NERACA

Nusa Dua, Bali–Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat dunia untuk bersama-sama menangani tantangan dan masalah kelautan. Menurut Kepala Negara, perlu kerja sama yang dilakukan oleh segala sektor untuk menyelesaikan masalah kelautan. Sejumlah masalah kelautan juga disebutkan Presiden, yakni kesehatan dan kebersihan laut, pencemaran laut, pemanasan suhu air laut dan kenaikan permukaan laut maupun tindak kriminal di wilayah laut dan penangkapan ikan ilegal.

"Jangan terlambat berbuat untuk laut kita. Satu negara tidak dapat menangani tantangan yang kita hadapi. Satu negara tidak dapat mengoptimalkan manfaat laut bagi masyarakat dunia," kata Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan "Our Ocean Conference  (OOC)2018" di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Senin (29/10).

Menurut Presiden, revolusi mental perlu dilakukan untuk menangani masalah kelautan dan mengelola kelautan secara berkesinambungan. Dia juga meminta konferensi kelautan menjadi penggerak revolusi mental global dalam merawat kelautan.

"Indonesia sudah bertekad untuk menjadi kekuatan maritim dunia. Untuk itu Indonesia telah membuat kebijakan kelautan Indonesia dan rencana aksinya. Dalam empat tahun terakhir, berbagai langkah telah dilaksanakan, termasuk meningkatkan konektivitas melalui tol laut dengan memperkuat armada laut dan pembangunan 477 pelabuhan, pengurangan polusi laut dengan target pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70 persen pada tahun 2025," kata Presiden.

Tema yang diangkat pada OOC 2018, yakni "Samudera Kita, Warisan Kita". Sebanyak enam bidang kerja sama yang diprioritaskan dalam OOC 2018, yaitu penanganan polusi perairan laut, perlindungan kawasan perairan laut, perikanan berkelanjutan, penanganan sejumlah dampak perubahan iklim di laut, ekonomi biru berkelanjutan dan keamanan maritim.

Presiden Jokowi menegaskan tekad Indonesia menjadi kekuatan maritim dunia sehingga pemerintah telah menetapkan kebijakan kelautan dan rencana aksinya. "Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Indonesia aktif memajukan kerja sama maritim di ASEAN, IORA, Pasifik Selatan, PBB, dan berbagai forum internasional," kata Presiden.

Dalam 4 tahun terakhir, kata RI-1, berbagai langkah telah dilaksanakan, termasuk meningkatkan konektivitas melalui tol laut dengan memperkuat armada laut dan pembangunan 477 pelabuhan. Selain itu, pengurangan polusi laut dengan target pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70 persen pada tahun 2025, tercapainya kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektare pada tahun 2018 (2 tahun lebih cepat dari target 2020).

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa menjadi tuan rumah dari perhelatan OOC 2018 menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan kelautan. "Menjadi tuan rumah OOC 2018 adalah suatu contoh yang baik dari komitmen Indonesia untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi laut kita," kata Menlu Retno.

Menlu RI menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melestarikan laut dan terus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Komitmen tersebut juga disalurkan dalam kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia di kancah internasional.

"Dalam beberapa tahun terakhir, diplomasi maritim Indonesia menjadi makin jelas dan telah menjadi bagian dari kebijakan politik luar negeri yang melengkapi dan meningkatkan diplomasi aktif kami pada isu-isu perdamaian dan kemanusiaan di tingkat regional dan global," ujar Retno.

Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan perlu ada sistem untuk melacak komitmen yang diberikan para pihak dari pelaksanaan OOC 2018. "Akan ada komitmen baru, nanti bisa diikuti apa saja. Tapi yang jadi `highlight', saya ingin `encourage' (dorong) ada yang melacak komitmen yang dibuat," kata Susi.

Menurut dia, perlu ada mekanisme untuk melacak komitmen-komitmen yang diberikan selama OOC berlangsung, sehingga bisa diketahui apakah komitmen tersebut berjalan atau tidak. munib/fba