Oleh : Agus Yuliawan

Pemerhati Ekonomi Syariah

Era digitalisasi kini merambah pada generasi melinial dan dampak pengaruhnya sangat signifikan terhadap perubahan peradaban. Hal ini bisa nampak pada perilaku dan karakter generasi saat ini yang menginginkan serba cepat dan tepat. Efek dari digitaliasi yang berkembang saat ini--mau tidak mau telah menggerus berbagai sektor - sektor kehidupan yang semuanya harus mengikutinya dan nyaris  bias dari penolakkan. Realitas ini, jika tidak ada fikterisasi kearah positif akan menjadikan permasalahan di kemudian hari. 

Menurut kalangan analis, pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini akan meningkat 1%-1,5% jika memaksimalkan potensi digital yang sedang berkembang saat ini. Tengok saja, pada 2017 realisasi pertumbuhan ekonomi Tanah Air berada di 5,1%. Angka ini akan meningkat tajam jika pemerintah dan masyarakat dapat memanfaatkan perkembangan digital yang ada.

Jumlah penduduk Indonesia yang tidak sedikit mencapai 260 juta serta penggunaan internet's yang kian pesat dinilai menjadi dasar untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mendongkrak ekonomi digital. Upaya ini dinilai sebagai penangkal stigma bahwa Indonesia hanya menjadi pasar dunia, bukan global yang dijadikan pasar oleh industri dalam negeri. Apalagi menurutnya RI memiliki fundamental digital yang cukup baik dengan pengguna teknologi digital mencapai 100 juta lebih.

Digitalisasi sebuah keniscayaan untuk bisa dibendung karena digitalisasi merupakan cipta, rasa dan karsa manusia yang  sesuai dengan kebutuhan hidup manusia sekarang. Namun digitalisasi tak bisa bergerak secara liar dan butuh instrumen nilai - nilai dalam setiap konten yang ditawarkan oleh digitalisasi.  Namun pertanyaanya sejauhmana digitalisasi bisa dikembangkan dalam ranah pengembangan bisnis di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).

Digitalisasi LKMS sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dalam ranah keuangan inklusif. Apalagi sejauh ini dalam beberapa penelitian - penelitian yang dilakukan,  akses masyarakat terhadap lembaga kenanga masih minim. Minimnya tidak lepas dari fasilitas yang dimiliki oleh lembaga keuangan sangat minim. Pada hal melihat geografis dari penduduk Indonesia diperlukan fasilitas dan infrastruktur keuangan yang sangat besar. Maka digitalisasi sebagai sarana untuk membangun keuangan inklusif.

Memang diakui untuk mengubah paradigma LKMS dalam  berinteraksi dengan digitalisasi tak semudah membalikkan telapak tangan, banyak kendala seperti budaya, sumber daya manusia dan regulasi yang ada. Hal ini perlu sebuah penyesuaian - penyesuaian secara khusus agar terintegrasi dengan digitalisasi. Terkait, dengan hal ini literasi tentang digitalisasi mikrofinance harus sosialisasikan secara masif.

Jika digitalisasi ini bisa terwujud--banyak kemudahan yang bisa diperoleh dari LKMS, seperti dalam bertransaksi keuangan serta promosi produk - produk keuangan yang bisa di share kepada para anggota yang menjadi nasabah. Bayangkan jika LKMS familiar dengan digitalisasi social media, maka produk produk keuangan mikro yang dimilikinya sangat mudah dikenal dan efisien. Untuk itu perubahan paradigma LKMS ditengah digitalisasi perlu dilakukan.