Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) menilai turunnya peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business-EoDB) di Indonesia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, karena kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Januari 2018 terlihat membaik dibandingkan tahun lalu.

NERACA

Menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Sri Soelistyowati, peringkat EoDB lebih berdampak pada persepsi investor asing melalui penanaman modal asing (PMA). Namun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai tidak signifikan.

"Tidak berdampak langsung, EoDB itu kan persepsi, yang berkaitan dengan investasi. Angkanya BKPM PMA relatif menurun. PMA hanya sekitar 10-15% terhadap PDB, karena untuk investasi ada yang dari dalam negeri, oleh perusahaan dan rumah tangga meski tidak besar seperti mereka ngegojek butuh kendaraan," ujarnya di Jakarta, Senin (5/11).

Menurut data data BPS, hingga kuartal III-2018 pertumbuhan investasi masih relatif bagus, meski terjadi perlambatan. Dan kontribusi terhadap investasi juga mengalami tren yang positif. "Secara umum kontribusi investasi kepada pertumbuhan ekonomi kan naik. Dan lebih tinggi dibandingkan kuartal II itu hanya 5,86%. Secara mendekati 7%, yaitu 6,96%. Naik 1 persen ini berat untuk di PDB karena itu kan ribuan triliun," tutur dia.

Namun demikian, Sri mengatakan turunnya peringkat EoDB Indonesia dari posisi 72 ke 73 ini harus menjadi koreksi bagi pemerintah terkait kebijakan-kebijakannya dalam menarik investasi masuk ke dalam negeri. "Jadi EoDB yang turun lebih ke PMA. Mudah-mudahan ke depan kalau ada beberapa incorrectement dari kebijakan pemerintah yang untuk mempermudah birokrasi. Juga tergantung infrastruktur, kalau infrastruktur kita lebih baik kan investor akan datang lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Bank Dunia merilis laporan kemudahan berusaha (EoDB) 2019 dari 190 negara di dunia, terungkap Indonesia kini tercatat terus memperbaiki iklim berusahanya. Meski demikian, peringkat kemudahan berusaha RI turun dari posisi 72 ke 73.

Adapun jika dilihat berdasarkan EoDB Ranking 2019, posisi Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam di peringkat 69, Singapura diposisi 2, Malaysia diposisi 15, dan Thailand yang menempati posisi 27.

"Indonesia terus meningkatkan iklim usaha dan tengah berupaya mengurangi kesenjangan terhadap praktik terbaik global terkait meregulasi usaha kecil dan menengah (UMKM) domestik. Negara ini mengambil manfaat dari peningkatan keterbukaan terhadap investor global, keterampilan, dan teknologi agar Iebih bersaing di pasar global," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A. Chaves, pekan lalu.

Pada bagian lain, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2018 di angka 5,34%, membaik dibandingkan tahun lalu sebesar 5,5%. Meski secara nasional menurut, tingkat pengangguran di desa justru meningkat.

Menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, TPT yang menurun ini sebanding dengan jumlah pengangguran yang juga menurun. Jumlah pengangguran terbuka Indonesia tercatat 7 juta orang atau turun dari tahun lalu 7,04 juta orang.

Penurunan tingkat pengangguran terjadi di tengah kenaikan angkatan kerja dari 128,06 juta orang menjadi 131,01 juta orang per Agustus kemarin. Artinya, penyerapan tenaga kerja berbanding lurus dengan pertambahan jumlah tenaga kerja.

Hanya saja, Kecuk menyoroti tingkat pengangguran yang terjadi di desa. BPS mencatat, tingkat pengangguran di desa Agustus kemarin di angka 4,04% atau naik dari posisi yang sama tahun lalu 4,01%. Sementara itu, tingkat pengangguran di kota turun dari 6,79% menjadi 6,45%. "Ternyata ada perbedaan pola kenaikan pengangguran baik di desa maupun di kota. Di desa ini tingkat pengangguran memang meningkat sedikit," ujarnya.

Dia mengatakan, kenaikan tingkat pengangguran di desa meningkat lantaran jumlah pekerja sektor pertanian yang juga menyusut. Data BPS mengungkapkan, pekerja di sektor pertanian tercatat 35,7 juta orang atau 28,79% dari jumlah penduduk bekerja 124,01 juta jiwa. Sementara di tahun lalu, jumlah pekerja sektor pertanian di angka 35,9 juta orang atau 29,68% dari jumlah penduduk bekerja 121,02 juta orang.

Namun, menurut dia, hal ini merupakan kondisi yang wajar. Sebab, pekerja sektor pertanian ingin mencari penghidupan yang lebih layak sehingga memutuskan untuk berhenti bertani. Namun, ada yang berhasil mendapatkan pekerjaan baru, tapi ada pula yang masih menjadi pengangguran.

