NERACA

Jakarta – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memangkas semua fasilitas pejabat negara dan birokrat. Dari pemangkasan dana tersebut, pemerintah dapat melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) daripada harus menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Dalam APBN-P 2012, Pemerintah mengubah asumsi Indonesia Crude Price (ICP) menjadi US$ 105 per barrel. Tanpa revisi tersebut, subsidi untuk BBM akan bertambah seberar Rp 55 triliun menjadi Rp 178 triliun. Untuk membiayainya, pemerintah harus menambah utang baru Rp 130 triliun. Namun, jika fasilitas birokrat dan pejabat negara bisa dipangkas, maka Pemerintah tak perlu lagi berutang ke negara lain.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Prof DR Ahmad Erani Yustika, pada tahun 2012, belanja birokrasi mencapai sekitar Rp733 triliun. Pemerintah memang mengusulkan belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada 2012 dipangkas sekitar Rp 22 triliun, namun pemotongan anggaran Kementerian dan Lembaga terlalu kecil, dan mestinya bisa lebih besar lagi.

“Karena anggaran yang dipangkas hal–hal yang bersifat sekunder. Belum menyentuh semua fasilitas yang digunakan para birokrat,” tandas Erani Yustika saat dihubungi Neraca, Kamis (8/3).

Erani mengaku prihatin saat ini para birokrat sangat tidak punya sense of crisis. Bahkan lebih asyik memakai semua fasilitas yang diberikan negara, tanpa memikirkan rakyat kecil.  “Karena itu,  pemerintah harus pangkas fasilitas PNS agar efisien demi menyelamatkan APBN,” jelasnya

Saat ini, imbuh Erani, anggaran negara banyak tersedot untuk membayar gaji PNS. Padahal, para abdi negara yang jumlahnya semakin banyak itu tak memberikan sumbangsih besar untuk negara. “Kalau itu dibiarkan maka akan jadi beban, beban anggaran negara, Jadi saat ini lebih banyak PNS ketimbang kerjaannya,” terangnya.

Senada dengan Erani, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengungkap, penyebab RAPBN yang diajukan pemerintah sering berselisih atau ditolak DPR bukan atas dasar tidak memenuhi kepentingan masyarakat, tetapi karena kepentingan dari DPR itu sendiri untuk mendapatkan jatah yang seharusnya dinikmati oleh rakyat. “Itu trik DPR-nya sendiri untuk mendapatkan jatah pribadinya dan setoran untuk partai mereka,” tegasnya.

Menurut Uchok, apabila DPR memang benar-benar menolak pengajukan anggaran demi  kepentingan rakyat, seharusnya DPR membuat RAPBN tandingan agar bisa "diadu" atau dibandingkan dengan RAPBN yang diajukan pemerintah. “Tapi selama ini, DPR tidak pernah melakukan membuat budget tandingannya,” lanjutnya.

Namun di sisi lain, Uchok juga menengarai pemerintah dalam membuat RAPBN juga membawa banyak titipan atau kepentingan luar negeri. Hal ini bisa dilihat dari RAPBN Perubahan 2012. Dalam APBN tersebut, pengajuan tambahan hanya untuk kepentingan menaikan BBM dan mencabut subsidi dari RAPBN 2012 dengan alasan harga minyak mentah yang melambung. “Padahal, pernah harga minyak mentah naik sampai diatas US$100 per barel, pemerintah tidak melakukan Perubahan APBN, karena pada waktu itu, tidak ada tekanan politik dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum) asing, seperti Petronas, Shell, dan yang lainnya,” tandasnya.

Muhammad Qudrat Nugraha, dosen pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengakui adanya in-efisiensi APBN. Ujung-ujungnya malah membuat anggaran itu bocor kemana-mana. “Kenyataannya memang seperti itu, anggaran yang disusun memang tidak efisien,” ujar Qudrat.

Akibat kondisi ini, Qudrat menilai, kisruh in-efisiensi anggaran tidak akan hilang dalam 10 tahun mendatang. Pasalnya ada ketidakberesan dalam penyusunan anggarannya. Dimana itu membuat orang kaya semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin.

Tidak efisiennya anggaran juga dikritisi Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut Ade Irawan, peneliti ICW, anggaran APBN setiap tahunnya naik, namun tidak memberi dampak kesejahteraan pada rakyat. “Hal ini memperlihatkan negara telah salah urus dalam soal APBN, sejumlah indikasi yang mengarah pada buruknya pengelolaan APBN tersebut,” tegasnya

Walaupun ekonomi tumbuh positif, tukas Ade, namun belum mampu menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. “Mestinya pertumbuhan ekonomi diselaraskan dengan pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru,” tukasnya.

Erik Kurniawan, peneliti Indonesia Parliamentary Center (IPC), alokasi anggaran untuk birokrasi harus dipangkas. Idealnya, anggaran buat birokrasi maksimal sebesar 40% dan untuk program penbangunan harus mencapai 60%.

Dia menambahkan, dibutuhkan perampingan anggaran, dimana anggaran administrasi di birokrasi harus diminimalisir dan ditujukan kepada program pemerintah yang mensejahterakan masyarakat. “Efektifitas anggaran birokrasi harus dikejar, banyak sekali terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran,” ujarnya.

Terkait perampingan anggaran birokrasi guna menutupi  subsidi BBM, papar Erik,  hal ini tidak tepat sasaran juga. Fasilitas BBM banyak dinikmati kalangan menengah ke atas sehingga pengalihan anggaran birokrasi ke subsidi BBM tidak tepat. "Masyarakat miskin tidak menikmati subsidi BBM, sehingga tidak tepat juga anggaran birokrasi dipotong kemudian dialihkan kepada subsidi tapi sayangnya banyak dinikmati oleh kalangan atas," ujarnya

Apalagi, jelas Erik, sangat terlihat tidak adil dalam hal penyusunan anggaran karena tidak pro rakyat. Masalahnya, pengguna subsidi BBM banyak dinikmati oleh kalangan atas termasuk para birokrat dan pejabat negara. “Penyusunan anggaran belum pro rakyat, terlalu sedikit dana untuk kesejateraan rakyat,” tandasnya.