Pemerintah Perlu Lebih Serius Perhatikan Kenaikan Harga Pangan - Kebutuhan Pokok

NERACA

Jakarta – Daya beli petani yang menurun yang diiringi adanya tren kenaikan harga pangan perlu menjadi perhatian pemerintah. Hal ini perlu dilakukan karena berdasarkan pola tahunan, harga berbagai jenis pangan akan terus naik hingga awal tahun baru. Sementara itu petani juga merupakan konsumen produk pangannya.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, sebanyak 2/3 petani di Indonesia adalah net food consumers yang artinya mereka mengonsumsi dan membeli pangan lebih banyak dari pada pangan yang mereka tanam. Untuk itu, harga pangan yang tinggi akan memengaruhi kemampuan mereka untuk membelinya.

Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) di subsektor tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan mengalami penurunan. Penurunan nilai ini tercatat sebesar 1% untuk NTP Perkebunan Rakyat, diikuti oleh NTP Peternakan (0,91%) dan NTP Perikanan sebesar (0,08%). Dalam rangka meningkatkan NTP Petani di subsektor tersebut, perlu tindakan pemerintah (pusat dan setempat) untuk menurunkan biaya keperluan produksi pertanian yang digunakan untuk proses produksi serta juga memastikan keterjangkauan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga pertanian.

”Pemerintah perlu mengintensifkan pendistribusian benih bersubsidi dan pakan ternak dan perikanan yang berkualitas bagi pelaku usaha. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong rantai pasokan yang lebih efisien patut dilakukan,” terang Ilman.

Pembangunan infrastruktur untuk mendorong terciptanya rantai pasokan yang lebih efisien misalnya melalui sentra produksi jagung perlu difasilitasi oleh jalanan yang mendukung dari sentra produksi ke pelaku peternakan. Kehadiran infrastruktur dapat membuat proses distribusi jagung untuk pakan ternak dapat dilakukan dengan biaya lebih murah. Contoh lain adalah mengintensifkan program yang sudah ada, seperti melakukan distribusi mesin pengolah pakan ikan seperti yang didorong Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program Gerpari.

”Pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan naiknya harga pangan menjelang tahun baru dna diprediksi akan terjadi hingga Maret 2019. Pergerakan harga seharusnya sudah bisa diwaspadai sejak pertengahan tahun agar tidak terjadi peningkatan harga yang tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Selain membanjiri pasar dengan produk, fluktuasi harga bisa dicegah dengan membuat rantai distribusi pangan menjadi lebih efisien,” jelasnya.

Kenaikan harga pangan terjadi karena daerah sentra panen atau lumbung pangan mengalami masa panen yang tertunda. Data BPS menunjukkan adanya inflasi beragam di kota dan desa yang didorong oleh BBM Non Subsidi dan harga cabai. Inflasi masih terkendali karena masih berada di kisaran 3,5-3,45%.

Sebelumnya, peneliti CIPS Imelda Freddy meminta pemerintah untuk fokus membenahi data jagung nasional yang dinilai kurang akurat sehingga mempengaruhi kebijakan produksi serta cadangan jagung. Akurasi data yang bermasalah terlihat ketika pemerintah memutuskan untuk menutup impor jagung pada 2015 dengan alasan pasokan mencukupi.

"Ketika data salah, maka kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak efektif," kata Imelda dalam pernyataan di Jakarta, disalin dari Antara. Penutupan keran impor jagung tersebut justru membuat para pengusaha beralih untuk mengimpor gandum sebagai bahan pakan ternak guna pengganti jagung. Logikanya, ketika data tersebut sudah tepat, seharusnya tidak ada pengalihan penggunaan komoditas, karena produksi dalam negeri telah memadai. "Ini salah satu contoh dimana data pangan Indonesia tidak akurat dan berpengaruh terhadap kebijakan Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Peternak Layer (ayam petelur) Nasional Ki Musbar Mesdi mencurigai adanya data jagung yang tidak akurat karena harga komoditas ini untuk bahan pakan ternak sedang tinggi. Kondisi yang dipicu oleh keterbatasan stok jagung tersebut, menurut dia, bisa berdampak pada kenaikan harga ayam dan telur.

Ki Musbar pun meminta adanya upaya mengatasi kelangkaan pasokan, karena permintaan jagung untuk bahan pakan ternak sangat tinggi yaitu mencapai 780 ribu ton per bulan. Padahal kelangkaan stok jagung akan terjadi pada periode Desember hingga Maret, karena kondisi cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi hasil produksi dan pola tanam.

Selain itu, data BPS juga memperlihatkan bahwa luas lahan jagung di Indonesia saat ini mengalami penyusutan dari tahun-tahun sebelumnya. "Ini mempertaruhkan 1,8 juta pelaku peternak unggas. Nasibnya mau dikemanakan?," kata Ki Musbar.

BERITA TERKAIT

KKP Menggenjot Devisa melalui Ekspor Benih Lobster

NERACA Jakarta – Demi menggenjot devisa negara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana melakukan ekspor benih lobster. Menteri Kelautan dan…

2019, Rapor Peternak Unggas Merah

NERACA Jakarta - Tahun 2019 merupakan tahun tersulit bagi usaha budidaya ayam broiler. Tercatat selama tahun 2019 peternak rakyat mandiri…

Peringati Harkannas Ke-6, KKP Gelar Indonesia Seafood Expo

NERACA Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) ke-6 tahun 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

KKP Menggenjot Devisa melalui Ekspor Benih Lobster

NERACA Jakarta – Demi menggenjot devisa negara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana melakukan ekspor benih lobster. Menteri Kelautan dan…

2019, Rapor Peternak Unggas Merah

NERACA Jakarta - Tahun 2019 merupakan tahun tersulit bagi usaha budidaya ayam broiler. Tercatat selama tahun 2019 peternak rakyat mandiri…

Peringati Harkannas Ke-6, KKP Gelar Indonesia Seafood Expo

NERACA Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) ke-6 tahun 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat…