Jakarta-Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui, defisit transaksi berjalan (current account deficit-CAD) sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi kekhawatiran bagi pemerintah dan Bank Indonesia. Sementara itu, kalangan pengusaha tergabung Apindo mengungkapkan  kenaikan suku bunga acuan BI hingga 125 basis poin dalam beberapa bulan terakhir ini telah mengerem ekspansi bisnis mereka.

NERACA

Sebab, angka itu menurut Darmin, membengkak bila dibandingkan pada akhir 2017. "Tadinya akhir tahun lalu CAD kita rendah, kalau tidak salah cuma 2,2% dari PDB. Tiba-tiba sekarang melejit di atas 2,5%, dan memang sudah mencapai 3% atau lebih, itu selalu sudah harus mulai menganggap itu lampu kuning, kalau sudah 3%,” ujarnya saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (22/8).

Darmin mengatakan, sebetulnya tren transaksi berjalan sejak orde baru memang selalu mengalami defisit. Akan tetapi, defisit tersebut tidak besar seperti saat ini. "Kita tadinya tidak besar sampai tahun lalu. Tahu-tahu awal tahun ini membesar. Nah itu yang kemudian membuat kita harus melakukan persiapan-persiapan perubahan-perubahan supaya kemudian itu tidak mengganggu kita," tutur dia seperti dikutip Liputan6.com.

Dalam hal ini, lanjut Darmin, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan agar tidak terus-terusan mengalami kekhawatiran. Salah satu upayanya adalah dengan memperluas penerapan bauran minyak sawit (biofuel) dalam bahan bakar solar sebanyak 20% (B20).

Selain itu, kebijakan lainnya adalah di bidang pertambangan dan energi seperti penambahan kuota produksi batu bara mencapai 100 juta ton untuk mendorong ekspor. Kemudian menghidupkan kembali kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) untuk mengurangi impor petrokimia RI.

"Jadi dengan itu. Ditambah dengan kebijakan secara umum dibidang pariwisata atau perindustrian, pertanian, pertambangan, rasanya dalam beberapa bulan ke depan kita bisa untuk membuat transaksi berjalan kita defisitnya tidak terlalu berat kira-kira begitu," ujarnya.

Sebelumnya Bank Indonesia merilis defisit transaksi berjalan (CAD) pada kuartal II-2018 mencapai US$ 8 miliar. Jumlah tersebut meningkat menjadi 3% dari kuartal I-2018 yang tercatat hanya sebesar US$ 5,7 miliar atau 2,2% terhadap PDB.

"Sejalan dengan peningkatan ekonomi bisnis pertumbuhan PDB defisit transaksi berjalan kuartal II mengalami kenaikan sebesar US$ 3 miliar atau naik menjadi 3%. Ini lebih tinggi dari defisit transaksi berjalan triwulan I," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen BI Yati Kurniati di Jakarta, belum lama ini. Menurut dia, peningkatan CAD tersebut dipengaruhi terhadap penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas.

Penurunan tersebut terutama disebabkan naiknya impor bahan baku dan barang modal, sebagai dampak dari kegiatan produksi dan investasi yang terus meningkat di tengah ekspor nonmigas yang turun.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa kekuatan dunia usaha untuk bertahan kini semakin menipis. Bahkan, kalau suku bunga acuan dinaikkan lagi, dia memastikan bahwa dunia usaha akan mulai mengerem ekspansi usaha. "Khususnya untuk UMKM, usaha mikro biasanya bunga lebih tinggi, jadi semakin bunga naik, semakin berat mereka," ujarnya di Jakarta, pekan ini.

Seperti diketahui, BI dalam empat bulan terakhir ini sudah menaikkan bunga acuan (7DDD) hingga mencapai 125 basis poin menjadi 5,50%. Kebijakan BI ini bertujuan salah satunya untuk meredam gejolak rupiah yang terjadi akibat kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral AS (The Fed).

Menurut Hariyadi, baik pemerintah maupun BI saat ini memang dihadapkan pada masalah sulit. Untuk BI misalnya, bila mereka tidak menaikkan suku bunga padahal di saat bersamaan The Fed menaikkan bunga acuan mereka, nilai rupiah akan semakin anjlok dan bisa menimbulkan dampak pada dunia usaha. Di sisi lain, kalau BI menaikkan bunga acuan, beban sama juga akan dialami dunia usaha.

Kenaikan bunga acuan diperkirakan akan diikuti kenaikan bunga kredit yang dipastikan bisa membebani dunia usaha. "Untuk menyikapi dilema itu ya tidak ada pilihan lian, kami harus konservatif dengan efisiensi tersebut," ujar Hariyadi.   

Impor Terbesar

Badan Pusat Statistik sebelumnya merilis data neraca perdagangan Indonesia (NPI) sepanjang Juli 2018 mengalami defisit US$2,03 miliar. Defisit neraca perdagangan tersebut merupakan defisit terbesar sejak Juli 2013.

