CIPS: Lindungi Petani, Waktu Impor Beras Harus Tepat

NERACA

Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan waktu impor beras yang tepat. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi harga beras hasil panen petani. Pengalaman impor di awal tahun 2018 di mana beras impor tiba dua minggu menjelang panen membuat harga beras petani turun.

Assyifa menjelaskan, impor masih menjadi instrumen penting dalam mengendalikan harga beras di Tanah Air. Berdasarkan data BPS, terdapat kenaikan harga gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) sebesar 3,05% dan 1,64% pada Agustus 2018. Pada saat yang sama, harga beras tidak mengalami kenaikan, malah justru turun sebesar 0,28%. Ke depannya, dengan adanya musim kemarau yang melanda dan disertai dengan semakin berkurangnya luasan lahan panen, tidak dapat dipungkiri adanya peluang harga beras akan naik dan memengaruhi inflasi secara keseluruhan.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), jumlah luas lahan panen terus berkurang. Jumlah luas lahan panen pada Juli 2018 adalah 1,5 juta hektar dan turun menjadi 1,41 juta hektar dan 0,98 juta hektar pada Agustus dan September 2018. Sementara itu, kemarau panjang yang diprediksi terjadi hingga akhir bulan November dan serangan hama dapat menjadi kendala dalam produktivitas gabah. Kondisi ini sangat berpotensi mengganggu pencapaian target-target pertanian.

CIPS menilai, pemerintah melalui Bulog patut untuk melakukan impor dengan timing yang tepat agar impor tidak meredam harga beras terlalu rendah. “Mengingat beras itu komoditas esensial, pemerintah patut menjaga stok beras nasional untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga. Berkaca pada impor Januari kemarin, Pemerintah melalui Bulog patut untuk melakukan impor dengan timing yang tepat agar impor tidak meredam harga beras terlalu rendah dan merugikan petani yang dapat terjadi apabila dilakukan saat masa panen,” jelasnya, sebagaimana disalin dari siaran resmi.

Untuk itu, pengawasan terhadap pasokan beras (supply) perlu diperhatikan oleh pemerintah hingga panen selanjutnya. “Pemerintah sebaiknya tidak menutup diri untuk melakukan impor beras dengan sekaligus mempertimbangkan dua hal, yaitu harga beras dan stok cadangan beras di bawah batas aman,” kata lebih lanjut.

Dalam penilaian CIPS, walau pemerintah terus menggencarkan swasembada pangan, perlu juga untuk memastikan pangan yang dijual di pasar domestik memiliki harga yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Perbandingan rata-rata harga beras dalam negeri dengan beras Thailand pada periode Januari hingga April 2018 adalah 82%. Harga beras dalam negeri mencapai Rp 10.888 per kilogram (data BPS). Sementara harga beras Thailand adalah Rp 6.050 per kilogram (data World Bank). Thailand adalah pengekspor beras terbesar di dunia.

BERITA TERKAIT

Cara Tepat Melindungi Diri dari Polusi Udara

Polusi udara adalah salah satu faktor risiko terbesar untuk kesehatan manusia. Sederet penyakit diakibatkan oleh udara yang tercemar. Sebut saja…

Program Pemerintah Pusat Berdampak Lebak Surplus Beras

Program Pemerintah Pusat Berdampak Lebak Surplus Beras NERACA Lebak - Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tahun 2018 hingga September surplus beras…

Ketahanan Pangan Harus Jadi Fokus Pembenahan

NERACA Jakarta – Salah satu hal yang layak untuk diprioritaskan dalam program para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Tampil dengan Warna Baru, Infinix HOT S3X Siap Goda Pengguna

NERACA Jakarta – Vendor smartphone terkemuka asal Hong Kong, Infinix, mengumumkan ketersediaan varian warna baru untuk produk andalannya, Infinix HOT…

Perkuat Ekspor Perikanan, KKP Benahi Pergudangan dan Logistik

NERACA Gorontalo - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP),  Rifky Efendi…

Secara Volume, Indonesia Eksportir Ikan Hias Terbesar Dunia

NERACA Bogor - Rifky Efendi Hardijanto, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan…