utang)," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (22/1).

Menurut Ani, peringatan IMF soal pengelolaan risiko utang lebih relevan dengan negara yang memiliki rasio utang tinggi terhadap PDB serta defisit anggaran yang membengkak, seperti Italia. Rasio utang Itlia terhadap PDB sebesar 100 persen, dengan defisit anggaran di atas 2,4 persen dari PDB. "Negara itu harus jaga kesiembangan fiskal dengan mengurangi defisit, dengan mengurangi utangnya tanpa membuat growth melemah, kalau melemah, utang turun juga tidak akan menurun," tambahnya.

Lagarde berpendapat, pengurangan utang pemerintah bisa memberikan ruang untuk melawan penurunan ekonomi. Namun hal ini harus dilakukan secara fleksibel dan lebih elastis, agar pengurangannya justru tak semakin menurunkan perekonomian pada negara tersebut. "Mengurangi utang pemerintah yang tinggi akan membuka ruang yang dibutuhkan untuk melawan penurunan di masa depan. Tetapi ini harus dilakukan dengan cara yang adil dan ramah pertumbuhan," ujar Lagarde dalam keterangan resmi.

Dalam prospektus itu, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,5 persen di 2019 karena adanya risiko ketidakpastian ekonomi global yang juga turut disebabkan volatilitas yang tinggi di pasar keuangan. Proyeksi itu turun 0,2 persen dari perkiraan IMF sebelumnya yang diumumkan pada Oktober 2018 lalu. Sementara untuk 2020, IMF memperkirakan ekonomi dunia hanya akan tumbuh 3,6 persen atau turun 0,1 persen dibandingkan proyeksi IMF sebelumnya yang diumumkan pada Oktober 2018 lalu.

Alih-alih dapat melunasi utang, Indonesia disebut tak bisa hidup tanpa hutang. “Bisa tidak Indonesia hidup tanpa utang luar negeri? Tidak bisa,” ungkap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara. Menurut dia, utang diperlukan lantaran dana di dalam negeri tidak cukup untuk menjalankan perekonomian di dalam negeri. Maka itu, Indonesia tetap memiliki utang luar negeri namun dalam rasio yang sehat. Selain itu, kondisi ekonomi dalam negeri juga harus terjaga tetap sehat.

Mirza menjelaskan, utang luar negeri tersebut masih dalam posisi yang aman, tercermin dari rasionya yang sebesar 34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Utang luar negeri tersebut berasal dari pemerintah, korporasi, dan perbankan. Namun, ia mengakui Indonesia tidak boleh gegabah dalam menarik utang luar negeri. Maka itu, BI memberlakukan aturan bagi penarik utang untuk mengajukan izin kepada otoritas.

Bagi korporasi, BI telah menerbitkan aturan yang mewajbkan lindung nilai (hedging) dan standar rating lembaga bagi para penarik utang. Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mengajukan izin kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan. "Ini risk management tools," ujarnya. bari