NERACA

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengancam akan mencabut subsidi tol laut dan diserahkan kepada swasta apabila tidak memenuhi target tingkat keterisian angkutan balik dari Timur ke Barat sebesar 30 persen. "Nanti pokoknya kasih target sama Pelni mesti 30 persen, kalau enggak saya kasih swasta," kata Menhub di Jakarta, Rabu (24/10).

Budi mengatakan bukan tidak mungkin subsidi yang diberikan kepada operator tersebut dicabut. "Kalau mereka tidak memenuhi, bukan tidak mungkin," katanya. Saat ini, dia menyebutkan tingkat keterisian muatan balik tol laut masih sebatas 10-20 persen. "Sekarang masih 10-20 persen," ujarnya.

Untuk itu, dia akan menggiatkan kembali program Rumah Kita untuk menampung lebih banyak komoditas di Wilayah Timur yang bisa didistribusikan ke Wilayah Barat. "Kita kerja sama BUMN dan swasta, sekarang yang aktif itu Semen Indonesia," katanya seperti dikutip Antara.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mengawasi pengoperasian tol laut. "Teman-teman bisa bayangkan enggak, tempatnya jauh, kendalanya adalah kontrol. Oleh karenanya, akan melibatkan pihak-pihak tertentu, menggunakan teknologi informasi untuk monitor berapa volumenya, siapa yang beli, dan sebagainya. Kita enggak mau apa yang kita nikmati oleh spekulan, satu kendalanya itu," katanya.

Dia juga akan mengkaji kembali trayek tol laut agar melintasi daerah-daerah yang memiliki komoditas, contohnya di Halmahera yang kaya akan komoditas jagung. "Enggak ada kapal laut ke sana, padahal pas yang lihat ada jagung. Nah ini, harus kita petakan untuk diangkut. Saya harus pindahkan itu ke jalur yang produktif," katanya.

Ia mengaku tidak mudah menjalankan proyek to laut demi menekannya disparitas harga di wilayah Barat dan Timur, untuk itu 15 trayek tol laut yang saat ini berjalan akan terus dikerjakan secara efisien.

Budi Karya Sumadi menilai konektivitas yang dibangun dalam konteks Indonesia Sentris menjadi prioritas. "Kalau kita bicara mengenai Indonesia Sentris, memang Kemenhub menjadi salah satu pihak yang senantiasa harus memberikan yang terbaik, melalui penciptaan konektivitas. Baik melalui akses darat, laut, ataupun udara," kata Budi.

Karena itu, ia menjadikan Papua sebagai salah satu pusat pembangunan Indonesia Sentris karena ada dispartitas harga. "Disparitas harga terjadi karena memang terbatas dan tidak adaa angkutan ke Papua, baik dari NTT, Kaltara, dan Natuna. Ini yang secara langsung harus diselesaikan," tuturnya.

Kementerian Perhubungan telah memesan 100 kapal pendukung tol laut yang berjenis kapal perintis, kontainer, ternak dan Rede untuk melayani transportasi laut di Indonesia. "Kemenhub membangun 100 kapal perintis dan tol laut. Kita memang ingin sebagian sudah selesai, kira-kira akan kita selesaikan dalam waktu dekat ini, termasuk Desember ini beberapa akan diluncurkan," kata Menhub Budi saat kunjungan ke PT. Daya Radar Utama (DRU), di Lamongan, belum lama ini.

Budi mengatakan 100 kapal ini menggantikan kapal-kapal yang sudah dioperasikan oleh Pelni, Djakarta Lloyd dan beberapa perusahaan pelayaran lain. "Supaya lebih terbukti. Memang tol laut ini adalah tantangan bagi kita untuk memastikan disparitas harga itu terjadi suatu perbaikan, oleh karenanya tol laut ini akan kita lengkapi," katanya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus Purnomo menjelaskan saat ini PT Daya Radar Utama Lamongan sedang mengerjakan pembangunan delapan unit kapal perintis tipe GT. 2.000 dan lima unit kapal jenis kontainer tipe 100 TEUs, Dari jumlah kapal yang dibangun di galangan kapal PT. DRU tersebut, dua unit kapal Perintis GT.2000 telah selesai secara fisik dan sedang menunggu mobilisasi.

"Kapal-kapal yang sedang dibangun oleh PT. Daya Radar Utama Lamongan ini merupakan merupakan bagian dari program pengadaan 100 unit kapal pendukung tol laut pesanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang akan dioperasikan guna mendukung armada kapal perintis dan kapal tol laut yang sudah ada," ujarnya.