Jakarta-Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) kembali mewanti-wanti banyak pihak agar tidak mempermainkan data soal penyerapan beras. Peringatan itu dilontarkan karena ada yang menyebutkan bahwa Perum Bulog hanya bisa menyediakan beras sebesar 800 ribu ton bila tak melakukan impor.

NERACA

"Jangan salah kalau bicara data. Sekarang penyerapan (beras) 1,4 juta ton, bukan 800 ribu ton. Jadi jangan ngarang-ngarang kalau enggak tahu, mending enggak usah ngomong, itu mengacau," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Senin (24/9).

Menurut dia, data pangan seperti pengadaan beras memang cenderung rentan dipermainkan jelang memasuki tahun politik. Oleh karena itu, Buwas mengajak berbagai instansi pemerintahan untuk mau berkoordinasi menjaga ketahanan pangan nasional.

Dia juga meminta lembaga-lembaga terkait seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) agar mau terlibat dalam perkara ini. "Jadi jangan enggak, kita harus koordinasi. Kalau bisa menarik ahli-ahli dari Kadin, ini kan bagus untuk menumbuhkan kekuatan pangan negara," ujarnya.

Buwas menekankan, pemerintah jangan hanya berfokus kepada pengadaan beras saja. Sebab, lanjutnya, masih ada 11 bahan pokok pangan lain yang juga harus diperhatikan penyalurannya kepada masyarakat. "Bicara kewenangan Bulog, kita juga punya tanggung jawab terhadap pengadaan 11 bahan pokok pangan, termasuk jagung, kedelai, minyak goreng, tepung, daging (sapi) dan ayam. Itu harus diperhatikan, soalnya hari ini enggak jalan," ujarnya.

Sebelumnya, silang pendapat antara Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan tengah memanas. Saat ini Bulog mengaku gudang penyimpanan beras telah penuh dan terpaksa menyewa gudang milik TNI AU.

Menanggapi itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penuhnya gudang milik Bulog tersebut lantaran adanya beras impor yang masuk. Oleh karenanya dia menilai itu sesuatu yang wajar. "Nah sehingga menurut saya ini tak perlu gaduh. Begini, gudang penuh karena impornya 1,4 (juta ton) kalau tidak ada impor repot," ujarnya di kantornya, pekan lalu.

Menurut Darmin, alasan pemerintah memberikan izin impor beras kepada Perum Bulog. Izin impor tersebut diperlukan mengingat ketersediaan stok beras pada tahun lalu berada di bawah batas aman.

"Yang pertama, tahun 2017 itu di kuartal tiga harga mulai naik. Dan kita sebetulnya sudah intens sekali rapat, tapi waktu itu stok Bulog itu berada pada 978.000 ton. Banyak enggak itu? Enggak. Karena normalnya kita itu stok 2 juta ton. Kalau 3 juta bagus," ujarnya.

Dia mengatakan, pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin impor pada saat itu justru menuai berbagai anggapan miring. Karena itu, dirinya memutuskan untuk menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama kementerian/lembaga terkait lainnya untuk memastikan ketersediaan cadangan beras yang ada.

"Tapi karena masih berdebat terus, berlarutlah sampai kita rapat berikutnya itu 15 Januari (2018). Waktu itu kita cek yang tadinya stok itu 978.000 ton, itu tinggal 903.000 ton. Berarti dalam 10 hari berkurang 75 ribu ton. Kenapa? Karena harus operasi pasar karena harga naik," tutur Darmin.

Dia mengungkapkan, harga beras medium pada saat itu telah mencapai Rp 11.300 per liter. Padahal, Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras jenis premium yang dipatok pemerintah hanya sebesar Rp 9.450 per liter.  "Jadi udah jauh di atas, sehingga itu masih 15 Januari artinya panen masih Maret. Panen raya itu biasanya Maret bisa-bisa April," ujarnya.

Melihat jumlah ketersediaan stok beras yang telah menipis, pemerintah memutuskan untuk memberikan izin impor beras tahap pertama sebanyak 500 ribu ton. "Kita enggak akan kuat. Jangan mengira 903 ribu ton itu banyak. Artinya 903 ribu ton itu lebih sedikit dari 10 hari. Jadi (kita) impor 500 ribu ton," kata Darmin.

