Bali-Presiden Jokowi kembali mengingatkan pentingnya perkembangan teknologi demi masa depan yang lebih baik. Untuk itu, Presiden akan memberikan regulasi yang lebih ringan untuk sektor ekonomi digital sehingga memberi ruang inovasi bergerak tanpa batas. Sementara itu, IMF memuji ekonomi Indonesia dianggap telah mengalami banyak perbaikan sehingga memiliki ketahanan terhadap tekanan ekonomi global, meski nilai tukar rupiah cenderung melemah.

NERACA

Terkait hal ini, Jokowi teinspirasi oleh regulasi di zaman Presiden Bill Clinton yang memudahkan aturan bagi para inovator, alhasil terjadi Internet Boom yang membawa internet menuju era kejayaan. "Apa yang membuatnya bisa terjadi? Kebijakan visioner dari administrasi Presiden Bill Clinton untuk menciptakan lingkup aturan dengan dua prinsip: light touch dan safe harbour," ujar Kepala Negara di acara The Bali FinTech Agenda di rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali, Kamis (10/11).

Regulasi light touch (sentuhan ringan) adalah sebuah istilah di mana peraturan dibuat agar tidak terlalu dikekang regulasi yang ada sebelumnya. Sedangkan safe harbour (dermaga aman) adalah pendekatan yang memberi perlindungan dari hukuman atas tindakan tertentu, pada konteks ini yakni dalam berinovasi.

Salah satu inovasi yang Jokowi singgung adalah teknologi finansial (fintech) yang tengah berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. "Dan lebih dramatis lagi, Internet Boom zaman sekarang masuk ke dalam fondasi ekonomi kita, yakni pembayaran," ujar Jokowi.  Presiden mencontohkan saat ini ada  Paypal, Apple Pay, Alipay, Wechat Pay dan banyak inovasi lain yang mentransformasi kehidupan sehari-hari bagi ratusan juta orang di seluruh dunia.

Menurut Presiden,  seperti era Clinton dahulu, sekarang pemerintah juga tidak boleh langsung memberikan reaksi negatif pada inovasi yang terjadi, bahkan meski eksperimen itu gagal. Sebab, kegagalan adalah bagian eksperimentasi. "Kalau regulasi ketat di tingkat nasional, hal itu hanya mendorong kegiatan ekonomi menjauh. Kami nanti tidak hanya tidak bisa mengaturnya, tapi juga kehilangan potensinya," ujarnya.  

Jokowi mengatakan, ekonomi digital merupakan hal yang cukup baru dan tengah berkembang di Tanah Air. Dalam perkembangannya, tentu tak semua inovasi yang kemudian melalui tahap eksperimen bisa membuahkan hasil yang diinginkan. "Inovasi mungkin gagal, itulah eksperimen, tapi tanpa itu tidak ada inovasi. Oleh karena itu sangat kontradiktif bila bicara inovasi tapi menghukum kegagalan secara berlebihan," ujarnya.  

Selain regulasi yang tak begitu mengekang, Jokowi juga menilai para regulator di dunia perlu membuat para kreator merasa nyaman dan aman untuk menciptakan inovasi tanpa takut gagal dan dihukum.

Sebelumnya ketika menerima audiensi pejabat eselon I, eselon II, pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di lingkungan Kemenristek Dikti di Istana Negara, Jakarta (10/10), Presiden meminta regulasi yang mempersulit perkembangan perguruan tinggi harus dipangkas. Jokowi tidak ingin para dosen lebih sibuk mengurus persoalan administratif daripada mengajar.

"Terutama untuk eselon I, II di Kemenristekdikti juga harus mulai berubah, jangan sampai saya dengar suara-suara ngurus fakultas baru sulit, ngurus prodi baru sulit, ngurus jurusan sulit," ujarnya. "Pangkas semuanya. Pangkas regulasi yang mempersulit, pangkas!" tegas Jokowi.

Kepala Negara menuturkan, selama ini banyak sekali pejabat negara yang lebih sibuk mengurus laporan daripada mengerjakan tugas utama. Padahal, Jokowi sudah mewanti-wanti agar laporan harus dipangkas.

Jokowi khawatir, keharusan membuat laporan atau surat pertanggungjawaban (SPJ) ini mulai menyasar ke Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi. "Ini yang saya kejar terus. Tidak hanya di Perguruan Tinggi, SMA, SMK, SD, SMP, semuanya saya kejar terus. Jangan sampai SD, SMP, SMA tidak berada pada posisi kegiatan belajar mengajar, lembur terus urus SPJ," ujarnya.

