Infrastruktur Dasar Ekonomi

Fakta pengalaman pembangunan di sejumlah negara yang berkembang pesat, pembuat kebijakan memahami bahwa pembangunan yang sukses memerlukan komitmen selama beberapa dekade dan adanya tawaran mendasar antara masa sekarang dan masa depan. Bahkan pada tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi sekitar 7-10%, membutuhkan waktu puluhan tahun bagi sebuah negara untuk membuat lompatan dari pendapatan rendah sampai relatif tinggi. Namun Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahan Jokowi – JK sudah berupaya melakukan lompatan yang jauh ke depan agar dapat mengejar tingkat pertumbuhan menengah di kisaran 6-7%.

Kita perlu kiranya melihat lebih cermat upaya pemerintah mengarahkan fokus pembangunan pada maritim, pangan dan energi sebagai salah satu aspek solutif untuk memajukan perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 169 triliun (dialokasikan pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perumahan Rakyat). Sementara sesuai dengan fokus pemerintah yaitu pembangunan prioritas pada sektor maritim, energi dan pangan dengan anggaran Rp107 triliun.

Sejumlah pengamat ekonomi menilai pembangunan dan perbaikan infrastruktur sangat menentukan dalam menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Buruknya kondisi infrastruktur ini berdampak langsung pada rendahnya daya saing perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari tingginya biaya logistik di Indonesia yang mencapai 24% dari biaya produksi. Bandingkan dengan Thailand (13%) serta Vietnam dan Malaysia (15%). Harford dalam bukunya“The Undercover Economist (2006)”menyebutkan, pemikir ekonomi menggunakan cara pikir bahwa kekayaan ekonomi datang dari kombinasiman made resourcesseperti jalan raya, pabrik-pabrik, mesin dan sistem komunikasi, modal insani seperti kerja keras dan pendidikan, sertatechnological resourcesseperti teknikalknow-howatau teknologi tinggi yang sederhana.

Seperti kita ketahui sejak 2014, belanja untuk infrastruktur meningkat sangat signifikan. Dan, diharapkan akan terus berlanjut ke tahun berikutnya, sehingga diharapkan bisa mengejar negara lainnya, seperti China dan India yang belanja infrastrukturnya terhadap PDB telah di atas 7%. Saat ini, Indonesia hanya di level 4%. Ini setidaknya sampai 2017, ada 244 proyek strategis nasional (PSN) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan nilai investasi lebih dari Rp 4.000 triliun. Beberapa dari proyek itu telah selesai dikerjakan.

Kemajuan pembangunan infrastruktur di era Jokowi yaitu pembangunan jalan Trans Papua; revitalisasi Bandara Silangit di Sumut; revitalisasi Bandara Komodo di Labuan Bajo-NTT; Tol Trans Jawa sampai Batang dan Tol Trans Jawa sampai Solo; Pembangunan bandara dan pelabuhan Tapaleo, Bicoli dan Wayabula di Maluku Utara; pembangunan jalan sepanjang 1.900 Km dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara; pembangunan pembangkit listrik 35GW; penyediaan kapal terjadwal lewat program tol laut; pembangunan 69 bendungan diseluruh Indonesia hingga tahun 2019. Pemerintah sedang membangun Palapa Ring yakni infrastruktur serat optik sepanjang 36.000 Km untuk menjangkau 440 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Palapa Ring akan selesai pada 2018. Disamping itu, pemerintah akan membangun infrastruktur jaringan internet dengan satelit yang ditargetkan selesai 2021.

Target infrastruktur nasional tahun 2018 yaitu sektor sumber daya air membangun 47 bendungan (11 baru, 36 masih berlangsung); 106 Km pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir; pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai (11 Km); pembangunan jaringan irigrasi baru (54.000 hektar); rehabilitasi jaringan irigasi (160.000 hektar); pembangunan pengendali lahar/sedimen (16); pembangunan embung (54 buah); pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air baku (4,5m3 per detik). Sektor jalan yaitu pembangunan jalan sepanjang 864 Km, preservasi jalan sepanjang 46.000 Km, pembangunan jembatan (8.037m), pembangunan jalan layang/terowongan (588 Km), pembangunan tol (25 Km) dan preservasi jembatan (497.515 m). Sektor perumahan yaitu pembangunan rumah khusus (5000 unit); rumah susun (6.238 unit), PSU perumahan (15.400 unit) dan rumah swadaya (180.000 unit). Sektor cipta karya yaitu pembangunan SPAM (13.059 liter/detik), penanganan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan (1990 ha), penanganan infrastruktur kawasan permukiman perdesaan (867 ha), pengolahan air limbah (648.018 KK) dan pelayanan sistem persampahan (2.072.904KK).

Prospek cerah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 tercermin dari data yang dirilis Bank Indonesia yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1-5,2% pada 2018. Sementara, prediksi versi pemerintah kemungkinan berkisar antara 5,1-5,3%. Pada 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berkisar antara 5,0-5,4%. Kemudian, pada 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus bergerak naik ke kisaran 5,3-5,7%. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi langsung menuju level sekitar 6% selama periode 2020-2021. Prediksi tersebut hendaknya bukan perkiraan di atas kertas dan janji belaka, tetapi perlu direalisasikan ke dalam strategi pemerintah yang sudah mulai dari awal merintis program pembangunan IMEP (Infrastruktur, Maritim, Energi dan Pangan) berkelanjutan.

BERITA TERKAIT

RAPBD Banten 2019 untuk Infrastruktur Rp1,17 Triliun

RAPBD Banten 2019 untuk Infrastruktur Rp1,17 Triliun NERACA Serang - Pemerintah provinsi Banten menganggarkan sekitar Rp1,17 triliun dalam RAPBD Banten…

Reformasi Struktural Ekonomi, Mulai dari Mana?

Oleh: Pril Huseno Mencermati pelemahan rupiah yang (kembali) terjadi dan semakin melebarnya current account deficit (CAD) Indonesia, suara-suara agar Indonesia…

Kepemilikan Asing Boleh 100% di 54 Sektor Usaha - PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE) KE-16

Jakarta-Pemerintah kini terbuka mengizinkan pihak asing untuk memiliki 100% saham di 54 sektor usaha setelah dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Dampak Disrupsi Teknologi

Dahsyatnya dampak disrupsi teknologi akhirnya diakui oleh pemerintah. Menaker Hanif Dhakiri mengungkapkan, sekitar 56% tenaga kerja di dunia diprediksi akan…

Perlu Evaluasi Pilkada Langsung

Tertangkapnya sejumlah pemimpin daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam beberapa bulan terakhir, membuka lagi wacana evaluasi sistem pemilihan…

Aturan Uang Digital?

Hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat belum bersikap tegas terhadap transaksi mata uang…