Di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang memprihatinkan saat ini, bangsa Indonesia kini dihadapkan munculnya isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) yang cukup meresahkan belakangan ini.  

Bahkan Badan Penasihat,Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menegaskan, perkembangan isu LGBT sekarang ini sudah sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan terhadap kehidupan keagamaan, moral dan tatanan sosial bangsa Indonesia di masa mendatang.

Para pelaku dan pendukung LGBT kini semakin terbuka menunjukkan identitasnya di ruang publik dan menuntut pengakuan atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM). Ini terlihat dari dialog komunitas LGBT Nasional Indonesia dan laporan nasional mendapatkan dukungan dari UNDP dan USAID melalui prakarsa regional 'Being LGBT in Asia' (Hidup Sebagai LGBT di Asia).

Prakarsa pembelajaran bersama ini, yang mencakup delapan negara yaitu China, Filipina, Indonesia, Kamboja, Mongolia, Nepal, Thailand dan Viet Nam, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang berbagai tantangan baik hukum, politik maupun sosial yang dihadapi kelompok LGBT, aspek hukum dan kebijakan yang terkait, serta peluang akses mereka akan layanan peradilan dan kesehatan.

Prakarsa ini juga akan membahas kebutuhan berbagai organisasi LGBT, ruang gerak mereka, kapasitas organisasi-organisasi ini untuk mengakui secara resmi keberadaan kelompok LGBT yang memiliki beragam orientasi seksual dan identitas gender sebagai bagian integral dalam masyarakat Indonesia, di samping juga menghargai dan melindungi hak asasi manusia kelompok LGBT yang setara dengan warga Indonesia lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional melalui mekanisme HAM yang sudah ada.

Namun, Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan bahwa LGBT harus mendapatkan perlakuan sama di mata hukum atau Undang-undang (UU). Hanya saja hal itu tidak bisa semata-mata dapat melegitimasi status LGBT di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dan untuk keberadaan kaum LGBT ini, Nasir meminta kepada siapapun untuk mengkajinya lebih dalam, khususnya oleh para akademisi. Perlu diingat , kajian itu tetap memperhatikan falsafah bangsa, yakni Pancasila yang di mana sila pertama mengagungkan Tuhan YME. Apalagi Indonesia sebagai negara "berketuhanan" dan  menjunjung tinggi "kemanusiaan" yang adil "beradab".

Meski demikian, masyarakat perlu mewaspadai fenomena LGBT ini, mengingat kelompok LGBT saat ini sangat intensif memanfaatkan media informasi, termasuk media sosial, memberi pengaruh yang tidak baik terhadap mental dan moral generasi bangsa.

Bagaimanapun, LGBT secara prinsip bertentangan dengan nilai-nilai agama, kepribadian dan budaya bangsa Indonesia yang religius. LGBT tidak tepat dipandang sebagai HAM dan bukan LGBT fenomena natural, tetapi suatu kelainan dan masalah sosial yang memerlukan penanganan secara baik dan komprehensif.

Jadi, upaya pencegahan dan penanggulangan LGBT sama urgennya dengan penanggulangan narkoba, pergaulan bebas atau gerakan radikalisme. Karena LGBT telah menjungkir-balikkan norma, moral dan nilai-nilai agama di tengah masyarakat Indonesia.

Karena itu, kita meminta pemerintah agar mengambil sikap dan langkah tegas sesuai hukum dan konstitusi untuk tidak memberi pengakuan dan melegalisasi perilaku homoseksualitas dan perkawinan sesama jenis di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, meminta pemerintah agar menertibkan pihak-pihak yang secara sengaja menampilkan, mengampanyekan, menyebarluaskan pembenaran, mengajak kepada perilaku dan gaya hidup LGBT yang merusak jiwa generasi muda serta mengajak masyarakat untuk meninggalkan perbuatan menyimpang tersebut.

Ketiga, mengimbau kepada komunitas pers dan media massa, termasuk media sosial, untuk berperan aktif dalam menjaga dan melindungi ketahanan keluarga dan kehidupan masyarakat Indonesia dari ancaman bahaya LGBT. Semoga!