NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan sejauh ini beras impor yang masuk ke Indonesia mencapai sekitar 1,8 juta ton. Menko Darmin mengatakan dari total izin impor tahun ini sebanyak 2 juta ton yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, baru sekitar 1,8 juta ton beras impor yang sudah terealisasi.

"Yang sudah datang, ada yang masih di pelabuhan juga, tetapi angkanya 1,8 juta," kata Darmin, disalin dari Antara. Darmin menjelaskan upaya menstabilkan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) beras medium menjadi pertimbangan pemerintah memutuskan Indonesia harus kembali impor beras.

Namun, impor beras pada tahun ini menurut Kementerian Perdagangan, lebih rendah dibanding tahun 2014 yang mencapai 2,5 juta ton, kemudian pada 2015-2016 impor beras tercatat sekitar 1,5 juta ton.

Senada dengan itu, Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar Utomo mengatakan impor beras yang sudah terealisasi baru 1,84 juta ton dari izin impor yang diajukan pada 2018 sebesar dua juta ton.

Selain memperkuat cadangan beras dari impor, Bulog juga melakukan serap gabah sekitar 5.000 ton per hari. Namun, Bulog berupaya untuk meningkatkan jumlah serapan menjadi 10.000 ton per hari mengingat masa panen yang bervariasi.

"Dulu Juli masih di atas 10 ribu, sekarang kan masih bervariasi, bukan karena kemarau. Sebagian masih banyak yang panen, Sulawesi Selatan masih penuh. Sehari masih bisa ribuan ton," kata Bachtiar.

Ada pun impor beras sebanyak dua juta ton oleh Perum Bulog dilakukan secara bertahap, di antaranya sebanyak 500 ribu ton beras pada Februari 2018 dan 500 ribu ton pada Mei 2018. Sementara itu, sisa kuota impor 1 juta ton sebelum akhir September 2018.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI segera memanggil Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito untuk dimintai penjelasan soal izin impor beras sebanyak dua juta ton yang dikeluarkan kementerian itu. Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menambah izin impor beras untuk Perum Bulog.

"Saya mendukung rencana Komisi IV DPR memanggil Menteri Perdagangan untuk memperoleh penjelasan yang lugas dan menyeluruh atas kebijakan impor beras," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, disalin dari Antara.

Ia yang akrab disapa Bamsoet mengatakan hal itu menanggapi adanya informasi bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menambah izin impor beras untuk Perum Bulog sebesar satu juta ton, sehingga total izin impor yang telah diterbitkan Kemendag menjadi dua juta ton.

Menurut dia, selama ini terkait izin impor ini kerap memunculkan spekulasi sehingga penjelasan Menteri Perdagangan pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI diharapkan dapat mengklarifikasi spekulasi yang muncul di ruang publik. "DPR berharap penjelasan Menteri Perdagangan dapat meredakan spekulasi yang muncul," ujar Bamsoet.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, penambahan izin impor tersebut telah diputuskan sekitar tiga bulan lalu dan berlaku hingga Agustus 2018. Enggar beralasan, penambahan impor beras itu diperlukan untuk menambah cadangan stok beras nasional yang mulai berkurang.

Anggota Komisi IV DPR Endang Srikarti Handayani mengutarakan harapannya agar pemerintah jangan lagi melakukan kebijakan impor beras dan dapat meningkatkan serta menyerap produksi beras nasional yang dihasilkan petani Nusantara. "Saya tidak setuju impor. Saya setuju bila hasil pertanian meningkat, pemerintah harus beri subsidi kepada petani," kata Endang Srikarti di Jakarta, Rabu (21/8).

Dia berpendapat bahwa untuk meningkatkan produksi beras, pemerintah harus menyubsidi pertanian yang bisa dinikmati petani secara langsung. Dia juga berpendapat bahwa dengan memberikan subsidi dan menyerukan kepada generasi muda untuk membangun desa dalam bertani, maka ke depannya tidak akan ada lagi impor beras.

Sebelumnya, Pengamat Pertanian Khudori mengatakan selama ini tidak ada data pembanding dari instansi terkait mengenai produksi beras, karena yang memproduksi data hanya Kementerian Pertanian.

Padahal, menurut dia, metode perolehan data tersebut diragukan, karena tidak ada penghitungan secara riil untuk jumlah luasan lahan. Sedangkan, luas lahan dapat menentukan seberapa besar produksi beras. "Pengumpulan datanya memang bukan survei lapangan. Itu tadi perkiraan-perkiraan," kata Khudori.

Meski demikian, persoalan impor tidak hanya mengacu pada produksi beras, karena ada masalah lain yaitu tidak optimalnya penyerapan Bulog karena masih rendahnya Harga Pokok Pembelian yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, musim kemarau di 2018 yang lebih panjang bisa menambah persoalan karena dapat menyebabkan terjadinya kegagalan panen dan berkurangnya produksi. "Problem utama terkait impor beras adalah kemampuan Bulog menyerap beras atau gabah hasil produksi dalam negeri," tambahnya.