NERACA

Jakarta - Komersialisasi produk rekayasa genetik masih mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat. Alasannya produk tersebut dikekhawatirkan bakal menggangu keseimbangan alam, membahayakan kesehatan manusia dan berpengaruh pada perekonomian global.

Anggota Tim Teknis Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika Muhammad Herman mengemukakan, tidak mungkin produk rekayasa genetik meluas pemakaiannya di dunia jika bukan karena menghemat waktu, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi yang jauh lebih tinggi. “Namun produk biotek ini tidak pernah lepas dari isu seperti lingkungan hidup, kesehatan dan perang dagang,” katanya di Jakarta, Senin (28/11).

Itulah sebabnya, lanjut Herman, diperlukan uji keamanan pangan pakan dаn lingkungan adalah bagian dаrі upaya kehati-hatian pemerintah раdа produk rekayasa genetik. Pengkajian tanaman rekayasa genetik dilakukan dаrі tingkat lab, fasilitas uji terbatas, lapangan uji terbatas, dаn pengujian total.

Selain produk уаng tеlаh dinyatakan aman pangan dаn aman lingkungan tersebut, “Kita juga sudah ada perusahaan dі Indonesia уаng mengajukan permohonan uji produk transgenik іtυ dаrі Monsanto, Dupont dаn Syngenta,” tambahnya.

Menurut Herman, Indonesia раdа prinsipnya tеtар menerapkan prinsip kehati-hatian dаlаm menerima dаn mengkomersialisasikan produk rekayasa genetika. Sаlаh satunya dеngаn adanya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 61/2011 pengujian, penilaian, pelepasan, dan penarikan varietas rekayasa genetika.

Pada 2010, komersialisasi tanaman Produk Bioteknologi (PB) terus mengalami peningkatan luas lahan. Tingkat adopsi PB dunia melaju pesat, sejak pertama kali ditanam pada 1996 secara komersial oleh 6 negara, luasannya baru 1,7 juta hektar. Pada 2010 luasannya menjadi 148 juta hektar ditanam di 29 negara.

Perlu Kehati-hatian

Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Haryono mengatakan, sikap Indonesia terhadap penerapan komoditi pertanian hasil rakayasa genetik tetap menggunakan istilah dibolehkan dengan kehati-hatian. Sikap ini terapkan untuk menjaga berbagai kemungkinan penyalahgunaan teknologi rekayasa genetika.

“Walaupun belum menunjukkan perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, namun dalam pelaksanaan penelitian dan perangkat hukum yang menunjang penerapan teknologi transgenik sudah banyak mengalami kemajuan,” lanjutnya.

Haryono mengakui bahwa hingga kini masih ada perdebatan di dalam penerapan teknologi transgenik. Hal itu biasa dan tak akan pernah berhenti. “Perbedaan itu sah-sah saja, yang jelas kita tetap menggunakan prinsip kehati-hatian. Saya mengimbau berbagai pihak agar lebih bijaksana menyikapi kehadiran aturan baru yang dahulunya masih mengundang perdebatan ini. Sebaiknya masyarakat lebih menghargai teknologi dan tak menutup keran kemajuannya,” tuturnya.

Menurut Haryono, dengan adanya Permentan tersebut justru akan mempercepat proses perizinan serta uji lingkungan dan uji teknis terhadap produk-produk hasil rekayasa genetika. Percepatan itu terjadi untuk tanaman pangan dan perkebunan, tapi tidak semua tanaman pangan dan perkebunan termuat, diantaranya jagung dan kedelai. “Di Permentan ini tidak ada hal yang baru. Yang baru adalah isinya yang mengandung semangat debottlenecking, mempercepat, mempermudah,” tuturnya.