Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro kembali mengingatkan, pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia menyongsong Revolusi Industri ke-4 atau Industri 4.0. "Benar sekali produktivitas yang masih rendah itu yang menjadi masalah kita yang bisa membuat ekonomi kita tidak bisa tumbuh lebih tinggi," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (17/1).

NERACA

Oleh karena itu, dalam RPJMN tahun 2020-2024, pemerintah memfokuskan pembangunan pada peningkatan dan penguatan kapasitas SDM Indonesia. "Untuk mengatasi produktivitas yang rendah, mau tidak mau 2020-2024 fokus pada penguatan sumber daya manusia," ujar mantan Dekan FEB-UI itu.

Nah, menurut dia, SDM ini tidak lagi bisa dengan pengembangan biasa, karena pada saat yang sama kita berhadapan dengan revolusi industri itu sendiri, jadi kita harus membuat pengembangan SDM yang sesuai dengan revolusi industri keempat, harus menciptakan tenaga kerja dengan keahlian tinggi dan spesifik.

Salah satu ujung tombak pemerintah untuk mencetak SDM kompeten adalah lewat pendidikan vokasi. Ke depan, pendidikan vokasi akan didesain sehingga dapat menjawab kebutuhan SDM di tengah perkembangan industri. "Jadi vokasi itu kita harapkan bisa menciptakan keahlian tinggi dan spesifik, bahkan di vokasi kita sendiri harus ada perubahan kurikulum supaya lebih adaptif apa yang menjadi kebutuhan pasar di masa depan, bukan yang sekarang," ujarnya.  

Menurut dia, di masa depan kalau ada kebutuhan digital, kebutuhan revolusi industri ke-4, adalah bidang vokasinya yang spesifik harus diarahkan ke sana, setelah spefisik, kualitasnya juga harus ditingkatkan sehingga bisa menjadi tenaga kerja yang memang dicari.

Karena itu, menurut Bambang, tantangan untuk sektor manufaktur adalah meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk. Saat ini produk manufaktur Indonesia masih belum terlalu meyakinkan dari kedua sisi tersebut. "Jadi tantangan buat industri manufaktur kita adalah meningkatkan nilai tambah karena industri manufaktur secara umum nilai tambah relatif rendah, produk relatif tidak unik, sehingga persaingan dengan negara lain begitu kuat," ujarnya.

Dia mengatakan, inovasi di sektor manufaktur yang berujung pada produk bernilai tambah harus terus didorong. Hal tersebut penting, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah dan ekspor komoditas. Maka yang harus didorong adalah inovasi, dan inovasi produk, sehingga nantinya produk kita akan punya nilai tambah yang lebih tinggi dan relatif lebih unik, kalau sudah seperti itu nantinya produk kita akan lebih kompetitif secara ekspor, tidak lagi kita bergantung kepada sawit, batubara, tergantung kepada minyak untuk mendapatkan devisa," tutur dia.

Karena itu, revolusi industri yang mendorong pengembangan produk manufaktur yang memiliki nilai tambah sudah selayaknya dilakukan. "(Revolusi industri) Tentunya bukan sudah siap, tapi harus disiapkan, karena sekarang gini kalau kita lihat struktur industri manufaktur kita untuk ekspor belum terlalu meyakinkan, artinya masih kalah dengan komoditas, padahal ke depan kita tidak boleh lagi tergantung pada komoditas, harus digantikan dengan produk yang punya nilai tambah lebih," ujarnya.

Problem Kemiskinan

Selain itu, Bambang mengatakan pemerintah terus berupaya menekan koefisien gini ratio. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan angka gini rasio dapat ditekan ke 0,38. "Target kita (gini rasio tahun 2019) 0,38," ujarnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2020-2024, gini rasio ditargetkan turun ke kisaran 0,36. "Kita tetap berupaya menurunkan gini rasio, sampai menjurus ke 0,36-0,37 ya di 2020-2024. Itu tingkat yang kami anggap cukup aman, meskipun bukan yang terbaik, tapi cukup aman untuk menjaga gejolak dari ketidakmerataan," ujarnya.

Mantan Menkeu itu menuturkan, pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi untuk mencapai target tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi digital dan revolusi industri ke-4. "Nah untuk bisa mencapai ke sana pada saat yang sama ada revolusi industri 4 tadi bagaimana meningkatkan inklusivitas dari digital ekonomi," ujarnya.

Selain itu, Bambang mengingatkan peningkatan kapasitas dan keterampilan harus terus dilakukan. Cara memperkuat inklusivitas adalah dengan mencetak tenaga kerja yang sesuai, sehingga mereka tidak tertinggal. "Ketika ada digital economy dan revolusi industri mereka tetap bisa bekerja dan berusaha. Pada saat yang sama orang orang yang sudah keluar dari kemiskinan harus diupayakan mendapatkan pekerjaan atau usaha yang berkesinambungan yang tentunya sejalan dengan revolusi industri ke-4," ujarnya.

Terkait angka kemiskinan, Bambang mengatakan pemerintah menargetkan angka kemiskinan di kisaran 9% pada tahun ini. "Target kita mendekati 9, turun ke 9. Lima tahun ke depan targetnya agak ambisius, menjurus ke 5 persen. Tapi kan lima tahun ke depan," tutur dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio sebesar 0,384 pada September 2018. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, angka tersebut menurun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389. Sementara itu, jika dibandingkan dengan gini ratio September 2017 sebesar 0,391, turun sebesar 0,007 poin.

BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 mencapai 25,26 juta orang atau sebesar 9,66%. Angka kemiskinan ini menurun 0,28 juta orang dibandingkan Maret 2018. Membandingkan dengan 10 tahun lalu, jumlah penduduk miskin Indonesia ternyata menurun dari sebelumnya sebesar 15,42% atau sekitar 34,96 juta jiwa di 2008.

Menurut Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungky Sumadi, sejumlah faktor pendorong menurunnya angka kemiskinan di Indonesia. Faktor pertama, pada periode 2007-2008 program pengentasan kemiskinan masih dalam persiapan. Salah satunya penyaluran beras miskin.

"Pada 2007 itu program-program masih dalam persiapan. Jadi misalnya penyaluran beras miskin, kita masih menggunakan jumlah tidak sebesar sekarang. Caranya juga membagikan langsung ke masyarakat oleh Bulog," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Menurut dia, pencatatan pembagian beras secara langsung ini tidak cukup efektif. Sebab, masyarakat Indonesia yang terkenal memiliki toleransi cukup besar membagikan beras yang dimiliki dengan tetangga yang tidak tercatat miskin tetapi tergolong miskin. Sehingga, ketika dilakukan pencatatan oleh BPS, bantuan yang dilaporkan hanya yang diperoleh.

"Begitu BPS datang, dia tanya ibu dapat beras miskin berapa? dia laporkan hanya 5 Kg, padahal sebetulnya dia 10 Kg. Nah jadi pada saat dicatat BPS, ibu itu hanya dapat 5 Kg. Harga beras misalnya 8.000 dari pemerintah dia harusnya dapat Rp 80.000 tapi tercatat hanya Rp 40.000," ujarnya.

Faktor kedua, kata Pungky, adalah jaminan kesehatan masih sangat minim. Pemerintahan saat itu menggunakan program Askeskin/Jamkesmas, di mana kepesertaan masyarakat di dalamnya masih sangat sedikit. "Kedua, pada waktu itu belum ada BPJS. Sehingga waktu itu jaminan kesehatan masih Askeskin. Itu kepesertaanya masih sangat terbatas. Pada saat dihitung BPS masih kecil yang dapat," ujarnya.

Faktor ketiga, pada 2008, program keluarga harapan baru satu tahun berjalan setelah dicanangkan pada 2007. Sehingga dampaknya belum benar-benar terasa. "Ketiga, PKH baru jalan tahun 2007. Jadi kalau kemiskinan 2008, PKH masih jumlahnya masih sekitar 530.000. Itu adalah program kemiskinan masih sangat sederhana," tutur dia.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah pun terus melakukan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Pada 2019, sejumlah program terus dijalankan. Perbaikan data dan cara penyaluran bantuan terus dioptimalkan. Sejumlah kebijakan baru juga dikaji, salah satunya penyaluran dana desa yang semakin terarah dan menjangkau banyak masyarakat. bari/mohar/fba