Pajak Restoran Penyumbang Terbesar Pendapatan Tangerang

Pajak Restoran Penyumbang Terbesar Pendapatan Tangerang

NERACA

Tangerang - Pajak restoran dan hotel menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah Kota Tangerang, dari tujuh pelayanan yang diberikan pemerintah kota setempat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang, M Noor, di Tangerang, Rabu (28/11), mengatakan ketujuh jenis pelayanan yang diberikan pada masyarakat dan menjadi sumber penerimaan itu yakni hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, PJU, dan air bawah tanah. Rincian penerimaan dari pajak restoran, pada tahun 2014 sebesar Rp182 miliar dan meningkat menjadi Rp211 miliar pada tahun 2015, tahun 2016 menjadi Rp230 miliar, 2017 naik menjadi Rp247 miliar, dan sampai September 2018 realisasinya mencapai Rp144 miliar.

Kemudian pendapatan dari pajak hotel mulai dari tahun 2014 dengan realisasi sebesar Rp32 miliar dan kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar Rp43 miliar. Pada 2016 kembali naik menjadi Rp50 miliar, 2017 meningkat menjadi Rp51 miliar, dan sampai September 2018 penerimaan dari pajak hotel terealisasi Rp39 miliar.

Ia menjelaskan setiap tahunnya selain pendapatan pajak yang meningkat, juga ada penambahan laporan data wajib pajak. Pada bulan Januari hingga Maret, tercatat ada 64 wajib pajak baru yang terdiri atas hotel, restoran, hiburan, parkir dan air tanah."Dengan target yang terpacai pada setiap tahunnya, maka pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang juga akan terus meningkat," kata dia.

Pihaknya terus berupaya dengan berbagai cara agar para pengusaha pajak dapat membayar pada tepat waktu dan tidak terjadinya manipulasi."Kami meningkatkan pendapatan dengan menggiatkan penarikan pajak melalui usaha yang ada dan dijalankan," ujar dia.

Sementara itu untuk mempermudah pelayanan pajak, BPKD Kota Tangerang telah menerapkan aplikasi sistem informasi pajak daerah. Dari tujuh jenis pelayanan, sudah ada lima jenis yang bisa dilaporkan dan dibayar secara online"Yang dua masih dalam tahap atau offline yakni pajak air tanah dan reklame karena harus hitung dulu jumlah pemakaiannya," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

Konsensus Kejar Pajak

Pentingnya pajak sebagai penerimaan Negara, terungkap saat sejumlah menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20 pada awal Juni 2019…

Wakil Presiden - Ancaman Terbesar Indonesia Bukan Lagi Perang Fisik

Jusuf Kalla Wakil Presiden Ancaman Terbesar Indonesia Bukan Lagi Perang Fisik  Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tantangan yang…

Audien Dengan Dirjen Pajak - BEI Keukeuh Suarakan Hapus Pajak ETF

NERACA Jakarta – Mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait soal insentif penghapusan pajak exchange traded fund (ETF) dalam…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Milad Seabad, TK ABA Gelar Berbagai Kegiatan

Milad Seabad, TK ABA Gelar Berbagai Kegiatan  NERACA Jakarta - Di usianya yang kini mencapai Satu Abad (1919 – 2019),…

BRG Libatkan Tokoh Agama Edukasi Petani Sumsel

BRG Libatkan Tokoh Agama Edukasi Petani Sumsel   NERACA Palembang - Badan Restorasi Gambut (BRG) melibatkan tokoh agama Islam untuk mengedukasi…

Diskominfo Kota Sukabumi Giatkan Program DBHCHT

Diskominfo Kota Sukabumi Giatkan Program DBHCHT   NERACA Sukabumi - Bersama dengan tiga Dinas lainya, yakni Diskopdagrin, Dinas Kesehatan, dan Disnakertrans.…