Selain itu, eks petani kadang harus rela merantau ke kota demi mencari pekerjaan yang lebih layak. Sayangnya, mereka tidak segera mendapat pekerjaan, sehingga memberatkan angka pengangguran di kota. Dia mencontohkan Provinsi Banten yang memiliki tingkat pengangguran 8,52% karena banyak pendatang yang ingin bekerja di sektor industri, tetapi tak terserap. "Fenomena ini sebetulnya wajar. Kalau ada transformasi ekonomi, seharusnya tenaga kerja pertanian ini berkurang. Tapi ini memberatkan prekonomian," ujarnya.

Tingginya angka pengangguran di desa, menurut Kecuk, juga bukan indikasi bahwa program padat karya tunai dari dana desa (cash for work) tidak berhasil. Menurut dia, program tersebut menitikberatkan pada pekerjaan konstruksi, bukan penggarapan sawah.

Sementara itu, jumlah pekerja konstruksi bertambah dari 8,13 juta jiwa di tahun lalu menjadi 8,3 juta pekerja di tahun ini. "Kami juga masih mempelajari fenomena ini, nanti pada Desember kami akan menerbitkan survei potensi desa untuk membedah apa saja yang terjadi di tingkat desa," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Pertumbuhan Ekonomi

BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal III-2018 sebesar 5,17% secara tahunan. Angka ini  lebih kecil dibanding kuartal sebelumnya 5,27%, namun masih lebih tinggi dibanding kuartal III tahun lalu 5,06%. Menariknya, kontribusi persiapan pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang, baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres) sudah mulai terlihat ikut memberikan daya dorong.

Menurut Kecuk, itu terlihat dari konsumsi Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh 8,54%. Komponen ini mencatatkan pertumbuhan tertinggi dari seluruh komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran.

Dia mengatakan, calon legislatif sudah mulai mengucurkan dana untuk pendaftaran dan kampanye. Uang yang dikeluarkan partai politik untuk membentuk tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden juga mendorong pertumbuhan ekonomi. "Dan yang paling penting, sebagian konsumsi itu juga dialokasikan untuk pembekalan melalui kaderisasi. Konsumsi ini cukup baik demi meningkatkan kualitas calon legislatif," ujarnya.

Meski pertumbuhannya terbilang baik, kontribusinya terhadap PDB cukup kecil, yakni hanya 1,19%. Pertumbuhan ekonomi kuartal III sebagian besar masih didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,01% dan menyumbang 55,26% terhadap PDB.

Menurut dia, konsumsi kuartal III kemarin memang melambat dibanding kuartal sebelumnya yang mencatat 5,14%. Hal ini terbilang normal. Sebab, secara tren, pertumbuhan konsumsi langsung menurun setelah masa-masa hari raya idul fitri berakhir.  "Dan untuk dijadikan catatan, konsumsi kuartal III ini lebih baik ketimbang kuartal III di tahun-tahun sebelumnya. Pada 2017, pertumbuhan konsumsi hanya 4,93%,” ujarnya.

Kecuk menuturkan, pertumbuhan ekonomi secara kuartal tercatat 3,09% dan secara tahun 5,17%. Pencapaian ini patut diacungi jempol, mengingat realiasi kuartal ketiga ini lebih tinggi dibanding kuartal ketiga tahun-tahun sebelumnya. Pada kuartal III-2015, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,78%, sedangkan kuartal III-2016 hanya sebesar 5,03%. "Jadi, memang ini pertumbuhan kuartal III paling baik dibanding beberapa tahun terakhir," ujarnya.  

Menurut lapangan usaha, sektor jasa mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 9,19%. Namun, karena porsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 2%, maka kontribusinya tak signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara, sektor manufaktur masih memegang peranan terbesar terhadap PDB dengan 19,66%, namun pertumbuhannya hanya tercatat 4,33%. Jika dirinci lebih detil, industri pengolahan migas malah turun 1,38%, sementara industri non migas naik 5,01%. "Ada beberapa industri yang perlu pembenahan, yakni industri kimia, obat tradisional yang turun 2,8% dan barang logam, komputer, dan barang elektronik yang melemah 1,84%," ujarnya.  

Kecuk juga menyoroti kinerja sektor konstruksi yang tumbuh 5,79% atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi. Hal itu tercermin dari produksi semen kuartal III-2018 sebesar 19,85 juta ton atau naik 39,32% secara kuartalan. Sementara, penjualan semen tercatat 19,73 juta ton atau naik 37,7% dari kuartal lalu. "Dan konsumsi ini artinya Pembentuk Modal Tetap bruto (PMTB) tetap berjalan dan ada realisasi belanja negara," ujarnya.

Selain itu, pertumbuhan konsumsi juga disebutnya kian stabil setelah melihat beberapa indikator utama. Pertama, penjualan eceran naik sebesar 4,21% secara tahunan, atau lebih baik dibanding tahun lalu 0,13%. Kedua, kenaikan upah riil buruh tani dan buruh bangunan masing-masing sebesar 0,97% dan 2,5%. bari/mohar/fba