NERACA

Jakarta-Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memprediksi ada tiga pola serangan siber yang berpotensi mengganggu jalannya proses Pilpres 2019. Ke-3 jenis serangan siber itu adalah Hack, Leak dan Amplify.

"Hack, melakukan proses peretasan terhadap infrastruktur penghitungan suara," kata Direktur Deteksi Ancaman BSSN Sulistyo di Jakarta, pekan lalu.

Kemudian Leak, yakni adanya upaya suatu pihak membocorkan informasi. Leak informasi, menurut dia, bisa dari penyelenggara pemilu ataupun pesaing peserta pemilu. Ini berkaitan dengan upaya pencurian informasi pribadi pesaing, kemudian diviralkan menjadi black campaign. Sedangkan amplify adalah memviralkan sejumlah data pribadi salah satu peserta pemilu. Kasus ini sering terjadi di Indonesia.

Tidak hanya itu. Sulistyo juga mengungkapkan kemungkinan terjadi serangan siber dari luar negeri saat pemilu. Namun, bukan hanya dari pihak negara lain tapi berpura-pura seperti berasal dari luar wilayah Indonesia. "Artinya, bisa jadi IP address-nya dari luar negeri, tapi belum tentu dari sana. Bisa saja cuma IP yang dioperasikan melalui satu negara," ujarnya.

Sulistyo mengatakan, BSSN mengamati sejumlah kejadian pemilihan umum di negara lain sebagai cara melihat pola dan statistik serangan. Beberapa di antaranya Brexit di Inggris dan Pilpres 2016 di Amerika Serikat. Dari situ akan terlihat deteksi ancaman yang akan terjadi di Indonesia. "Dari statistik yang masuk itu 40% serangan yang masuk itu bentuknya malware. Jadi bisa virus, trojan, bot, dan terakhir ransomware," ujarnya.

Menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, BSSN melihat serangan siber meningkat drastis. Dalam waktu sepuluh sudah ada 207,9 juta serangan siber yang berhasil dideteksi. Angka ini melonjak tajam jika dibandingkan pada temuan sebelumnya pada periode Januari–Juni 2018 yang hanya ada 143,6 juta serangan. Memasuki Oktober 2018, serangan meningkat menjadi 207,9 juta.

Menurut Kepala BSSN Djoko Setiadi, dari ratusan juta serangan siber yang terjadi, serangan trojan paling banyak. Selain itu, ada sekitar 36 juta aktivitas malware paling banyak menyerang domain ac.id, co.id, dan go.id. Terdapat juga 2.363 pengaduan publik dengan 61% berupa fraud.

“Potensi ancaman serangan siber terus berkembang semakin pesat bahkan lebih cepat dari perkembangan teknologi dan kemampuan antisipasinya sehingga berisiko mengakibatkan krisis di segala bidang dengan skala penyebaran masif,” ujar Djoko.

Menurut dia, ancaman siber dan potensi serangannya selalu ada dan berkembang dengan pesat, baik dari sisi teknik, prosedur yang digunakan, maupun penyebarannya. “Targetnya tidak hanya terjadi pada institusi publik saja, namun juga menyerang institusi pemerintah. Kami berharap BSSN bisa membantu organisasi pemangku kepentingan dalam mengetahui dan memahami pergeseran perilaku serangan dan ancaman siber serta memberikan informasi yang dibutuhkan agar organisasi semakin siap dalam mewujudkan ketahanan dan keamanan siber,” tutur dia.

Saat ini sangat dibutuhkan kolaborasi dan sinergi berbagai pemangku kepentingan keamanan siber nasional untuk membangun kepercayaan, kapabilitas, dan mekanisme koordinasi yang cepat dalam mendeteksi ancaman serangan siber. Djoko pun berharap melalui seminar ini ancaman dan serangan siber menjelang Pemilu 2019 bisa ditangani dengan baik dan tidak meluas.

“Melalui kegiatan ini menjadi upaya mengantisipasi tren ancaman siber dan memberikan peringatan pada instansi terkait. Dengan begitu, diharapkan pada sektor pemerintah, sektor infrastruktur informasi nasional, dan sektor ekonomi digital, siap menghadapi ancaman siber tersebut,” ujarnya.

Lebih jauh Djoko memaparkan, ancaman siber dan potensi serangannya selalu ada dan berkembang dengan pesat. Baik dari sisi teknik, prosedur yang digunakan, maupun penyebarannya. “Targetnya tidak hanya terjadi pada institusi publik saja, namun juga menyerang institusi pemerintah,” ujarnya. mohar