NERACA

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menjelaskan pengadaan CPNS untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi kunci pengembangan birokrasi. “Kita tahu negara maju dimana pun bisa maju antara lain karena birokrasi yang baik, efektif dan efisien dan mampu menelurkan kebijakan yang berkualitas dan mampu mengeksekusi dengan efektif dan efisien," kata Sekretaris Kementerian PAN RB Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, Selasa (9/10).

Menurut Dwi, dengan birokrasi yang baik tersebut maka Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain. Dia menambahkan kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien itu salah satu upayanya adalah dengan memiliki sumber daya manusia untuk ASN yang berkualitas.

"Pilar daripada manajemen ASN adalah implementasi dari sistem merit dimana berbagai kebijakan manajemen SDM kita didasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja," kata Dwi. Pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), ujar Dwi, menjadi salah satu proses dasar penting untuk pengembangan birokrasi berkualitas kedepan. "Kita harus benar-benar melakukan seleksi," ujarnya.

Dalam diskusi itu dibahas tentang proses rekrutmen CPNS 2018 bertopik ASN Profesional Bukan Hanya Mimpi. Beberapa kementerian dan lembaga membuka pendaftaran untuk perekrutan ASN sejak 26 September hingga 15 Oktober 2018. Sebanyak 238.015 formasi calon pegawai negeri sipil dibuka pada tahun 2018 dengan lokasi tes CPNS 2018 tersebar di 873 daerah di seluruh Indonesia. Hingga pada Senin (8/10), total akun pelamar yang ikut seleksi CPNS berjumlah sekitar 3,725 juta orang.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan aparatur sipil negara (ASN) merupakan mesin pemerintahan yang menentukan jalannya perbaikan birokrasi di Indonesia. "Yang menjadi persoalan, ada ketidakseimbangan baik dari segi kuantitas dan kualitas antara di daerah dan di pusat, dan ini terjadi dimana-mana," kata Moeldoko dalam sambutannya saat Diskusi Serial Leader's Talk di Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Menurut Moeldoko, pemerintah memberi perhatian serius kepada perbaikan kualitas dan kuantitas ASN. Percepatan perbaikan kinerja birokrasi dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi, ujar Moeldoko. Selain itu, pelaksanaan sistem merit di birokrasi juga menjadi hal penting dalam perbaikan birokrasi. "Ini 'merit system' harus menjadi poin yang sangat penting. Jangan pakai 'pointing system'. Kalau pake 'pointing system' itu jadi mengubah budaya organisasi. 'Point system' itu main tunjuk," kata Moeldoko.

PNS Sulteng

Disamping itu, pemerintah akan menunda sementara perekrutan aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang terkena dampak bencana. "Saat ini kami belum kontak betul dengan pemerintah daerahnya untuk menentukan ditunda ke mana. Tetapi yang jelas untuk daerah itu ditunda sementara," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Setiawan Wangsa Atmaja.

Menurut Setiawan, sejumlah wilayah yang mendapat penundaan seleksi CPNS 2018 adalah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong. Hal itu dilakukan mengingat keadaan wilayah yang porak poranda dan menjalani mitigasi pascabencana. Selain itu, KemenPAN dan RB masih melakukan proses pendataan terkait jumlah ASN yang menjadi korban akibat bencana gempa bumi di Provinsi Sulawesi Tengah.

"Kemarin kami baru saja koordinasi dengan paguyuban, ada KemenPAN dan RB kemudian ANRI, BKN, LAN dan dibantu BPKP dalam pendataan," ujar Setiawan. Kementerian juga akan berkoordinasi dengan pemda melalui surat keterangan untuk verifikasi status ASN di daerah terdampak bencana. bari