Kebijakan Energi Jokowi Bertentangan dengan UUD

NERACA

Jakarta - Majelis Rakyat Indonesia (MARI) menilai kebijakan terkait energi oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam 10 bulan kepemimpinannya, bertentangan dengan prinsip yang termaktub dalam pasal di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.

"Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dalam pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang sebagian besar diberikan pada swasta asing dan domestik jelas bertentangan dengan UUD 1945," kata Pimpinan MARI Eggi Sudjana dalam keterangan tertulisnya yang diterima di lokasi unjuk rasa, Jakarta, Selasa (1/9).

Dalam keterangan tertulis yang ditandatangani oleh Eggi Sudjana dan Yusuf A.R. tersebut, MARI mengatakan prinsip yang ditentang oleh kebijakan pembangkit listrik tersebut adalah Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang mengamanatkan 'cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara'.

Lebih lanjut, MARI menyoroti kebijakan mengadakan liberalisasi harga BBM premium yang dinilai menyengsarakan rakyat dan juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945."Kebijakan liberalisasi itu jelas menyengsarakan rakyat dan bertentangan dengan prinsip perekonomian Indonesia yang harus dibangun di atas asas kekeluargaan," ujar Eggi.

MARI juga menilai kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk membangun Kereta api cepat Jakarta-Bandung, merupakan proyek yang bersifat 'mercusuar' dan bertentangan dengan prinsip 'ambeg paramarta' atau kepemimpinan adil dan bikaksana yang mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, MARI juga menilai kebijakan pemerintahan saat ini sangat liberal sehingga menegasi atau mengurangi hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."Oleh realitas tersebut, kami menyerukan agar Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla mengundurkan diri," tutur dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, demonstrasi pada tanggal 1 September 2015 ini ada berbagai persatuan pekerja yang akan 'mengepung istana' antara lain, KSPI pimpinan Said Iqbal, KSPSI pimpinan Andi Ghani dan KSBSI pimpinan Mudhofir dan puluhan serikat pekerja lainnya.

Aksi tersebut dikabarkan berlangsung di 20 provinsi di Indonesia, sedangkan di Jabodetabek, massa dipusatkan di Istana Presiden, Jakarta.

Kebijakan untuk memberikan subsidi dalam bidang energi seperti untuk listrik dan bahan bakar minyak (BBM) terutama untuk mereka yang membutuhkannya dinilai masih diperlukan untuk mendukung fundamental ekonomi nasional di Tanah Air. Ant

 

BERITA TERKAIT

Dewas KPK Terima 234 Permohonan Izin Penindakan Hingga Semester I 2020

NERACA Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) hingga Semester I Tahun 2020 telah menerima 234 permohonan izin…

KPK Minta Kejati Riau Dorong Penertiban Aset Bermasalah

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mendorong penertiban aset dan penggunaan sumber daya bidang…

Kejagung Usut Dugaan Tindak Pidana Jaksa Pinangki

NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menelusuri dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari, terkait…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Dewas KPK Terima 234 Permohonan Izin Penindakan Hingga Semester I 2020

NERACA Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) hingga Semester I Tahun 2020 telah menerima 234 permohonan izin…

KPK Minta Kejati Riau Dorong Penertiban Aset Bermasalah

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mendorong penertiban aset dan penggunaan sumber daya bidang…

Kejagung Usut Dugaan Tindak Pidana Jaksa Pinangki

NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menelusuri dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari, terkait…