Di tengah perjalanan menuju tahun politik saat ini, Indonesia perlu terus menjaga kepercayaan pasar terhadap kredibilitas ekonomi mengingat kita memiliki bukti ketangguhan di saat krisis melanda dunia. Salah satu fakta adalah pertumbuhan ekonomi negeri ini mencapai angka tertinggi di Asia Pasifik, yakni 6,3%, setelah China yang menggapai 7,5%.

Karena itu, kita perlu komit terlebih bila dikaitkan dengan sensitivitas terkait beberapa isu strategis menjelang Pilpres 2014. Apalagi Indonesia sekarang berada dalam satu kurva siklus bisnis dengan ekspansi yang tumbuh cepat. Ini terlihat ketika tingkat produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai US$3.000  pada 2012.   

Hal ini bisa ditunjukkan dengan pesatnya pertumbuhan shopping centre, hypermarket, mal, dan minimarket di berbagai kota, termasuk bisnis online. Kinerja investasi pun terus meningkat. Membaiknya iklim investasi dan iklim berusaha tercermin dari arus langsung investasi (foreign direct investment) dengan indikator antara lain, peningkatan kredit investasi, impor barang modal, dan bahan baku/penolong, serta penjualan semen di dalam negeri.

Namun indikator ekonomi tersebut belum menjamin ekonomi Indonesia aman. Pasalnya, di tengah optimisme itu, kita perlu mewaspadai isu strategis menjelang pilpres. Kewaspadaan ini untuk menjaga, bahkan meningkatkan daya saing, yang bermuara pada keterjagaan perekonomian nasional. Kita tak bisa memungkiri kerentanan, bahkan mulai terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di tengah persiapan Pilpres 2014.

Adalah wajar, jika kita perlu mengantisipasi lebih dini terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan harga BBM bersubsidi, yang berpotensi membuat ekonomi negeri ini labil. Ini terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menyebutkan, salah satu sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah keterlaksanaan Pemilu 2014 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan peningkatan angka partisipasi politik rakyat rata-rata 75%.

Kita perlu lebih meningkatkan daya saing ekonomi guna menghadapi perlambatan perekonomian dunia dan persaingan global yang makin ketat. Perlu mengembangkan potensi besar perekonomian domestik. Ada baiknya pemerintah terus mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk mendorong produktivitas ekonomi, pemerintah juga harus mempercepat pembangunan infrastruktur guna memperkuat konektivitas nasional, ketahanan energi sekaligus pangan.

Peningkatan daya saing nasional juga terkait sektor produksi, terutama industri pertanian, dan pariwisata. Pembangunan industri perlu terus didorong guna mendongkrak nilai tambah berbagai komoditas unggulan dari berbagai wilayah Indonesia, khususnya koridor ekonomi dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selanjutnya, penciptaan kesempatan kerja, terutama tenaga kerja usia muda, guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Terkait dengan peningkatan daya saing, kita tidak boleh cukup puas hanya dengan memiliki keunggulan komparatif. Namun secara bertahap kita harus melakukan transformasi dengan cara mengubah keunggulan komparatif itu menjadi keunggulan kompetitif. Pemerintah perlu melakukan upaya itu guna meningkatkan nilai tambah dari setiap produk unggulan yang ada di wilayah koridor ekonomi program MP3EI.

Adalah rasional, jika kebijakan akselerasi industrialisasi bertujuan menumbuhkan industri berbasis hasil tambang, industri pengolah hasil pertanian, industri berbasis SDM (padat karya) dan penyedia kebutuhan pasar domestik, serta mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang kuat, sehat, dan mandiri. Dan tidak kalah pentingnya meningkatkan pembangunan klaster industri di seluruh Indonesia. Semoga!