Puji Indonesia

Pada bagian lain, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) memberi pujian kepada pemerintah Indonesia atas kondisi fundamental ekonomi domestik saat ini. Ekonomi Indonesia dianggap telah mengalami banyak perbaikan sehingga memiliki ketahanan terhadap tekanan ekonomi global, meski nilai tukar rupiah terus melemah.

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan hal tersebut di salah satu forum diskusi dalam rangkaian acara pertemuan tahunan para negara anggota IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali.

Menurut Lagarde, kondisi ekonomi Indonesia positif karena pemerintah berhasil membuat pertumbuhan secara bertahap dari tahun ke tahun. Sedangkan inflasi, cukup terkontrol rendah. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan yang konsisten menurun.

Lebih lanjut, Lagarde juga menilai bahwa kondisi sektor keuangan Indonesia tetap baik. Hal ini tercermin dari kondisi perbankan hingga langkah restrukturisasi yang kerap dilakukan. IMF juga menilai tingkat penggunaan utang Indonesia masih cukup baik dan tidak mengkhawatirkan. "Ini adalah rekam jejak yang sangat baik. Kami memberikan apresiasi untuk kebijakan dan kedisiplinan yang baik, serta keinginan untuk mendorong ekonomi ini," ujarnya, kemarin.

Lagarde bahkan menilai ekonomi Indonesia tetap baik, meski nilai tukar rupiah tengah melemah atau terdepresiasi. Kondisi pelemahan rupiah sudah terjadi sejak awal tahun ini. "Nilai tukar memang terdepresiasi, tapi begitu juga dengan mata uang lainnya, seperti Australia, Selandia Baru, mereka dengan kisaran yang serupa," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Meski begitu, IMF tetap 'mewanti-wanti' Indonesia karena kondisi ekonomi global masih penuh ketidakpastian. Hal ini karena ada normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) dan kawasan Eropa dalam waktu dekat. "Hasilnya, akan memunculkan capital outflow (arus modal keluar) di beberapa negara dan emerging market (negara berkembang)," katanya.

Selain itu, ada juga ketidakpastian dari perselisihan hubungan perdagangan yang beroperasi saat ini. Perselisihan ini, menurut Lagarde, akan memberi pengaruh jangka pendek pada ekonomi.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai semester I-2018 sebesar 5,17%, lebih rendah dari target 5,3% pada akhir tahun ini. Lalu, inflasi sebesar 2,88% secara tahunan pada September 2018 dari target 3,5% pada akhir tahun.

Kemudian, tingkat kemiskinan per Maret 2018 berada di level 9,82% atau setara 25,95 juta dari jumlah populasi masyarakat Indonesia. Sementara nilai tukar rupiah di perdagangan pasar spot saat ini berada di posisi Rp15.200 per US$, atau melemah 12,62% dari posisi awal tahun.

Meski demikian, IMF menilai kondisi ekonomi global saat ini masih jauh lebih baik ketimbang 2008 silam, ketika krisis keuangan mengguncang dunia. Kala itu, harga minyak mentah dunia yang meroket menyebabkan dunia terdampak krisis pangan, kredit bank bermasalah, pengangguran tinggi, hingga resesi global. Meski begitu, IMF menilai kondisi ekonomi saat ini belum cukup aman untuk jangka panjang.

"Apakah ekonomi saat ini aman? Setelah 10 tahun krisis finansial global, dunia jauh lebih aman karena sudah ada yang dilakukan. Tapi, kita tidak cukup aman," ujar Lagarde.

Menurut dia, kondisi ekonomi saat ini masih belum cukup aman karena ada risiko dari berbagai sisi. Misalnya, secara menyeluruh, tingkat utang global, swasta, dan publik masih cukup tinggi.

Selain itu, muncul beberapa faktor yang menyelimuti pertumbuhan ekonomi global. Salah satunya yang sering dibahas akhir-akhir ini, yaitu hambatan dan perselisihan hubungan perdagangan antar negara.

Menurutnya, kombinasi dari semua hal ini membuat IMF berkesimpulan bahwa ekonomi belum cukup aman. Bahkan, kondisi saat ini membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini turun dari 3,9% menjadi 3,7%. "Karena perubahan kecil sedikit saja, bisa mengubah outlook ekonomi dan stabilitas ekonomi, khususnya di emerging market," ujarnya.

Untuk itu, Lagarde menekankan perlu ada langkah konkret untuk menjaga kondisi ekonomi di dunia dan masing-masing negara dari berbagai tantangan. "Rekomendasi kami, jelas mendorong negara-negara di dunia untuk memiliki komunikasi yang tepat terhadap kebijakan domestik dan instrumen yang digunakan di dalam negeri. Begitu juga dengan global," ujarnya. bari/mohar/fba