Jakarta-Presiden Jokowi berharap tingkat inflasi di Indonesia seperti di negara maju yang berada di kisaran 1-2%. Pasalnya, inflasi selama empat tahun terakhir semakin membaik yang selalu berada di bawah angka 4%. Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo meminta kepala daerah ikut mendorong pemanfaatan ekonomi digital guna menjaga produksi dan distribusi bahan pangan sehingga inflasi lebih terkendali.

NERACA

Presiden Jokowi ketika melihat pemaparan inflasi sejak tahun 2015, ternyata angka inflasi Indonesia berada di 3,35%, kemudian pada tahun 2016 di 3,02%. Selanjutnya pada tahun 2017 di 3,61%, dan 3,1% pada semester I-2018. "Terima kasih kepada kepala daerah atas tercapainya tingkat inflasi. Selama 4 tahun kita betul-betul bisa menjaga inflasi di bawah 4%," ujarnya dalam sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Jakarta, Kamis (26/7).

Menurut Jokowi, kinerja seperti itu harus dipertahankan. Sebab jika terus dipertahankan, bukan tidak mungkin angka inflasi Indonesia bisa sama dengan negara-negara maju yakni 1%. "Kalau diteruskan kita akan miliki inflasi stabil semakin tahun semakin turun di angka 1%-2% seperti negara maju stabilitas harga bisa terjaga," ujarnya.

Jokowi mengatakan, upaya yang perlu diperhatikan untuk mencapai target tersebut adalah dengan cara melakukan koordinasi secara intensif antara pusat dan daerah. Selain itu, upaya dan koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) pangan juga harus terus ditingkatkan demi mencapai target inflasi yang terus menurun setiap tahunnya. "Lompatan seperti ini harus terus dilanjutkan kita liat koordinasi pusat dan daerah baik ada satgas pangan dan yang ada di pusat dan daerah bekerja dengan baik," tutur Presiden.

Selain itu, Jokowi meminta agar perdagangan antar daerah bisa lebih ditingkatkan kembali. Artinya, jika ada satu daerah yang mengalami kekurangan stok pangan, maka daerah lain yang surplus stok bisa menjualnya ke daerah tersebut.

"Perdagangan antara daerah penting sekali, ada provinsi yang kurang ada yang lebih. Tolong harus ngerti posisinya sehingga kalau daerah kurang daerah lain langsung dipasok karena sering daerah produksi gede daerah lain kurang, satu inflasi tinggi, satu kebanyakan barang ini perlu dijaga," ujarnya.

Menurut Jokowi, upaya upaya pengendalian inflasi ini harus terus dilakukan. Khususnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah yang harus terus ditingkatkan. "Ini harus terus ditindak lanjutkan karena saya lihat koordinasi pusat dan daerah semakin baik. Ada satgas pangan di pusat dan daerah kerja dengan baik," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, empat hal tersebut perlu dilakukan untuk menekan inflasi dari sektor pangan. Pertama, harus menjaga pasokan mengenai pangan strategis melalui pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama pemerintah yang akan terus dilakukan dan dipercepat baik di pusat maupun di daerah.

"Infrastruktur ini bukan hanya infrastruktur jalan, tetapi juga irigasi, bendungan, kemudian embung sampai irigasinya. Sehingga infrastruktur ini yang dapat meningkatkan ketersediaan pasokan," ujarnya.

Selanjutnya, langkah kedua yang harus dilakukan adalah menjaga ketersediaan atau kelencaran distribusi dari produsen yaitu petani sampai ke konsumen. "Perlunya pembentukan pedagang atau pengumpul yang dekat dengan petani, demikian juga masalah logistik, demikian juga untuk kelancaran distribusi. Ini adalah penting untuk meningkatkan dan memperkuat  perdagangan antar daerah," ujarnya.

Dengan demikian, ketika ada satu daerah yang surplus di suatu bahan makanan misalnya beras, maka daerah tersebut secara langsung bisa memperdagangkan berasnya kepada daerah lain yang sedang mengalami kekurangan pasokan.

"Perdagangan antar daerah itu sudah terjadi antar provinsi, tidak hanya Jakarta tetapi juga dari kawasan Timur, Jawa Timur dengan Kalimantan dan berbagai daerah. Ini yang perdagangan antar daeah perlu kita lancarkan untuk distribusinya," ujarnya.

Ketiga, TPID harus  memperkuat masalah kelembagaannya antara daerah dan pusat. "Makanya rakornas ini adalah puncak koordinasi kelembagaan tadi, demikian juga rakor koordinasi wilayah maupun rakor di daerah itu adalah memperkuat kelembagaan," ujarnya.

