Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Pemerintah saat ini sedang bergulat dengan persoalan ekonomi yang mengalami pelambatan. Optimisme terus dibangun untuk membangun sebuah kepercayaan bahwa pemerintah mampu mengatasi problem yang dihadapi jika seluruh kekuatan yang ada di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik.

Pada level makro, pemerintah mempunyai dua alat utama untuk memulihkan kinerja ekonomi yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Koordinasi di antara kedua kebijakan tersebut mutlak diperlukan agar dampak yang ditimbulkan untuk memperbaiki kinerja ekonomi dapat maksimal.

Pada saat yang sama, kebijakan pemerintah perlu didukung oleh adanya "kebijaksanaan" para elit negeri ini yang memegang kendali sistem ketata negaraan dan kekuasaan dalam bentuknya yang paling idial, yakni untuk mengedepankan sikap kenegarawanan dalam menyelesaikan problem ekonomi bangsa dewasa ini.

Sikap kenegarawanan perlu dikedepankan  agar setiap kebijakan ekonomi yang akan diambil benar-benar berguna untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya untuk memenuhi hasrat kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja atau pihak asing.

Kebijakan dan kebijaksanaan ekonomi bersifat inheren karena setiap arah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah secara berkeadilan harus dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Kebijakan ekonomi, jika tidak diikuti oleh kebijaksanaan hakekatnya adalah hanya mengakomodasi nilai dasar yang bersifat teknis dan akademis  untuk mengatasi problem ekonomi. Padahal yang  kita harapkan adalah agar setiap  kebijakan ekonomi yang dihasilkan oleh pemerintah dapat berdampak luas.

Artinya, secara teknis dampak kebijakan ekonomi tidak hanya berguna untuk memperbaiki kinerja ekonomi makro dan mikro semata secara formal, namun secara non teknis diharapkan juga dapat memperbaiki gap yang timbul akibat diberlakukannya kebijakan ekonomi.

Menghilangkan gap memerlukan kebijaksanaan pemerintah dan kebijaksanaan para pelaku ekonomi maupun masyarakat itu sendiri. Kegiatan semacam CSR yang dilakukan oleh korporasi dan progam filantropi yang banyak dilakukan oleh para pengelola dana investasi pada dasarnya merupa kan salah satu bentuk nyata penyikapan atas kepedulian mereka untuk mengatasi gap yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan ekonomi yang bersifat formal.

Dalam tatanan sistem, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan dikembangkan atas dasar pendekatan formal yang nilai dasarnya adalah bersumber pada pengembangan nalar akademika. Sedangkan kebijaksanaan dibangun atas dasar kearifan (wisdom) yang nilai dasarnya bersumber pada hati nurani.

Dalam hubungan ini, maka meskipun nilai dasar kebijakan dan kebijaksanaan secara prinsip berbeda, pemerintah sebagai otorisator pembuat kebijakan ekonomi tidak bisa menafikkan faktor kebijaksanaan dalam setiap prosesnya.