NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menjanjikan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) tetap dilanjutkan tahun depan untuk para purnabakti dan pensiunan. "Tahun depan dilanjutkan lagi gaji ke-13 dan THR," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Peresmian Pembukaan Pekan Purnabakti Indonesia (PPI) Tahun 2018 di Jakarta, Selasa (25/9). 

Pada tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan sekitar Rp 35 triliun untuk membayar gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pensiunan PNS. Anggaran sekitar Rp 35 triliun tersebut, terdiri dari masing-masing untuk pembayaran gaji ke-13 serta THR PNS maupun pensiunan sekitar Rp 17,5 triliun.

Sebelumnya, dia menanyakan kepada para purnabakti yang hadir di acara itu apakah sudah menerima gaji ke-13 dan THR tahun ini. Presiden ingin memastikan karena ada laporan tentang tunjangan yang terlambat dicairkan. Dia pun meminta jika ada purnabakti yang terlambat menerima tunjangan untuk maju, tetapi tidak satupun melakukannya sehingga dipastikan semuanya menerima tepat waktu.

Presiden pada kesempatan itu juga ingin memastikan daya beli masyarakat, termasuk purnabakti, meningkat agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi. "Pada triwulan kedua ada pertumbuhan ekonomi lebih baik karena belanja bapak ibu lebih dari tahun sebelumnya," katanya. Menurut dia hal terpenting adalah mengendalikan inflasi agar tetap berada di kisaran 3,5 persen karena tambahan gaji ke-13 dan THR akan percuma jika inflasi cenderung tinggi.

Presiden pun kemudian menyambut baik kerja sama antara purnabakti dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. "Karena saya tahu bapak ibu masih memiliki potensi besar, pengalaman panjang dalam birokrasi kita," katanya. Terlebih ia menambahkan, Kemendes selama ini agak kewalahan, terutama untuk membina kepala desa-kepala desa, dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa.

Jokowi mengatakan Kemendes juga perlu pengawasan dan kontrol dalam penggunaan dana desa. "Kalau tidak ada pengawasan, kontrol, monitor, bahaya, tapi kalau bisa fokus dan tepat sasaran akan bermanfaat bagi penduduk di desa," katanya. Presiden juga berpesan kepada para purnabakti agar menjaga kerukunan dan persatuan bangsa sebagai aset yang terbesar bangsa ini. "Saya ajak PWRI untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai pentingnya persatuan karena masih banyak yang belum menyadari, kalau kita bandingkan dengan negara lain baru kita sadar perlunya menjaga perbedaan itu," katanya.

Disamping itu, Kementerian Keuangan bakal mengatur kembali skema pemberian dana bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada 2020 mendatang. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan hal itu akan mulai disiapkan pada 2019 besok agar bisa diimplementasikan pada 2020. “Pada 2020 pemerintah akan lakukan perbaikan skema pensiun, jadi isunya bukan gaji pokok," tutur Askolani.

Sayangnya, dia enggan menjelaskan rinci maksud perbaikan skema yang akan kembali disusun oleh pemerintah. Hal yang pasti, kata Askolani, tidak sebatas menaikkan tunjangan pensiunan seperti gaji pokok yang dinaikkan sebesar lima persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. "Belum menaikkan, tapi kebijakan bagi pensiun. Tunggu saja dari pemerintah, sedang disiapkan langkah-langkahnya," terang Askolani.

Seperti diberitakan sebelumnya, kenaikan gaji PNS yang masuk dalam RAPBN 2019 dilakukan setelah pemerintah tidak menaikkan gaji PNS selama empat tahun terakhir. Maka itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan keputusan pemerintah merupakan hal yang wajar dan tak bersifat politis. Dalam hal ini, pemerintah mengalokasikan belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp368,59 triliun atau naik 7,62 persen dibanding perkiraan tahun ini yang mencapai Rp342,48 triliun. bari