Terakhir, adalah masalah sistem informasi yaitu Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang dinilai masih perlu dikembangkan lagi. "Perlu kita perluas PIHPS  dengan informasi data produksi sehingga bisa menjadi pusat informasi yang terintegrasi tidak hanya harga pangan tetapi juga produksi perdagangan,” tutur Perry.

Ekonomi Digital

Sehari sebelumnya, Perry juga meminta kepala daerah ikut mendorong pemanfaatan ekonomi digital ke berbagai daerahnya guna menjaga produksi dan distribusi bahan pangan agar inflasi lebih terkendali. “Kepala daerah mendorong penjualan produk pangan melalui e-commerce atau saluran penjualan secara daring,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur BI juga meminta produsen untuk dapat memanfaatkan teknologi keuangan dan saluran ekonomi digital untuk menambah modal guna meningkatkan produksi. "Teknologi digital dapat diadaptasi khususnya oleh UMKM di berbagai daerah," ujarnya.

Kepala Daerah juga diminta untuk memanfaatkan pesatnya ekonomi digital dalam menciptakan lapangan kerja. Maraknya perusahaan rintisan (start-up) dan juga perusahaan niaga daring (e-commerce) diharapkan dapat menambah lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. "Ekonomi dan keuangan digital untuk menciptakan lapangan kerja hingga mengurangi tingkat kemiskinan,” ujar Perry.

Perry juga memperlihatkan bagaimana tingkat inflasi saat ini yang sebesar 3,3% (yoy) sudah jauh lebih baik dibanding 2014 yang sebesar 8,3% (yoy). Karena itu, Bank sentral mengincar agar inflasi di 2019 dapat menurun ke 3,4% dan 2020 dapat menjadi tiga persen. Inflasi rendah, kata Perry, menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Perry Warjiyo mengatakan bahwa perdagangan antar daerah bisa menjadi solusi untuk pengendalian inflasi. Dengan adanya perdagangan antar daerah, nantinya wilayah yang mencatat surplus pasokan komoditas pangan bisa menopang wilayah lain yang masih mengalami defisit komoditas pangan.

Apabila pasokan pangan terjaga pada tiap-tiap wilayah, maka Perry meyakini bahwa inflasi bisa terkendali. Sebab, sebagaimana diketahui, inflasi harga pangan yang bergejolak (volatile food) cukup dominan menyumbang inflasi. "Perdagangan antar daerah yang sudah kita cita-citakan sejak lama perlu segera kita realisasikan," ujarnya.

Adapun peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pusat maupun daerah bisa dimaksimalkan agar perdagangan antar daerah tersebut bisa terlaksana. "Tentu saja didukung tata kelola maupun landasan hukum yang jelas, petunjuk teknis yang jelas, maupun pelaksanaannya prosedur yang jelas. termasuk juga ketersediaan anggaran yang ada," ujar Perry.

Defisit Transaksi Berjalan

BI memperkirakan defisit transaksi berjalan pada tahun ini diprediksi mencapai di atas US$25 miliar, atau meningkat 44,51% dibanding realisasi tahun lalu US$17,3 miliar. "Terus terang (defisit transaksi berjalan) berat. Tekornya tambah gede," ujar Perry dalam Sarasehan TPID, Rabu (25/7).

Melebarnya defisit transaksi berjalan, menurut dia, tak lepas dari laju impor yang lebih kencang dibandingkan ekspor. Padahal, pemerintah sebelumnya mengaku bakal menekan impor bahan baku dan barang modal. "Ekspornya sebenarnya cukup baik, meningkat, tetapi kenaikan impornya lebih besar," ujar Perry.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) selama Januari-Juni 2018, neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,02 miliar. Defisit terjadi karena secara kumulatif ekspor hanya sebesar US$88,02 miliar sedangkan impor paruh pertama tahun ini mencapai US$89,04 miliar. Untuk itu, BI dan pemerintah terus mendorong pariwisata dan ekspor untuk meningkatkan devisa.

Seperti diketahui defisit neraca transaksi berjalan turut menyumpang pelemahan pada nilai tukar rupiah. Defisit pada transaksi berjalan tak hanya dibentuk oleh defisit pada neraca perdagangan, tetapi juga neraca jasa.

Sementara itu, BI memperkirakan laju inflasi tahun depan bakal naik ke 3,7%, lebih tinggi dari proyeksi inflasi tahun ini yang berada di kisaran 3,5%. Namun, proyeksi tersebut masih sesuai dengan sasaran inflasi BI 3,5 plus minus satu persen. "Tahun depan (inflasi) kurang lebih sekitar 3,7%, masih cukup rendah," ujar Perry.

BI dan pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan inflasi dengan mempererat koordinasi. Upaya pengendalian harga juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dan mengurangi angka kemiskinan. bari/mohar/fba