NERACA

Jakarta – Pemerintah daerah DKI Jakarta kembali memastikan penerbitan obligasi sebesar Rp 1,7 triliun akan dilakukan semester II/2012. Alasannya, pembangunan infrastruktur Jakarta dinilai sudah mendesak dan obligasi menjadi pilihan sumber dana yang tepat. Lalu bagaimana dengan peran pajak daerah sebagai sumber pembiayaan infrastruktur.

Menurut analis pasar modal dari PT Indosurya Asset Management Reza Priyambada, penerbitan obligasi daerah dinilai hal yang wajar dan perlu. Namun begitu, bukan berarti investor bisa dengan cepat melirik untuk membeli obligasi daerah. Pasalnya, harus ada empat syarat yang harus dipenuhi, “Maksudnya, Pemprov DKI membayarnya setiap periode lancar atau tidak. Kan, bisa tiap kuartal, semester, ataupun tahunan,"katanya kepada Neraca, Rabu (29/2).

Menurut dia, empat syarat yang harus dipenuhi daerah dalam penerbitan obligasi adalah Pertama, jangka waktu pembayaran. Kedua, nilai kupon yang akan diterbitkan. Kemudian ketiga, peringkat atau rating. Laporan keuangan pemrov haruslah baik dan sehat. Ini nantinya akan digabung dengan nilai obligasi yang dikeluarkan.

Terakhir, kemampuan pemrov mengelola uang hasil obligasi. "Apakah nantinya, uang ini akan benar-benar digunakan untuk infrastruktur atau tidak. Mereka harus transparan," tutupnya.

Dia berpendapat, sebaiknya pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menerbitkan obligasi dan sebaiknya mengoptimalkan peranan pajak.

Kaji Lebih Matang

Hal senada juga pernah disampaikan ekonom Bank Indonesia (BI) Bimo Epyanto, bahwa pemerintah daerah bisa saja menerbitkan obligasi asal lulus dari koridor mekanisme yang berlaku. “Ya itukan gak masalah. Tapi itu tadi kembali lagi karea ada mekanismennya, kayaknya sih boleh-boleh aja, gak ada masalah kan,”ujarnya.

Baik Bimo dan Reza, keduanya mengingatkan, pemerintah daerah harus mempertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebelum menerbitkan obligasi alias surat utang. Alasannya, penerbitan surat utang merupakan bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan pinjaman utang kepada pemegang surat utang tersebut.

Lebih lanjut, Bimo menambahkan, penerbitan obligasi harus berdasarkan alasan yang logis. Jika tidak, esensi dari penerbitan obligasi akan sia-sia. Penerbitan obligasi jangan keluar dari kebutuhan riilnya, yakni untuk kepentingan instansi daerah.

“Selama memang sesuai dengan kebutuhannya terutama untuk kegiatan yang produktif. Karena kan kita ketahui bahwa dana yang dialokasikan ke daerah itukan sebagian besar itukan sebagian kan untuk belanja rutin biaya gaji pegawai. Nah kalau memang ditujukannya untuk kegiatan yang tadi, instansi didaerah, belanja modalnya pemerintah daerah sepanjang juga itu dilakukan dengan hati-hati, prinsip kehati-hatiannya tidak dilanggar ya menurut saya sih gak masalah”, jelasnya.

Kendati daerah yang akan menerbitkan obligasi adalah daerah yang memiliki pendapatan APBD tinggi, namun Bimo tetap mengingatkan, dana yang didapat dari obligasi harus digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif. “Ya tergantung juga dari keperluannya, kebutuhannya, sepanjang dia produktif gak masalah, “tandasnya.

Dia mengatakan, dana obligasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan yang produktif. Namun sayangnya, dana yang dialokasikan ke daerah sebagian besar untuk belanja rutin biaya gaji pegawai. Maka apabila ditunjukkan untuk kegiatan instansi didaerah, tentunya belanja modalnya pemerintah daerah harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak melanggar.

Optimalisasi Pajak

Apa yang dilakukan pemda DKI Jakarta dengan penerbitan obligasi, tidak sejalan dengan optimalisasi pungutan pajak. Karena seharusnya, banyak alternatif pendanaan infrastruktur selain obligasi dan salah satunya optimalisasi pajak. Bahkan ironisnya, pengelolaan pajak sendiri belum dirasakan membantu karena kebocoran pajak oleh oknum pegawai pajak.

Kasus teranyar adalah, mantan pegawai Ditjen Pajak Dhana Widyatmika (DW) yang kemudian pindah ke Dispenda DKI Jakarta yang memiliki rekening gendut PNS. DW sekarang menjadi tersangka kasus korupsi.

Berdasarkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan senilai Rp 60 miliar. Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis pernah bilang, tindak pidana penggelapan pajak membuktikan reformasi birokrasi pajak dinilai gagal total. "Direktorat Jenderal Pajak bisa dianggap gagal total dalam membenahi reformasi perpajakan yang dijanjikannya," ungkap Harry.

Merespon hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke) menyakini, hasil penerbitan obligasi bisa membackup 20% hingga 50% dana investasi. Selain itu, obligasi daerah dapat meredam permasalahan kekurangan dana yang timbul jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak digelontorkan secara serentak.

“Obligasi daerah itu satu dari sources of fund untuk realisasi infrastruktur. Belum lagi dana pusat dan dana daerah yang tidak kompak turunnya. Bisa jadi masalah utama. Obligasi daerah bisa jadi dana tambahan yang besarnya akan membantu secara signifikan,”jelasnya

Foke menekankan, obligasi daerah urgen untuk segera diterbitkan. Pasalnya, saat ini infrastruktur Jakarta sangat mendesak untuk segera terealisasi. Ke depan, Foke optimistis dana yang dikucurkan melalui obligasi daerah bisa melonjak hingga Rp 50 triliun.

Dana tersebut dipastikan akan merekap investasi infrastruktur hingga 50%. “Nilainya itu Rp 1,7 triliun. Nanti, bisa melesat Rp 50 triliun dan itu bisa memback-up pendanaan hingga 20%-50%”, tandasnya.

Lebih jauh, Foke mengakui, dalam perjalanannya, proses obligasi daerah dituntut untuk lebih transparan dan profesional. “Pemerintah harus bersikap accountable. Mendorong teman-teman untuk lebih profesional dan terbuka”, jelasnya.

Hal senada diungkapkan, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta, Eddy Kuntadi, untuk mewujudkan program pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan, perlu mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui penerbitan obligasi berbasis aset pemerintah daerah untuk mendukung dunia usaha.

Asal tahu saja, hasil obligasi dicanangkan pemerintah untuk infrastruktur air minum bersih kerja sama dengan perusahaan daerah air minum "Tirta Benteng", pembangunan jalan tol, serta investasi 150 megawatt (Mw) khusus Mass Rapid Transit (MRT). maya/ardi/bani