NERACA

Bogor – Memacu penyerapan anggaran negara agar bisa mengerek pertumbuhan ekonomi lebih agresif lagi, Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan ketua lembaga memperbaiki pola penyerapan anggaran sehingga tidak menumpuk di akhir tahun,”Perbaiki pola penyerapan anggaran, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun dengan tetap menjaga kualitas output yang ada," kata Presiden saat memimpin Rapat Terbatas yang membahas realisasi dan prognosis pelaksanaan APBN 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7).

Kepala Negara meminta semua program yang direncanakan dan proyek strategis segera dieksekusi tepat waktu dan "good governance" (tata kelola yang baik), tepat sasaran sehingga dampaknya segera dirasakan oleh mastyarakat,”Transfer dana ke daerah dan dana desa harus segera dicairkan dan meminimalisir adanya pengendapan anggaran pemerintah di perbankan," tegasnya.

Selain itu, presiden juga mengapresiasi percepatan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta belanja Kementerian/Lembaga (KL) yang tumbuh 12,1% dalam APBN semester I 2018 ini jauh lebih tinggi dari realisasi semester 1 2017 sebesar 0,4%.”Saya meminta momentum pencapaian semester I APBN 2018 ini terus dijaga dan ditingkatkan pada semester II," harapnya.

Presiden juga mengingatkan tantangan yang dihadapi tidak ringan, terutama terkait ketidakpastian perekonomian global, agar seluruh kementerian dam lembaga untuk fokus dan segera menyelesaikan program yang direncanakan. Dalam penyerapan anggaran ini, presiden juga meminta tetap melakukan langkah efesiensi belanja barang, seperti penghematan perjalanan dinas, rapat dan paket meeting, belanja ATK serta belanja-belanja yang tidak produktif lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota atas kinerja APBN semester I 2018 yang semakin membaik.”Kinerja APBN semester I 2018 yang saya lihat semakin baik dibanding peroede sama I 2017 menunjukan kinerrja yang lebih meningkat," katanya.

Jokowi mengungkapkan kinerja APBN semester I 2018 ini meningkat, diantaranya defisit anggaran yang lebih rendah, dimana turun 36,8 persen, keseimbangan primer juga sangat bagus menjadi positif karena pada tiga tahun sebelumnya masih negatif. Kepala Negara juga menyebut pembiayaan anggaran yang semakin menurun dalam dua tahun terakhir serta SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) yang lebih besar.

Kinerja APBN semester I 2018 ini, lanjut presiden, juga didukung pendapatan negara yang tumbuh 16% yang didukung penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh 14,3% lebih tinggi dari pertumbuhan semester I 1 2017 sebesar 9,6%.”Belanja negara yang terus meningkat 5,7 persen dibanding tahun 2017 yang hanya tumbuh 3,2 persen," katanya.

Sebagai informasi, realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 rendah dibandingkan dengan 2016. Data kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi belanja pemerintah periode 1 Januari-20 Februari 2017 sebesar Rp 168,63 triliun atau hanya 8,1% dari target APBN 2017. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016, yakni mencapai Rp 189,41 triliun atau 9,1% dari APBNP 2016.

Sementara penerimaan pemerintah periode 1 Januari-20 Februari 2017 justru mencatat kenaikan menjadi Rp 145,443 triliun atau 8,4% dari APBN. Yang berarti lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp 138,75 triliun atau 7,8% dari APBN. Adapun defisit anggaran periode 1 Januari-20 Februari 2017 tercatat Rp 22,2 triliun atau 6,7% dari APBN 2017. Jumlah ini juga lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 50,66 triliun atau 17,1% dari APBN.

Untuk rasio defisit anggaran terhadap produk domestik bruto pada 2017 sebesar 0,16%, juga lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 0,42%. Menurut pengamat dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Satria Aji Imawan, penyerapan anggaran rendah tentunya rakyatlah yang akan menerima dampak kerugiannya karena program pemerintah yang menyanggkut pelayanan masyarakat jadi tersendat.

Misalnya, rencana pembangunan jalan yang tidak maksimal karena serapan rendah. Semestinya, aspal dapat dicor sepanjang 10 km pada awal tahun, tapi karena penyerapan yang rendah baru tiga sampai lima km," ujarnya. bani