Perlu Impor

Secara terpisah, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, Indonesia masih perlu impor beras. Sebab, kebutuhan beras untuk seluruh wilayah sangat besar, yaitu 2,4 juta ton per bulan.

"Kita bisa berhitung bahwa kebutuhan beras nasional kita itu 2,4 juta ton per bulan. Secara realistis, kita memang masih perlu impor. Jadi kalau sudah, oh ini bahaya, mepet, harus ada upaya-upaya untuk impor. Jadi kita tidak boleh mengatakan 'tidak impor', enggak," ujarnya, pekan lalu.

Dia mengatakan, produksi beras nasional belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Selain karena faktor cuaca yang kurang mendukung, minimnya lahan menjadi penyebab produksi dalam negeri tidak maksimal.

"Yang pertama memang ada penyusutan lahan, data terakhir kemarin 24 persen. Jadi memang secara alami ada penyusutan karena ada pembangunan jalan tol, kawasan-kawasan industri yang dibuka, sehingga mengurangi tanah-tanah itu," ujar Moeldoko.

Namun, dia memastikan pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi beras dalam negeri selain melakukan impor beras. Satu di antaranya dengan membuka lahan pertanian di luar Jawa.

"Pemerintah juga melalui Mentan melakukan usaha-usaha, yang pertama usaha membuka lahan di luar Jawa, yang kedua melalui intensifikasi. Jadi ditingkatkan. Makanya kita mengenal tiada hari tanpa panen. Itu terus berjalan," ujarnya.

Menurut Moeldoko, keduanya akan segera dipanggil oleh Menko Perekonomian. "Bentar lagi mau diundang oleh Menko Perekonomian, untuk duduk sama-sama. Enggak boleh begtu. Semuanya kan harus terkoordinasi dengan baik," ujarnya.

Moeldoko mengatakan dirinya sudah melaporkan masalah tersebut ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Sudah diberitahu oleh pak Menko dan saya juga sudah lapor," ujarnya.

Dia berharap masalah impor beras ini bisa segera diselesaikan. Moeldoko berpendapat, masalah tersebut murni karena adanya miskomunikasi. "Sebenarnya masalah komunikasi. Kalau sudah dikomunikasikan oleh menteri koordinator, saya pikir sudah," ujarnya.

Sebelumnya mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengungkapkan, sistem impor Indonesia sudah digerogoti mafia atau kartel. Hal ini membuat Indonesia sulit lepas dari jerat impor.

Rizal mengatakan Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, termasuk dalam hal pertanian. Maka dari itu, sewajarnya Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. "Pada dasarnya Indonesia negara yang mataharinya ada sepanjang tahun. Tidak ada negara di dunia mataharinya luar biasa seperti kita dan Brasil. Kedua, tidak ada negara yang airnya berlimpah-limpah seperti Indonesia. Harusnya kita jadi lumbung pangan Asia paling tidak atau dunia. Bisa kalau mau. Tentu harus ada jangka menengah. Hitungan saya 4-5 tahun kita bisa jadi gudang pangan Asia," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, pekan lalu.

Rizal mengatakan akar masalah impor Indonesia ialah pada sistem. Sistem kuota membuat mafia merajalela. Menurutnya, saat menjabat menko maritim, sudah menyarankan Presiden Jokowi untuk mengganti menjadi sistem tarif.

"Saya usulkan pak presiden kita ubah sistem kuota ini jadi tarif. Siapa saja boleh impor asalkan bayar tarif 25%. Otomatis harga daging akan turun 75%, gula 75%, beras dan lain-lain akan turun," ujarnya.

Namun, dia heran, arahan presiden tersebut hingga sekarang tidak dieksekusi oleh bawahannya. "Tapi tidak terjadi karena menteri-menterinya, mohon maaf, loyalitasnya tidak semua sama Presiden Jokowi. Loyalitasnya sama partai, sama siapa. Jalan aja terus karena sistem ini menguntungkan," ujar Rizal. bari/mohar/fba