Penyebabnya, impor Juli 2018 mencapai US$18,27 miliar, naik 62,17% apabila dibandingkan dengan impor pada Juni 2018. Impor ini merupakan terbesar sejak Januari 2008. "Impor Juli 2018 terbesar sejak Januari 2008," kata Kepala Sub Direktorat Impor BPS Rina Dwi Sulastri di Jakarta, pekan lalu.

Menurut data BPS, impor nonmigas selama Juli 2018 mencapai US$15,66 miliar atau naik 71,54% dibanding Juni. Sementara impor migas pada Juli tercatat US$2,61 miliar. Naiknya impor migas selama Juli 2018 disebabkan oleh meningkatnya impor melalui beberapa negara. Di antaranya China sekitar 93,44%, Jepang 75,79% dan Amerika Serikat mencapai 67%.  

Jika dirinci menurut golongan penggunaan barang ekonomi, selama Juli 2018 golongan bahan baku atau penolong memberikan peranan terbesar yaitu 74,84%. Kemudian disusul oleh impor barang modal 15,75% dan barang konsumsi sebesar 9,41%.  Dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama, nilai impor konsumsi, bahan baku penolong dan barang modal masing-masing meningkat sebesar 27,03%, 22,99% dan 30,44%.  

Menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, defisit ini terjadi karena anomali dari masa libur panjang puasa dan Lebaran Juni 2018 ke Juli 2018. Karena itu, menurut dia, seharusnya faktor libur panjang puasa dan Lebaran dipisahkan untuk melihat perbandingan secara total.

"Statistik yang Juli ini agak anomali karena kemarin ada libur panjang. Jadi ada kegiatan impor, terutama itu banyak yang dilakukan sebelum Lebaran dan libur panjang dan kemudian dikompensasi pada bulan Juli. Jadi mungkin itu salah satu deviasi statistik yang perlu dibersihkan dulu untuk melihat trennya secara total," ujarnya di Kantor Kemenko, pekan lalu.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan, apapun persoalan statistiknya pemerintah akan tetap fokus memperbaiki dari sisi neraca pembayaran baik defisit neraca perdagangan maupun defisit transaksi berjalan. "Yang seperti disampaikan Presiden kemarin, langkah-langkah akan kita lakukan secara konsisten untuk melakukan pengendalian agar pertumbuhan ekonomi kita pada saat lingkungan global tidak kondusif ini tidak mengalami disrupsi yang terlalu besar," ujarnya.  

Sri Mulyani mengatakan, untuk mengendalikan impor pemerintah akan melakukan evaluasi pada beberapa proyek berbasis impor yang masih bisa ditunda pelaksanaannya. Selain itu, pemerintah juga akan mengevaluasi kebutuhan impor industri Indonesia. "Untuk sektor industri, perdagangan, kita lihat kemarin ada 500 komoditas yang kita akan lihat dari Menteri Perindustrian apakah komoditas itu diproduksi dalam negeri, kenapa kita tetap impor dan kenapa cukup besar," ujarnya.  

Sementara itu untuk meningkatkan ekspor, pemerintah akan mendorong daya saing produk ekspor Indonesia. Hal ini untuk memanfaatkan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang masih bertahan di atas Rp14.600 per US$. "Kita harap industri dalam negerinya bisa menggunakan kesempatan ini akan maju dan kita akan melihat halangan nya. Apakah mereka tidak punya akses keuangan, apakah mereka tidak punya teknik-nya, apakah perlu insentif yang lain. Kita akan lihat itu," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga akan kendalikan impor barang terutama impor barang yang menyangkut proyek infrastruktur yang dilakukan BUMN besar. Ini sebagai langkah tegas untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan pada kuartal II-2018 yang telah mencapai 3% dari PDB.

Menurut Sri Mulyani, Presiden Jokowi telah memberikan instruksi yang sangat tegas, semua di kabinet harus melakukan langkah-langkah mengamankan neraca pembayaran terutama pada defisit transaksi berjalan. "Kita sekarang harus melakukan tindakan tegas untuk mengendalikan, karena kalau tidak ekspor kita walaupun pertumbuhannya cukup bagus dan double digit, namun karena impornya jauh lebih tinggi dan pertumbuhannya juga sangat tinggi, ini menyebabkan kita harus melakukan langkah yang cukup tegas dan agak drastis pada pengendalian impor," ujarnya.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, menurut Menkeu, pertama, untuk impor yang menyangkut proyek-proyek infrastruktur yang dikendalikan oleh pemerintah, terutama PLN dan Pertamina diminta untuk melihat komponen impor dari proyek-proyeknya. Hal itu tidak hanya memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yaitu komponen dalam negeri, tapi juga melihat secara langsung berapa jumlah impor barang modal.

"Untuk proyek belum financial closing akan ditunda. Dan kita akan melakukan enam bulan ini secara sangat firm terhadap dua BUMN ini, sehingga kontribusi terhadap impor barang modal terutama dari BUMN bisa dikendalikan," ujarnya. bari/mohar/fba