Kenaikan Tarif Cukai Rokok Perlu Parameter Jelas

NERACA

Jakarta – Anggota Komisi Keuangan DPR RI Wilgo Zainar berharap pemerintah tidak membebani industri dengan kenaikan cukai yang tinggi di 2019. "Kenaikan cukai rokok pasti akan berdampak pada serapan hasil produksi petani tembakau, penyerapan tenaga kerja, juga penerimaan cukai dan pajak rokok," kata Wilgo di Jakarta, Rabu (16/5).

Menurut Wilgo, penerapan tarif cukai rokok seharusnya bisa menggunakan parameter ekonomi yang jelas, seperti inflasi, misalnya. Ia melanjutkan tarif yang sekarang ini sangat membebani industri rokok, jika Pemerintah ingin mendapatkan penerimaan cukai yang lebih optimal, seharusnya bisa melalui ekstensifikasi barang kena cukai lainnya dan bukan dengan kenaikan tarif cukai yang tinggi.

Beberapa waktu lalu Kementerian Keuangan melaporkan bahwa pada kuartal pertama 2018, penerimaan negara dari cukai naik 16,2 persen secara "year on year" (yoy) menjadi Rp8,6 triliun, namun tidak dirincikan sumbangan dari sektor cukai industri hasil tembakau.

Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sjukrianto mengatakan selama 3-4 tahun terakhir ini, pemerintah selalu menaikkan tarif cukai rokok.

Namun, dia menyayangkan kebijakan tersebut diambil tanpa memerhatikan dampak yang dirasakan masyarakat, terutama terkait pendapatan dari penjualan rokok. "Kalau pendapatan masyarakat bertambah, tidak masalah cukai dinaikkan. Tapi pendapatan masyarakat juga belum naik," tegasnya, disalin dari Antara.

Dengan tarif kenaikan cukai rokok rata-rata 10,04 persen di tahun ini, dia menjelaskan para pedagang eceran sudah mengalami penurunan penjualan. Dia memperkirakan pertumbuhan pendapatan dari penjualan rokok di tahun ini stagnan. "Apalagi kalau cukai rokok tambah dinaikkan, pendapatan tidak akan tumbuh," ucap dia.

Anggota Dewan Penasihat Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Andriono Bing Pratikno menambahkan, permasalahan lainnya dari kenaikan cukai yang terlalu tinggi adalah semakin maraknya peredaran rokok ilegal.

Masyarakat, kata dia, akan beralih mengonsumsi rokok ilegal yang harganya nisbi lebih murah. "Semakin mahal harga rokok, maka semakin marak peredaran rokok ilegal," ujar Andriono.

Sementara itu, Kementerian Keuangan menegaskan akan konsisten menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Tembakau hingga 2021. "Kami berharap begitu. Kalau sekali tidak konsisten, maka polanya akan bisa berubah-ubah," kata Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Nasruddin Djoko.

Nasruddin mengatakan pemangkasan layer tarif cukai rokok yang dibuat dalam bentuk peta jalan atau "roadmap" ini sebenarnya merupakan terobosan dan juga nantinya akan mendorong penerimaan negara.

"Kami akan tetap jalan dengan PMK, karena PMK itu bukan dibikin dengan tanpa alasan, ada survei dan penelitian lain dan banyak hal. Semua aturan dibikin dengan kajian, jadi harus jalan," ujar Kepala Sub-Direktorat Tarif Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sunaryo.

Sunaryo melanjutkan penyederhanaan tarif cukai juga memberikan kepastian usaha kepada para pelaku industri. "Kami melihat bahwa dengan penyederhanaan itu, yang mana di level II memang di situ bermainnya. Persaingan di situ, ya, harus dia saja. Pabrik yang memang bersaing di atas, ya, di atas jangan di bawah seperti itu," ucapnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berharap pemerintah, terutama Kementerian Keuangan tidak berubah sikap. Menurut dia, PMK 146/2017 sudah sangat baik untuk mengatur layer tarif cukai rokok.

"Kalau kebijakan fiskal ini tidak ada masalah, hal yang baik harus diteruskan. Kebijakan ini benar-benar mengatur supaya ada kepastian negara bisa mendapat uang dan dapat dihitung pelaku bisnis juga, sudah pasti mereka akan mengeluarkan berapa," tutur Yustinus. Dengan ada PMK 146/2017, Yustinus menambahkan, memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.

Untuk tahun ini, layer tarif cukai rokok berjumlah 10. Dari 2019 sampai 2021, tarif cukai rokok disederhanakan setiap tahunnya menjadi 8, 6, dan 5 layer. Adapun pada 2017 lalu, tarif cukai rokok mencapai 12 layer. munib

BERITA TERKAIT

Perlu Tidak Impor Beras?

Persoalan lama kembali muncul di tengah kesibukan masyarakat menjelang Lebaran tahun ini. Perbedaan data beras antara Kementerian Perdagangan dan Perum…

NU: Cabut PMK Penyederhanaan Cukai Hasil Tembakau

NU: Cabut PMK Penyederhanaan Cukai Hasil Tembakau  NERACA Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah segera mencabut Peraturan…

Batalnya Kenaikan Premium Supaya Ekonomi Tetap Stabil

Oleh : Hugo, Pemerhati Ekonomi Politik     Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat luas tentu akan mendapatkan perhatian lebih…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Tahun Depan, Upah Minimum Provinsi Naik 8%

NERACA Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Dikutip…

BANK INDONESIA PREDIKSI NILAI TUKAR RP 14.800-RP 15.200 PER US$ - Menkeu Usulkan Asumsi Kurs Rp 15.000 di APBN 2019

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali mengusulkan perubahan asumsi makro pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Salah satunya…

DAMPAK OTT KPK TERKAIT PERIZINAN MEIKARTA - Tersandung Hukum, Saham Lippo Karawaci Merosot

NERACA Jakarta –Bertubi-tubi isu tidak sedap menghampiri mega proyek besar milik PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), yaitu proyek kota mandiri…