NERACA

Jakarta – Center of Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, agar berlaku secara efektif, penetapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas daging sapi juga harus mempertimbangkan berbagai beban yang dihadapi para peternak. "Pemerintah juga harus mempertimbangkan harga pakan, tenaga kerja dan biaya lain yang dikeluarkan peternak. Harga pakan, tenaga kerja dan lain-lain justru semakin mahal. Semakin murah daging dijual maka akan semakin mengurangi harga di peternak," kata peneliti CIPS Novani Karina Saputri, Kamis (26/4).

Menurut Novani Karina Saputri, penetapan HET tidak efektif untuk menstabilkan harga daging sapi di Tanah Air karena harga daging sapi di sejumlah titik tetap konsisten di atas Rp100.000, yaitu berkisar antara Rp100.000 sampai dengan Rp120.000 per kilogram.

Di beberapa daerah, lanjutnya, harganya bahkan mencapai Rp 150.000 per kilogram. "Setelah melakukan berbagai cara, seperti menetapkan harga acuan dan membentuk satuan tugas (satgas) pangan, harga komoditas yang satu ini tetap tidak bisa mencapai angka Rp 80.000 per kilogram, seperti yang sudah ditargetkan oleh pemerintah," ujar Karina.

Selain itu, Karina mengingatkan, sejak tahun 2012 hingga proyeksi tahun 2017, Indonesia terus menerus mengalami defisit daging sapi, karena jumlah permintaan daging sapi tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Hal tersebut, kata dia, sebagaimana disalin dari Antara, juga didukung antara lain dengan data Kementerian Pertanian melalui publikasi tahunan outlook daging sapi juga menjelaskan kalau defisit tetap terjadi walau ada impor.

Sementara itu, berbagai program peningkatan populasi sapi dan kerbau yang dilaksanakan pemerintah termasuk Kementerian Pertanian dinilai harus mampu meningkatkan kesejahteraan peternak lokal di berbagai daerah.

Ketua Pusat Kajian Pertanian, Pangan, dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika dalam kesempatan lain mengatakan peningkatan kesejahteraan peternak domestik merupakan hal lokal karena kondisi industri peternakan nasional saat ini relatif stagnan. "Program termasuk upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) belum terasa dampaknya, mungkin baru sekitar setahun kemudian terasa dampaknya," jelas Yeka.

Terkait program pengadaan sapi indukan sebesar 15.000 ekor, dia mengatakan bahwa hal tersebut adalah jumlah pengadaan yang terbesar setelah era reformasi di Indonesia. Untuk itu, ujar dia, pengadaan dengan jumlah yang besar ini sebenarnya merupakan pengembangan yang baik dan merupakan langkah nyata untuk peningkatan populasi sapi di Tanah Air. "Namun masih ada hal-hal yang harus ditingkatkan, kata kuncinya adalah sinergitas," jelasnya.

Yeka juga menyarankan agar bila tetap dilakukan importasi dalam rangka stabilisasi harga, maka diimbau agar hal itu tidak dilakukan secara tunggal agar terjadi efisiensi. Pelibatan pelaku usaha, tambahnya, merupakan hal yang penting agar eksistensi peternak lokal tetap terpelihara dan kesejahteraan mereka juga dapat terus meningkat.

Sedangkan untuk mengantisipasi gejolak harga pangan menjelang bulan puasa, Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan Dody Edward mengatakan, Kementerian Perdagangan menyiapkan empat langkah, di antaranya adalah penguatan regulasi yaitu pendaftaran pelaku usaha bahan pokok (bapok), harga acuan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, penataan dan pembinaan gudang, serta perdagangan antarpulau.

Kedua, melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha. Selain itu, fasilitasi dengan BUMN dan pelaku usaha, serta penugasan BULOG. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di 34 provinsi telah dimulai sejak H-45 puasa.Ketiga, melalui Pemantauan dan Pengawasan yang akan dilakukan oleh Eselon I Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan termasuk menjamin pendistribusian bapok.Keempat, melalui Upaya Khusus, yaitu penetrasi pasar ke pasar rakyat dan toko swalayan. munib