NERACA

Jakarta – Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo mempertanyakan keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menambah kuota impor garam dan gula mentah karena dapat menyulitkan petani garam dan tebu. "Menteri Perdagangan harus menjelaskankannya pada rapat kerja di DPR, apa pertimbangannya menambah kuota impor garam dan gula mentah, yang dikaitkan dengan kebutuhan industri," ujarnya di Jakarta, Rabu (29/8).

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet mengatakan hal itu menanggapi keputusan Pemerintah melalui Kemendag, yakni mengimpor garam sebanyak 3,7 ton serta gula mentah 111.000 ton. Bamsoet juga meminta Satgas Pangan melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan garam industri untuk konsumsi, karena penyalahgunaan itu menyebabkan harga garam di pasaran menjadi rendah. "Hal ini juga berdampak menyulitkan petani garam," katanya.

Dia meminta Kementerian Pertanian untuk menetapkan harga pokok pembelian garam di tingkat petambak agar dapat menjaga stabilitas harga garam rakyat sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Bamsoet juga menyoroti keputusan Kemendag menerbitkan izin impor gula mentah sebanyak 111.000 ton yang diperkirakan masuk pada September 2018. Menurutnya, harus ada pengawasan atas pelaksanaan impor itu agar sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 643 Tahun 2002 Tentang Tata Niaga Impor Gula.

Menurut Bamsoet, seharusnya ada data tentang produksi, konsumsi, dan kebutuhan gula mentah yang menjadi acuan bersama, sehingga Kementan, Kemendag, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan Badan Pusat Statistik (BPS), harus segera menyamakan data tentang produksi dan kebutuhan gula nasional. "Dengan adanya data bersama tersebut, sehingga setiap izin impor gula tidak mengganggu penyerapan gula produksi dalam negeri," katanya seperti dikutip Antara.

Dia menambahkan, Kementan dan Kemendag harus memperhatikan masa tanam dan masa panen tebu petani dalam negeri sebelum menerbitkan izin impor gula, untuk menjaga stok gula tidak berlebih dan menjaga harganya di tingkat petani tidak jatuh.

Anggota Komisi IV DPR Endang Srikarti Handayani mengutarakan harapannya agar pemerintah jangan lagi melakukan kebijakan impor beras dan dapat meningkatkan serta menyerap produksi beras nasional yang dihasilkan petani. "Saya tidak setuju impor. Saya setuju bila hasil pertanian meningkat, pemerintah harus beri subsidi kepada petani," kata Endang.

Anggota Komisi IV DPR Ono Surono meminta pemerintah memperbaiki data produksi beras yang sering kali menimbulkan sengketa antar instansi dan mempengaruhi kebijakan komoditas tersebut. "Sistem pendataan yang benar perlu segera dibuat untuk menjadi acuan bagi Kementan, Kemendag dan Presiden, sebagai dasar bila akan membuat kebijakan beras," katanya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan sejauh ini beras impor yang masuk ke Indonesia mencapai sekitar 1,8 juta ton. Menko Darmin mengatakan dari total izin impor tahun ini sebanyak 2 juta ton yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, baru sekitar 1,8 juta ton beras impor yang sudah terealisasi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, penambahan izin impor tersebut telah diputuskan sekitar tiga bulan lalu dan berlaku hingga Agustus 2018. Enggar beralasan, penambahan impor beras itu diperlukan untuk menambah cadangan stok beras nasional yang mulai berkurang.

Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar Utomo mengatakan impor beras yang sudah terealisasi baru 1,84 juta ton dari izin impor yang diajukan pada 2018 sebesar dua juta ton. Selain memperkuat cadangan beras dari impor, Bulog juga melakukan serap gabah sekitar 5.000 ton per hari. Namun, Bulog berupaya untuk meningkatkan jumlah serapan menjadi 10.000 ton per hari mengingat masa panen yang bervariasi.

Ada pun impor beras sebanyak dua juta ton oleh Perum Bulog dilakukan secara bertahap, di antaranya sebanyak 500 ribu ton beras pada Februari 2018 dan 500 ribu ton pada Mei 2018. Sementara itu, sisa kuota impor 1 juta ton sebelum akhir September 2018. munib