Asosiasi Petani Tuding Oknum Kemendag “Bermain” - TATANIAGA GULA NASIONAL KACAU

Jakarta – Kalangan petani tebu yang tergabung dalam Asosisasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menuding adanya oknum pejabat Kementerian Perdagangan yang bermain di balik kebijakan pemerintah membuka keran impor gula mentah (raw sugar) sebanyak 240.000 ton. Mereka menilai penetapan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai importir gula mentah ratusan ribu ton itu menyalahi ketentuan yang dibuat oleh Kemendag sendiri.

NERACA

“Saat ini kan malah untuk impor gula mentah diberikan kepada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia. Hal ini tentu mengindikasikan adanya "permainan" wakil menteri, karena dia yang paling ngotot, tetapi ini perlu dibuktikan terlebih dahulu,” jelas Ketua APTRI, Arum Sabil kepada Neraca, Minggu (11/3).

Lebih jauh Arum menjelaskan, kisruh kebijakan impor gula ini lebih dikarenakan adanya oknum dari pemerintah yang “bermain”. Karena saat ini, seharusnya impor gula terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, impor gula kristal harus diberikan pada importir terdaftar, sementara impor gula mentah untuk importir produsen.

Karena itu, dia mengharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk untuk menganalisa apakah ada kemungkinan deal-deal dalam hal impor gula. Sehingga, tragedi impor gula seperti 1998 tidak perlu terjadi lagi. “KPK harus masuk, karena kalau gula mentah diberikan kepada PPI memungkinkan terjadinya kebocoran dimana-mana,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan ada tiga alasan pemerintah hanya menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai importir. Pertama, dengan impor satu pintu akan meningkatkan posisi tawar saat melakukan transaksi.

Alasan kedua, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), saat ini sedang tidak beroperasi menggiling tebu karena masih tahap pemeliharaan mesin. Ketiga, Bulog yang tahun lalu mendapat tugas mengimpor gula, namun kinerjanya tidak terlalu baik.

"Jadi sudah jelas, keputusan pemerintah ini untuk menguatkan posisi kita untuk meningkatkan daya tawar. Biasanya, kalau Indonesia akan mengimpor, banyak importir gula yang menyebabkan posisi tawar menawar menjadi lemah dan harganya akan melambung tinggi," ujarnya.

Penunjukkan kepada PPI karena perusahaan ini dinilai paling siap melakukan importasi dibandingkan BUMN lain yang sebelumnya pernah ditugasi untuk mengimpor gula, yakni PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PT RNI, dan Bulog.

Dia juga menjelaskan importasi gula mentah sebanyak 240 ribu ton terpaksa dilakukan akibat tidak tercapainya target produksi. Hal ini dikhawatirkan menyebabkan kekurangan pasokan gula kristal putih (GKP) di kawasan Indonesia timur dan daerah non sentra produksi pada Mei hingga Juni sebesar 220 ribu ton.

Namun, lantaran PPI tidak memiliki pabrik, Deddy mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada PPI untuk menunjuk pabrik gula yang akan menggiling gula mentah menjadi GKP. “Kami akan gunakan seluruh kapasitas yang ada yang bisa giling 240 ribu ton dalam 1 bulan, harus gunakan semua pabrik," ungkapnya.

Yang terpenting, lanjut dia, PPI harus bisa mengolah gula mentah menjadi GKP dalam waktu 1 bulan. GKP hasil pengolahan gula mentah, tidak boleh lagi beredar sesudah 31 Mei. Pasalnya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 527 Tahun 2004 tentang ketentuan impor gula. Dalam ketentuan tersebut, importasi gula tidak boleh dilakukan sebulan sebelum dan sesudah musim giling. Dengan perkiraan musim giling tahun 2012 dilakukan pada Mei, sehingga importasi harus dilakukan paling lambat 30 April.

Tolak Kenaikan HPP

Sementara itu, Ketua Forum Industri Pengguna Gula (FIPG), Franky Sibarani menyatakan menolak rencana pemerintah menaikan Harga Patokan Petani (HPP) untuk gula kristal putih (GKP) sebesar Rp 8750/Kg naik 25% dari Rp 7.000 /kg. Dia menilai kebijakan tersebut sangat tidak tepat sasaran. Kenaikan HPP sangat merugikan rakyat, termasuk industri rumah tangga. “Kenaikan HPP Gula tidak tepat karena jelas dinikmati oleh sekelompok orang yakni pedagang,” kata Franky, kemarin.

Jika HPP Gula naik 25%, Franky menjelaskan, akan terjadi kenaikan nilai harga terkecil sebesar Rp1500/kg untuk biaya retail seperti biaya distribusi dan margin untuk pedagang. “Minimal harga eceran gula Rp10.250 per kilogram, dan konsumen pasti akan tersandera dengan harga di atas Rp10.000/kg lebih,” ujarnya.

Selain itu, nasib produksi industri rumah tangga seperti industri makanan dan minuman, daya saingnya akan semakin menurun tajam, biaya produksi yaitu gula yang semakin membengkak. “Bahkan bisa terjadi bangkrut,” cetusnya.

Franky juga mengatakan, masalah utamanya ada di efisiensi produksi gula dalam negeri yang berbanding jauh dengan efisiensi produksi gula swasta. Kenyataannya, produksi gula dalam negeri hanya sekitar 40% untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan industri, sisanya sebagian besar di penuhi oleh produksi gula swasta. “Saya berharap kepada Meneg BUMN Dahlan Iskan untuk mengoptimalisasi efisensi produksi gula dalam negeri,” tegasnya.

Itulah sebabnya, dia meminta supaya pemerintah tidak mempertahankan industri gula yang tidak efisien. Gula yang dihasilkan Pabrik Gula BUMN kurang dari 50%, tetapi pemerintah setiap tahun harus memberikan perlindungan terhadap Pabrik Gula yang tidak efisien dengan cara menetapkan HPP. Dia mencontohkan produsen gula swasta, Sugar Group, dengan efisiensinya bisa menekan HPP di bawah Rp7000/kg.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan kepentingan pelaku usaha gula termasuk petani dengan pemerintah sejauh ini tak pernah mencapai titik temu. Terkait dengan stok gula yang menipis, pemerintah kerapkali mengambil jalan pintas dengan mengimpor gula.

Natsir tak menutup mata tentang adanya pihak-pihak yang diuntungkan dengan impor gula dan akan memperjuangkan mati-matian agar Indonesia tetap impor gula. Impor gula ini, jelasnya, tidak terlepas dari permainan importir dengan oknum birokrat yang berkaitan dengan soal rekomendasi hingga izin impor gula. "Tak bisa dipungkiri ada saja konspirasi untuk menggolkan impor gula," ujarnya.

novi/ahmad/iwan/yahya/munib

Related posts