Sektor Pertambangan - Regulator Sulit Peroleh Data Industri Pengolahan Timah

NERACA

Jakarta – Kementerian ESDM mengaku kesulitan melakukan audit smelter timah di Bangka Belitung meski sudah mendapat penugasan dari pemerintah setempat. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Mochtar Husein mengatakan audit yang dilakukan berdasarkan keputusan rapat koordinasi di Belitung dengan unsur kepolisian, Kementerian ESDM dan KPK menetapkan penugasannya di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau dengan sejumlah batasan.

“Ada batasan-batasan yang kami alami di lapangan. Pertama, di awal, tidak melibatkan Kementerian Perindustrian sehingga ada data terkait perizinan smelter yang tidak kami peroleh,” katanya, dikutip dari Antara. Kedua, lanjut Mochtar, adalah tidak leluasanya auditor untuk masuk ke industri smelter sehingga sulit mendapatkan data langsung. “Dengan pemda, kami tidak leluasa masuk ke industri smelter. Jadi kami minta data produksi, cadangan dan Izin Usaha Pertambangan pemegang smelter,” katanya.

Hambatan proses audit, kata Mochtar, juga ditambah dengan sulitnya mendapatkan data transaksi timah batangan dari Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI/ICDX) guna mendeteksi konsumsi timah industri. Audit smelter dilakukan terhadap 47 perusahaan smelter, di mana 29 di antaranya masih aktif berproduksi sedangkan 18 sisanya tidak lagi aktif. Ada pun kapasitas produksi smelter, berdasarkan data yang disajikan kepada Kementerian ESDM, tercatat rata-rata hanya 21 persen per tahun.

Kementerian Perindustrian mendorong industri pengolahan dan pemurnian hasil tambang (smelter) memperluas produksi dan investasi sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. "Langkah itu diharapkan memperkuat struktur industri karena memasok kebutuhan bagi industri lainnya," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam sebuah kesempatan.

Hal itu dikatakan Saleh saat mengunjungi smelter tembaga (copper) milik Mitsubishi Materials di Naoshima, Jepang. Di Indonesia, Mitsubishi Materials telah membangun dan mengoperasikan PT Smelting di Gresik, Jawa Timur. Menggenggam saham mayoritas, Mitsubishi Materials bermitra dengan pemegang saham lainnya, yaitu PT Freeport Indonesia, Mitsubishi Corporation dan Nippon Mining and Metals Co Ltd.

"Sebagai perusahaan multinasional yang menguasai teknologi, saya minta Mitsubishi mengembangkan pengolahan tembaga lebih lanjut di Indonesia, karena smelter yang di Gresik baru menghasilkan katoda tembaga," kata Saleh.

Katoda tembaga, lanjutnya, terbatas hanya untuk memasok industri kabel listrik. Untuk itu, ia mengemukakan, smelter diminta mengembangkan industri antara yang selanjutnya mengolah tembaga untuk industri otomotif dan elektronika. "Artinya jelas, ekspansi smelter akan meningkatkan nilai tambah, penghiliran hasil tambang, dan memperkuat industri sestrategis otomotif dan elektronika itu," ujarnya.

Selain itu, produk yang dihasilkan industri antara dan hilir lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas bahan mentah. Chairman Mitsubishi Materials Corporation Hiroshi Yao mengatakan Indonesia merupakan salah satu pemasok tembaga dunia. "Bagi Mitsubishi, Indonesia merupakan mitra penting dalam pengusahaan dan pengolahan tembaga," katanya. Turut hadir Managing Mitsubishi Director and President Metal Company Materials Corporation Osamu Iida dan Konsul Jenderal RI di Osaka Wisnu Edi Pratignyo.

Tembaga digunakan dalam beragam industri seperti produksi peralatan rumah tangga, elektronik, komputer, HP, otomotif, kereta hingga pesawat terbang. Presiden Director PT Smelting Kenichi Watase mengatakan smelter Mitsubishi di Naoshima ini menggunakan bahan baku yang sebagian besar dari Chili, disusul Kanada, Peru, Papua Nugini dan juga Indonesia yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.

Industri smelter diyakini menjadi andalan untuk meningkatkan nilai tambah dan mendongkrak nilai ekspor industri logam, kata Menteri Perindustrian. Beberapa tahun belakangan, nilai ekspor produk industri logam terus naik, di mana pada 2012 dan 2013, nilai ekspornya berturut-turut sebesar 9,7 miliar dollar AS dan 10 miliar dollar AS atau naik sebesar 2,6 persen. "Itu membuktikan industri logam dalam negeri menjadi salah satu penopang ekonomi, pengembangan smelter terus menaikkan nilai ekspor dan penguatan struktur industri," kata Saleh.

Sebaliknya, nilai impor produk industri logam pada periode yang sama sebesar 21,4 miliar dollar AS dan 20,4 miliar dollar AS atau menurun sebesar 4,9 persen. Laporan Kinerja Kemenperin menunjukkan industri logam termasuk dalam tiga besar pendukung pertumbuhan PDB non migas selain industri alat transportasi dan industri makanan dan minuman.

Sementara itu, kontribusi pertumbuhan industri pengolahan non migas mencapai 5,61 persen pada 2014 yang berarti lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,02 persen.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Buka Peluang Investor Mancanegara dalam Pembangunan Tanggul Laut Raksasa

NERACA Jakarta - Pemerintah membuka peluang bagi investor asing untuk terlibat dalam pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di…

Kolaborasi Indonesia-Australia Dorong Dekarbonisasi Industri

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong transisi energi dan dekarbonisasi sektor industri nasional sebagai bagian dari upaya menuju…

Tingkatkan Peran Kawasan Industri Jadi Pilar Pembangunan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk terus meningkatkan peran kawasan industri sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.…

BERITA LAINNYA DI Industri

Pemerintah Buka Peluang Investor Mancanegara dalam Pembangunan Tanggul Laut Raksasa

NERACA Jakarta - Pemerintah membuka peluang bagi investor asing untuk terlibat dalam pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di…

Kolaborasi Indonesia-Australia Dorong Dekarbonisasi Industri

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong transisi energi dan dekarbonisasi sektor industri nasional sebagai bagian dari upaya menuju…

Tingkatkan Peran Kawasan Industri Jadi Pilar Pembangunan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk terus meningkatkan peran kawasan industri sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.…