NERACA  

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung terus menerus dapat menekan sektor perbankan dari sisi rasio kredit bermasalah (non performing loan-NPL). Pasalnya, masih ada potensi depresiasi rupiah dari rencana kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS (The Fed) sekitar 3-4 kali hingga akhir 2018.  

Menurut anggota dewan komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana, bila rupiah kembali melemah, maka tidak hanya akan berdampak ke sektor makro, tetapi juga mikro. Pasalnya, dunia usaha bisa tertekan pelemahan rupiah dan memicu timbulnya risiko pada peningkatan NPL yang selanjutnya berdampak pula ke sektor jasa keuangan.

"Kalau ini tidak diatasi dengan baik, akan berdampak pula ke NPL, bisa juga nanti menyebabkan kerentanan di sektor jasa keuangan. Tapi saya yakin ke depan akan bisa diatasi," ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.  

Heru mengatakan, memang saat ini belum ada risiko besar bagi sektor mikro dari pelemahan rupiah tersebut. Namun, sebagai regulator, OJK memastikan akan terus memantau dampaknya dengan berkooordinasi dengan BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Kami yakin dengan koordinasi antara BI, OJK, dan LPS, bahwa ini bisa diatasi. Karena sampai saat ini, kami lihat dampaknya ke mikro itu masih kecil," katanya.

Dari sisi OJK, menurut Heru, setidaknya ada beberapa langkah pengawasan yang terus dilakukan. Mulai dari pengawasan terintegrasi, pengawasan berbasis risiko untuk semua jasa keuangan, pengawasan bersifat informasi teknologi (IT), pengawasan manajemen risiko untuk jasa keuangan, hingga reformasi pengawasan dan pengaturan di lembaga non bank.

"Kami juga perkuat penataan sistem jasa keuangan sesuai dengan standar internasional. Hal ini dilakukan agar industri sehat dan resiliance untuk hadapi tantangan dan kemungkinan kerentanan yang akan terjadi di kemudian hari," ujarnya.  

Selain itu, OJK juga terus melakukan stress test jasa keuangan dari waktu ke waktu guna memantau berbagai indikator kondisi bank. "Kami update setiap enam bulan terkait bank sistemik. Jadi nanti ada yang keluar dan masuk, itu lumrah saja. Kami lihat dari sisi size, intermediasi, dan kompleksitasnya," tutur dia.

Di sisi lain, Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya (7 Days Reverse Repo Rate) sebesar 25 bps menjadi 4,50% tentu akan membuat konsumen properti khawatir terjadi kenaikan suku bunga KPR. Karena cepat atau lambat, tingkat bunga kredit pemilikan rumah (KPR) kemungkinan besar akan naik terlebih dulu ketimbang bunga kredit korporasi.

Namun, ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan kenaikan ini mempertimbangkan indikator rasio kredit bermasalah (NPL) yang lebih kecil, ketimbang mengerek bunga kredit korporasi yang memberi risiko NPL yang lebih tinggi. Padahal, bank baru saja melewati masa-masa konsolidasi akibat penggelembungan NPL tahun lalu, dan tengah berekspansi untuk menggaet kredit baru, sehingga target pertumbuhan kredit bisa dicapai.

"Kalau sekarang bunga korporasi tidak akan dinaikkan dalam waktu dekat, tapi kalau (kredit) konsumer lebih mungkin dinaikkan, misalnya KPR. Sekarang memang masih ada promo bunga fix, tapi setelah itu, sudah lebih fleksibel," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com, pekan lalu.  

Sekalipun bunga kredit dinaikkan di berbagai segmen, Andri memproyeksi, realisasi dampaknya baru terjadi pada kuartal IV-2018. Pasalnya, kenaikan suku bunga acuan BI akan lebih dulu berdampak pada tingkat bunga simpanan (deposito).

"Jadi kalau normalnya, mungkin satu dua kuartal baru ada dampak ke dana pihak ketiga (DPK), lalu tiga kuartal baru berdampak ke kredit. Setidaknya ketika BI sudah menaikkan bunga acuan sampai 50 bps," ujarnya.  

Kenaikan bunga tersebut tak akan cepat terjadi lantaran dari sisi likuiditas bank masih cukup untuk mempertahankan bunga kredit yang rendah. "Kalau dilihat dari DPK rupiah sekarang, bank masih punya likuiditas yang cukup. Tantangannya mungkin di DPK valuta asing yang kemarin sempat turun," jelasnya.

Dari sisi industri, bank mengaku masih optimistis dapat menahan bunga kredit, meski bank sentral nasional telah mengerek suku bunga acuannya. Manajemen BCA beralasan, hal ini untuk mempertahankan daya saing bank dalam menawarkan bunga kredit rendah.

"Bunga kredit kami tahan supaya bisa lebih bersaing. Kami review bunga bulan demi bulan, kami tidak berani sesumbar jauh-jauh hari, nanti di-komplain nasabah kalau salah proyeksi," kata Direktur Utama BCA Jahja Setiatmadja.

Menurut Dirut Bank Mayapada Hariyono Tjahjarijadi, kenaikan suku bunga acuan lebih erat dampaknya pada kenaikan suku bunga deposito. Bila suku bunga deposito masih bisa ditahan, maka bunga kredit tak perlu tergesa-gesa untuk ikut naik. Begitu pula bila bunga deposito dinaikkan, namun bank masih memiliki margin yang baik meski bunga kredit tidak dinaikkan. Maka, tidak serta merta kenaikan bunga kredit harus dipercepat oleh bank.

"Kenaikan suku bunga kredit harus melihat dulu seberapa besar dampak kenaikan suku bunga deposito. Di sisi lain, suku bunga kredit tergantung pada kebijakan masing-masing bank yang kaitannya dengan net interest margin," ujarnya. mohar