NERACA

Jakarta - Pengelola tol Gempol-Pandaan masih menunggu keputusan Pemerintahan Daerah (Pemda) untuk melakukan eksekusi sehingga pembangunan ruas tol tersebut dapat selesai pada waktu yang ditargetkan.
\"Sisa lahan yang belum dibebaskan akan dieksekusi. Saat ini kita masih koordinasi dengan pemda setempat dan pihak-pihak terkait,\\\" kata Kepala Subdirektorat Pembebasan Tanah Dirjen Bina Marga Kementerian PU Heri Marzuki saat dihubungi Neraca, Senin (20/05).

Heri menjelaskan bahwa dengan adanya keputusan eksekusi maka pengelola jalan tol itu bisa melanjutkan pembangunan jalan yang tertunda, tanpa menghilangkan sengketa hukum dengan masyarakat setempat.

“Saya optimistis atas pembebasan lahan itu bisa diselesaikan dan pembangunan ruas jalan tol itu bisa selesai tahun ini dan dioperasikan pada tahun depan,” ungkapnya. 

Sebelumnya Dirut Margabumi Adhikaraya, perusahaan pengelola tol Gempol-Pandaan, Setiyono mengatakan pihaknya telah mengusulkan agar sejumlah lahan yang belum dibebaskan dieksekusi pada pertengahan tahun ini. Dia menjelaskan pembangunan fisik jalan tol sepanjang 13,6 kilometer yang dimulai pada Oktober 2012 itu kurang lancar karena ada 39 bidang lahan dari 149 bidang yang ada, belum dibebaskan.

\\\"Dari 39 bidang itu terdiri dari sembilan bidang yang lahannya masih dalam sengketa waris dan masih dalam pengadilan dan sisanya karena belum ada kesepakatan harga,\\\" jelasnya.

Oleh karena itu, Setiyono mengatakan agar jalan tol yang dibangun dengan nilai investasi Rp 1,2 triliun itu cepat selesai maka harus ada upaya eksekusi. “Dengan demikian pada tahun 2014 sudah bisa dioperasikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Setiyono menjelaskan jalan tol Gempol-Pandaan dibangun dalam dua tahapan. Tahap pertama Gempol-Tamandayu sepanjang 12,6 kilometer dan Pandaan-Karangjati sepanjang 1,5 kilometer. \\\"Konsesi pengelolaan jalan tol selama 35 tahun,\\\" tandasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa dalam membangun jalan tol Trans Jawa, baru 55,67% atau 4.838 hektar lahan yang sudah dibebaskan. Nilai lahan yang dibebaskan itu sebesar Rp 7 triliun.

\\\"Jadinya masih ada sekitar 4.000-an hektare lagi yang belum dibebaskan dengan berbagai alasan,\\\" tambahnya.

Terkait dengan tanah wakaf yang berada jalur pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan, maka Danis mengungkapkan akan menyurati Kementerian Agama, berkenaan dengan tanah wakaf yang belum dapat dibebaskan yang terdapat di wilayah pembangunan tol Gempol-Pandaan. Dalam proses pembebasan tanah ini, dirinya berjanji akan terus berjuang untuk membebaskannya.

“Kemudian hal ini memerlukan waktu yang panjang dalam prosesnya di Kementerian Agama dikarenakan dibutuhkan banyak pertimbangan,” katanya.

Perlu diketahui, jalan tol Gempol-Pandaan merupakan proyek pemerintah pusat sepanjang 13,15 kilometer ini ditargetkan rampung dan bisa dioperasikan pada bulan Agustus 2013. 

Jalan tol Gempol-Pandaan ini dibangun PT Margabumi Adhikaraya, perusahaan patungan antara PT Jasa Marga dan PT Transmarga Jatim Pasuruan, mayoritas saham dimiliki PT Jasa Marga. Pembangunan jalan tol ini menghabiskan anggaran Rp 1,2 triliun. Dana tersebut berasal dari modal sendiri dan pinjaman dari Bank Panin.

Jalan tol ini akan memudahkan angkutan barang dan jasa yang menghubungkan Surabaya dengan wilayah Selatan Jawa Timur. Sehingga, akan menjadi jalur utama di Jawa Timur. Termasuk mempercepat angkutan hasil produksi industri manufaktur di Pasuruan dan Malang ke Pasar atau pelabuhan. [mohar]