NERACA
Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut salah satu syarat Indonesia menjadi negara maju adalah tumbuh dan berkembangnya para pengusaha besar. Sayangnya jumlah pengusaha besar di Indonesia dinilai masih minim.
"Untuk menjadi negara maju harus banyak entrepreneurship (kewirausahaan). Indonesia itu sangat kurang, menggunakan indikator manapun kita sangat kurang. Ini menjadi fakta," kata Bambang saat menghadiri sebuah acara bertemakan Hari Kependudukan Dunia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (14/07).
Bambang melihat perkembangan daftar orang terkaya di Indonesia sejak tahun 1990. Hingga saat ini daftar orang terkaya di Indonesia mayoritas masih dipegang oleh orang yang sama. Atau paling tidak yang berubah hanya kepemilikan yang dipegang dan diwariskan oleh sang anak.
"Agak menyedihkan banyak nama di tahun 90-an yang muncul kembali di tahun 2013. Artinya untuk jadi orang kaya di Indonesia itu susah. Sangat sedikit orang kaya baru atau OKB beneran. Boleh dibilang kita krisis pengusaha yang berkualitas dan kompetitif. Kita belum bisa seperti Korea. Pengusahanya hanya itu-itu aja, paling yang berkembang pemilik jadi anaknya," paparnya.
Menurut Bambang, mayoritas atau kebanyakan pengusaha di Indonesia tergolong pengusaha yang nanggung atau bukan sulit menjadi pengusaha besar. Contohnya Indonesia mempunyai banyak pengusaha di sektor UKM tetapi hanya sedikit dari jumlah pengusaha di sektor itu yang berhasil naik kelas. Kemudian banyak pengusaha Indonesia juga lebih tertarik masuk ke dunia politik.
"Indonesia ini butuh pengusaha lebih banyak. Kalau cepat masuk ke politik akibatnya kita kekurangan pengusaha. Negara yang kekurangan pengusaha tidak pernah jadi negara maju," imbuhnya.
Untuk sektor ini, Indonesia harus banyak mencontoh negara Tiongkok. Bambang menjelaskan laju perkembangan pengusaha besar di Tiongkok meningkat cukup signifikan setiap tahunnya.
"Dalam konteks geopolitik China yang akan menjadi pesaing Amerika untuk entrepreneurship. Jadi kita perlu dorong entrepreneurship ini. Negara Filipina kenapa ekonominya stuck di middle income trap? Karena tidak berkembang entrepeneurship. Hal lain yang menjadi masalah ekonomi di Filipina adalah ekonomi mereka hanya dipegang 15 orang," jelas Bambang
Sedangkan menurut Wakil Rektor Universitas Indonesia Bambang Wibawarta menilai minimnya pengusaha di Indonesia karena sistem pendidikan di Indonesia kurang sukses dalam menanamkan kesadaran masyarakat berwirausaha. Akibatnya minat masyarakat menjadi seorang pengusaha masih minim.
"Tidak ada sistem pendidikan kita untuk menanamkan sifat berwirausaha sejak dini, di SD, di SMP, SMA. Jadi pengetahuan tentang berwirausaha masih minim," katanya
Bambang meyakini, solusi mengatasi masalah negara sebesar dan seluas Indonesia, adalah dengan memperbanyak jumlah pengusaha dari total 250 juta penduduk di Tanah Air. Persoalannya, kurikulum 2013 dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tak juga memasukkan materi kewirausahaan secara terpadu di pelbagai tingkat pendidikan.
"Wirausaha itu harus dibangun melalui budaya kita, hal itu kemudian didampingi dengan ilmu pengetahuan, sayangnya kurikulum 2013 yang baru ini masih belum jelas, kacau, apalagi mengenai ilmu kesenian dan budayanya," kata Bambang.
Akibat dari minimnya kesadaran berwirausaha, lulusan sekolah di negara ini, menurut Bambang kurang bermental baja dalam pekerjaan. "Lebih cenderung melahirkan orang-orang yang pandai membuat perencanaan dibandingkan orang yang tipe pekerja." ucarnya
Sedangkan saat ini jumlah wirausahawan di Indonesia, tercatat hingga Februari 2014, ada 44,2 juta orang yang berusaha membuka lapangan kerja secara berdikari. Sementara, total penduduk bekerja di republik ini mencapai 118,1 juta orang. [agus]
NERACA Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti kebijakan Zero Over Dimension and Over…
NERACA Jakarta – Pemerintah mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia untuk memacu kinerja investasi dan perekonomian…
NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan memastikan akan menyederhanakan proses restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) hingga pemeriksaan pajak sebagai salah…
NERACA Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti kebijakan Zero Over Dimension and Over…
NERACA Jakarta – Pemerintah mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia untuk memacu kinerja investasi dan perekonomian…
NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan memastikan akan menyederhanakan proses restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) hingga pemeriksaan pajak sebagai salah…